Jakarta, Aktual.co — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat seorang dari 16 WNI yang diamankan oleh otoritas Turki beberapa waktu lalu dalam kondisi sedang hamil.
“Ada 11 anak-anak, seorang laki-laki dan lima wanita yang salah satunya sedang hamil,” kata Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Saud Usman Nasution, di Jakarta, Selasa (17/3).
Mereka kini masih diamankan di rumah penampungan sementara di Turki.
Polri dalam hal ini Densus 88 Antiteror Mabes Polri berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Luar Negeri serta Badan Intelijen Negara (BIN) telah memberangkatkan perwakilannya ke Turki untuk menyelidiki motivasi dan sponsor keberangkatan 16 WNI yang ditangkap tersebut.
Menurut hasil penyelidikan tim gabungan itu, salah satu tujuan kepergian rombongan adalah untuk menengok suami-suami mereka di Suriah. “Mereka ingin mengunjungi suaminya di sana,” katanya.
Meski demikian pihaknya belum bisa memastikan apakah rombongan tersebut terkait dengan paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau tidak.
“Belum tahu persis apakah mereka terlibat ISIS. Tim kami belum menginterogasi mereka. Jadi tim baru berdialog dengan pihak petugas imigrasi Turki,” katanya.
Keenam belas WNI itu ditangkap pihak keamanan Turki ketika hendak menuju Suriah. Mereka ditangkap karena tidak memiliki dokumen keimigrasian.
Sementara terkait 16 WNI lainnya yang memisahkan diri dari rombongan tur di Turki, hingga kini pihaknya belum mengetahui keberadaan mereka Ada dua kelompok WNI yang berbeda yang kini berada di Turki.
Kelompok pertama adalah 16 orang WNI yang ikut dalam tur wisata yakni kelompok yang berangkat ke Turki bersama rombongan agen perjalanan wisata pada 24 Februari 2015.
Namun, saat jadwal kepulangan ke Indonesia tanggal 4 Maret, mereka tidak ikut pulang ke Indonesia dan memisahkan diri dari rombongan.
Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok baru yang ditangkap pada 4 Maret 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua komisi Banding Merek pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM, Soemardi Partoredjo, menyatakan pemilik merek yang sah harus sudah terdaftar di pemerintah (HKI) dan sudah mempunyai sertifikat terkait merek yang didaftarkan tersebut. Oleh sebab itu, yang bisa mengajukan gugatan pembatalan merek adalah pemilik hak atas merek.

Saat menyampaikan keterangan sebagai ahli dalam sidang gugatan pembatalan merek di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (17/3), Soemardi mengatakan bahwa berdasarkan stelsel konstitutif dinyatakan bahwa dengan terdaftarnya merek tersebut di Dirjen HKI, otomastis pihak yang mendaftarkan pertama menjadi pemilik yang sah dan dilindungi oleh pemerintah.

Apollo Medical Instruments mengajukan gugatan pembatalan merek “Curesonic” terhadap PT Fortune Star Indonesia (FSI). Apollo mendaftarkan merek “Curesonic” pada September 2014, sedangkan FSI sudah mendaftarkan merek yang sama sejak 2005 dan telah memperoleh sertifikat dari HKI.

Lebih jauh Soemardi mengatakan, HKI mempunyai prosedur yang ketat sebelum mengeluarkan sertifikat merek kepada pihak yang mendaftarkannya. “Harus didaftarkan dulu di HKI, HKI pun memberikan waktu kepada masyarakat terkait keberatan atas merek tersebut, selama 1 tahun 4 bulan. Namun pada praktiknya bisa saja terjadi surat menyurat lebih dari 1 tahun. Setelah itu, keluar sertifikat. Sertifikat tersebut berlaku surut sesuai tanggal didaftarkannya merek tersebut,” jelas Soemardi.

Selain itu, HKI pun memberi jangka waktu kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap merek tersebut, sesuai Pasal 5 dan 6 UU Merek sebagaimana yang diajukan oleh pengugat mengenai , waktu yang diberikan Undang-undang  selama 5 tahun.

Sedangkan mengenai Pasal 4 UU yang sama menyangkut itikad tidak baik, ahli menyatakan bahwa yang bisa mengajukan gugatan pembatalan merek tersebut, hanya pemegang sertifikat merek.

Selasa persidangan, majelis hakim yang diketuai Sutio beberapa kali menegur pihak kuasa hukum penggugat yang dianggap kerap mengulang pertanyaan atau bertanya di luar konteks.

Saat kuasa hukum FSI Zacky Syarif bertanya jika produsen memproduksi suatu barang yang mereknya milik importir, dan mendistribusikannya kepada pihak ketiga, tanpa seizin importir sebagai pemegang hak merek, ahli menyatakan tegas bahwa itu merupakan pelanggaran tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan/atau 91 UU Merek. “Kalau majelis hakim mengizinkan, saya akan menjelaskan. Ya, itu pelanggaran pidana merek,” ujar Soemardi sebelum menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat.

Kuasa hukum FSI lainnya, Rosita Radjah menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan ahli telah membuat perkara perkara tersebut terang benderang terkait siapa sebenarnya pemilik merek “Coresonic” yang sah. “Bagi kami semuanya sudah clear, bahwa klien kami merupakan pemengang merek “Curesonic” yang sah,” tegas Rosita.

Zacky Syarif menambahkan, keterangan ahli merek itu justru mengungkap bahwa perbuatan pengugat (Apollo) yang mencoba untuk mendaftarkan merek Curesunic pada September 2014 ke HKI adalah itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Merek.

Sidang akan dilanjutkan pada Kamis (19/3) dengan agenda tambahan bukti tertulis dari kedua pihak.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan tersangka dugaan kasus dana bantuan sosial Kota Bengkulu.
“Sembilan permohonan yang diajukan oleh pemohon ditolak seluruhnya karena sebagaimana bukti yang diungkap di persidangan bahwa tuntutan pemohon tidak relevan,” kata Ketua Majelis Hakim Itong Isnaini di Bengkulu, Selasa (17/3).
Pemohon merupakan satu dari 15 tersangka kasus kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun 2012-2013 dan diperkirakan merugikan negara sebesar Rp11,4 miliar yang ditetapkan kejari setempat, bernama Andrianto Himawan, saat itu tersangka menjadi Asisten pribadi Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan.
Tuntutan pemohon yang menyatakan proses penyidikan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu tidak sah, juga dinyatakan tidak relevan untuk dikabulkan.
“Pasal ayat 95 ayat 1 Undang-undang KUHP, tidak dapat dijadikan dasar yang menyatakan bahwa sah tidaknya penyidikan atau pun sah tidaknya penetapan tersangka, tidak dapat ditafsirkan secara sepotong-sepotong,” kata dia.
Surat perintah penahanan yang dilayangkan Kejari Bengkulu terhadap tersangka dinyatakan sah oleh majelis hakim karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pemohon mengajukan, surat perintah penahanan pemohon tidak sah. Menimbang, sah atau tidaknya surat perintah penahanan bukan wewenang praperadilan, namun kami mempertimbangkan dari prosedur dan telah memenuhi syarat dan undang-undang,” katanya di persidangan.
Permintaan pemohon yang meyatakan proses penyidikan dan penetapan tersangka menimbulkan kerugian berupa materi juga ditolak majelis hakim.
Majelis hakim menilai kerugian yang dituntut pemohon yakni sebesar Rp1 miliar tidak relevan, karena sesuai fakta persidangan tidak terungkap adanya kerugian yang disebabkan penyidikan kasus dugaan korupsi bansos tersebut terhadap pemohon.
Selanjutnya, tuntutan yang juga ditolak oleh hakim, yakni permintaan pemohon yang meminta termohon yakni Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Wito untuk menyampaikan permintaan maaf melalui media selama tiga hari berturut-turut untuk memulihkan citra pemohon.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby