Jakarta, Aktual.co — Bank Mandiri mendorong “branchless banking” atau layanan bank tanpa kantor dalam meningkatkan akses keuangan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Layanan ‘branchless banking’ Bank Mandiri sudah mulai jalan dan akan terus ditingkatkan lagi sehingga mampu menjangkau masyarakat di perdesaan tanpa harus datang ke bank,” kata Vice President Area Manager Manado Bank Mandiri Hotman Nainggolan di Manado, Kamis (19/3).

Hotman mengatakan bahwa pihaknya menargetkan layanan bank tanpa kantor cabang (branchless banking) hingga perdesaan. “Ini merupakan target kami bahwa pelayanan Bank Mandiri akan menyentuh masyarakat hingga tingkat perdesaan melalui ‘branchless banking’,” kata Hotman.

Program itu, lanjut dia, secara perlahan-lahan akan diberlakukan di tiga wilayah kerja Bank Mandiri Manado, yakni Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.
 “Branchless banking”, kata dia, merupakan kegiatan jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor, tetapi dengan menggunakan sarana teknologi atau jasa pihak ketiga, terutama untuk melayani masyarakat yang tak terjangkau sistem jaringan perbankan konvensional.

Hotman menjelaskan bahwa Bank Mandiri memanfaatkan ponsel (teknologi) sebagai pengganti kantor cabang. Lewat ponsel bisa dilakukan kegiatan, seperti menabung dan transfer uang. Namun, nominal kegiatan masih dibatasi tidak terlalu banyak.

Asisten Direktur BI Perwakilan Sulut Ignatius Adhi mengatakan bahwa “branchless banking” merupakan inovasi layanan perbankan yang memungkinankan jasa sistem pembayaran dan keuangan tidak harus melalui kantor fisik bank, tetapi melalui teknologi, seperti electronic data capture (EDC) dan ponsel.

Branchless banking, lanjut dia, mampu mengefisienkan investasi perbankan karena menggunakan bantuan operator telekomunikasi.

Bank Indonesia berharap perbankan yang ada di Sulut dapat menerapkan layanan bank tanpa kantor untuk meminimalkan pembuatan kantor kas yang bisa memakan biaya yang relatif cukup tinggi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —  Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk menyelesaikan kendala lahan yang akan digunakan untuk investasi pengolahan garam oleh PT Cheetam Garam Indonesia di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

“Kami akan meminta Bupati Nagekeo mau datang untuk membicarakan hal ini, tentunya dengan Menteri Agraria terkait kendala lahan ini,” kata Direktur Industri Kimia Dasar Ditjen Basis Industri Manufaktur Muhamad Khayam di Jakarta, Rabu (18/3) malam.

Khayam mengatakan, Cheetam membutuhkan lahan seluas 1.000 hektar untuk membangun industri garam di wilayah tersebut, namun sekitar 230 hektar di dalamnya masih belum dapat dibebaskan, karena lahan tersebut dibagikan untuk rakyat pasca-Reformasi Agraria. “Kami minta yang 230 hektar, yang dibagikan ke rakyat itu dipindah ke luar lahan yang 1.000 hektar. Lahan tersebut juga terbilang tidak subur, jadi kami harap bisa dipindahkan ke lahan yang subur,” kata Khayam.

Menurut dia, industri garam membutuhkan lahan yang tidak subur dengan musim kemarau yang lebih panjang dari musim hujan, di mana Kabupaten Nagekeo memiliki musim kemarau selama delapan setengah bulan, hampir sama dengan di negara pengekspor garam ke Indonesia yakni Australia.

Khayam mengatakan, apabila pembebasan lahan tersebut berhasil dilakukan, maka tidak hanya Cheetam yang akan berinvestasi pada industri garam, namun juga beberapa perusahaan seperti PT Rodamas dan PT Indofood.

Khayam menambahkan, dari beberapa investasi tersebut, diharapkan industri dalam negeri mampu memproduksi 1,5 juta ton garam dalam setahun dari total kebutuhan 2 juta ton garam setiap tahun. “Ini program ekstensifikasi, istilahnya kalau bicara untuk swasembada, harus dimulai dari produksi dalam negeri. Dan ini terjadi kalau ada lahan minimal seluas 1.000 hektar,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Cheetam Garam Indonesia Arthur Tanudjaja mengatakan, apabila sudah mulai berproduksi, Cheetam akan menghasilkan 200.000 ton garam setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Ditambah produksi plasma petani sekitar 20 ribu ton sampai 40 ribu ton. Jumlah ini bisa mensubtitusi impor garam, yang selama ini angkanya mencapai 2 juta ton. Namun, memang masih sangat kecil, hanya 10 persennya,” ujar Arthur.

Menurut dia, dengan nilai investasi sekitar 25 juta hingga 35 juta dollar AS, perusahaan akan menyerap sekitar 100 orang pekerja. “Kami berharap Kemenperin mengakselerasi persoalan lahan ini di tingkat tinggi. Kami memberikan waktu hingga Juni 2015. Kalau jadi, ini akan mendukung swasembada garam,” ujar Arthur.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengharapkan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari pusat hingga ke daerah sesuatu yang mutlak.

“Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah BUMN pada hakekatnya sebagai stimulus untuk membantu pengusaha kecil. Tidak boleh hanya dinikmati pengusaha kalangan menengah,” kata Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan di Kendari, Rabu (18/3).

Komisi VI yang menjadi mitra BUMN, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam kunjungan kerja di Kendari menyelesaikan sejumlah agenda. Komisi pimpinan Achmad Hafis Tohir menggelar rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah Sultra, mengunjungi pelabuhan Nusantara Kendari, PLTU Nii Tanasa, Dekranasda dan melakukan rapat bersama sejumlah BUMN.

Di Sultra, kata Nasim yang juga politisi PKB, diperlukan forum BUMN untuk mendorong pelaku usaha kecil yang bergerak di sektor wisata, pertanian, perikanan dan industri rumah tangga. “Di daerah pemilihan saya Kabupaten Wonosobo dan Bondowoso, Jawa Timur telah membentuk forum BUMN sebagai sarana menyatukan persepsi untuk mendukung pelaku usaha kecil,” katanya.

Ia berharap metode penyatuan BUMN untuk mendukung kiprah pelaku usaha kecil dapat diterapkan di Sultra karena terbukti mengatasi kendala permodalan. “Wakil rakyat di DPR RI harus berpikir untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh saya hanya memikirkan rakyat Situbondo dan Bondowoso tetapi rakyat Indonesia,” kata Nasim.

Oleh karena itu, kata dia, ide pembentukan forum BUMN yang bersinergi hingga ke daerah-daerah akan akan didiskusikan pada rapat dengar pendapat.

Artikel ini ditulis oleh: