Jakarta, Aktual.co — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menerima kunjungan Duta besar Kuba, Enna Viant Valdes, di Gedung DPR/MPR, Selasa (17/3) siang.
Zul mengatakan meskipun Indonesia negara Islam namun tak berarti mendukung gerakan ISIS.
“Saya mau tunjukan bahwa Indonesia bukan negara teroris dan ISIS. Sama seperti Kuba yang anti ISIS,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan, di DPR, Jakarta, Selasa (17/3).
Selain itu, maksud kedatangan delegasi Kuba tersebut sebagai perpisahan sehubungan dengan masa jabatan yang telah habis.
“Duta besar Kuba pamit karena ada dubes yang baru. Kuba sahabat sejati Indonesia, baik dalam keadaan susah dan senang,” ujar Zul.
Pada pertemuan tersebut, Delegasi Kuba dan Zul juga membahas perkembangan negeri masing-masing.
“Saya prihatin Kuba diperlakukan tak adil oleh negara lain. Selama 55 tahun diembargo tapi survive dari segi kehormatan dan ekonomi terjaga. Itu saya apresiasi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin sebut Marwan Djafar pernah mencicipi uang panas hasil proyek yang dimenangkan Permai Grup.
Pernyataan itu disampaikan Nazaruddin, usai menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit (RS) Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009, Selasa (17/3).
Saat keluar dari lobi gedung KPK sekitar pukul 19.45 WIB, dia langsung dibanjiri pertanyaan oleh wartawan. Salah satu yang ditanyakan adalah perihal pemeriksaan yang memakan waktu hampir sembilan jam.
Dan nama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi itu disebut diakhir jawaban Nazaruddin.
“Selebihnya tentang uang dari Permai Grup. Feenya pernah dikasih kemana? Feenya pernah dikumpulkan di Fraksi Demokrat. Dibagikan kepada ketua-ketua fraksi yang waktu itu dukung angket pajak. Salah satunya Ketua Fraksi PKB,” papar Nazaruddin, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/3).
Untuk diketahui, saat bergulirnya usulan penggunaan Hak Angket Mafia Pajak pada 2011 lalu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai oleh Marwan Djafar, menjadi salah satu partai yang menolak pembentukkan pansus tersebut.
Mereka melihat tidak ada unsur pelanggaran yang dilakukan pemerintah, yang kala itu digawangi oleh Priseden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kasus pajak.
Sikap partai yang kental akan sosok Gus Dur itu memang berubah, yang awalnya menyetujui, menjadi menolak dibentuknya pansus hak angket pajak. Ketika itu mereka mengusulkan, agar kasus mafia pajak cukup diselesaikan melalui maknisme panja.
Alhasil, perolehan suara menunjukan, dari 530 anggota DPR yang hadir, sebanyak 266 anggota menolak penggunaan usulan Hak Angket mafia Pajak, yaitu Fraksi Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP, dan Gerindra total 266 suara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan blunder besar sekaligus menjatuhkan wibawanya di depan rakyat Indonesia. 
Blunder ini terjadi jika wacana pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi nantinya benar-benar dilakukan. Wacana ini terus menggelinding setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikannya ke publik. 
“Ini akan menjadi blunder besar pemerintahan Jokowi-JK. Blunder karena jelas sekali bertentangan dengan konsep dan program Nawacita,” kata Darmawan kepada Aktual.co, Selasa (17/3).  
Dia pun menyinggung bagaimana poin dua dan poin empat program Nawacita Jokowi-JK. Bahwa kebijakan yang diambil akan dipertanggjawabkan langsung kepada pemilihnya yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden 2014 lalu. 
Menurut Darmawan, wacana pemberian remisi koruptor ini sekaligus menyempurnakan dugaan publik bahwa sikap atau kepemimpinan Jokowi tidak tegas. Ditambahkan pula bagaimana sikap Presiden terkait konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri beberapa waktu lalu. 
Padahal, harapan sebagian besar rakyat Indonesia kepada Jokowi dibanding Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 adalah akan adanya keteladanan kepemimpinan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 
“Jokowi mampu merepresentasikan minimal dalam imajinasi pemilih sebagai tokoh sentral yang menjadi harapan pemimpin yang siap menjadi garda depan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, tanpa tedeng aling-aling,” kata Darmawan.
Kini, tumpukan harapan publik itu dalam penilaiannya mulai memudar. Alih-alih mencari cara dan mekanisme untuk menggempur kekuatan korupsi dengan memupus dan memutus penyakit kronis bangsa Indonesia, pemerintahan Jokowi yang baru seumur jagung justru memilih berdamai dengan koruptor. “Ini blunder besar Jokowi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Rerserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso, isyaratkan jemput paksa terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Pasalnya, Bambang hari ini tak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim untuk digarap sebagai saksi untuk tersangka Zulfahmi Arsyad.
“Bisa (dijemput paksa) jika BW berkali-kali mangkir,” kata Budi saat dikonfirmasi, Selasa (17/3).
Pria yang akrab disapa BW itu, tak memenuhi panggilan terkait kasus mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada, di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 silam.
BW beralasan, bahwa ada surat baru dari Plt KPK untuk tidak hadir dalam pemeriksaan yang sudah dijadwalkan penyidik Bareskrim.
Lebih jauh Budi menuturkan, semestinya surat tersebut tidak berlaku kepada BW karena saat ini bukan sebagai pimpinan KPK. Namun, Budi mempersilahkan jika BW tidak bersedia memenuhi pemanggilan.
“Terserah dialah, mau seperti apa,” ujar Budi.
Mengenai ketidakhadiran BW dalam pemanggilan kali ini, menurut Budi, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Baik dari BW langsung maupun melalui kuasa hukumnya.
Untuk itu, Budi mengaku belum memiliki langkah selanjutnya agar bisa memeriksa BW. Menurutnya, langkah selanjutnya akan dibicarakan terutama oleh penyidik.
Sekedar informasi, Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 silam.
Selain BW, penyidik sudah menetapkan tiga tersanka lainnya. Sebelum BW penyidik sudah menetapkan tersangka pada Zulfahmi Arsyad yang merupakan kerabat Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar. Kemudian menyusul, dua tersagka yang lainnya berinisial S dan P.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby