Jakarta, Aktual.co — Pada Minggu kedua bulan Maret 2015 ini, Australia, kembali membuat kejutan. Namun bukanlah persoalan grasi atas warganya yang terjerat narkoba di Indonesia, yang pernah diajukan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott kepada Presiden Jokowi sebelumnya.

Melainkan apa yang dilakukan oleh Chef  (Koki) asal ‘Negeri Kangguru’ kembali memecahkan rekor dalam pembuatan kue terpanjang di dunia. Kue itu dikenal dengan nama cake lamington, yakni penganan khas asal Australia.

Seperti dilansir dari laman DailyMail, Jumat (12/3/15) lalu, cake lamington itu dibuat sepanjang lebih dari 1 kilometer, tepatnya 1.073,8 meter yang dibuat di lokasi Adelaide convention Centre (ACC). Dimana jarak panjang kue lamington tersebut pun mengalahkan rekor sebelumnya dengan kue sepanjang 885 meter.

Menariknya, sebanyak 20 ribu potongan kue disusun mengitari gedung tersebut dan melewati beberapa ruangan seperti ballroom, ruang pertemuan, dan seputaran lokasi gedung ACC.

Chief Executive ACC, Alec Gilbert mengatakan, dalam pembuatan kue tersebut para Chef yang membuat cake lamington itu menggunakan resep tradisional dari Asosiasi Perempuan Australia. Hal tersebut dimaksudkan sebagai jawaban atas tantangan ke-autentikan cake lamington sebagai kue khas Australia.

“Dengan kegiatan ini, kami harus percaya diri menciptakankan rekor dunia baru serta bekerja keras untuk memastikan kami mematuhi pedoman Guinness World Records yang ketat,” harap Alec Gilbert, dengan nada optimis.

Kabarnya dalam pembuatan cake lamington sepanjang 1 kilometer tersebut, dalam pembuatannya menggunakan sebanyak 150 orang Chef, dalam hitungan waktu pembuatan lebih dari 600 jam atau sekitar 25 hari.

Sementara itu, bahan yang digunakan dalam pembuatan cake lamington ini para koki sedikitnya membutuhkan 400 kg tepung, 8 kg baking powder, 360 kg susu cokelat, 220 kg gula, 550 kg kelapa kering, 380 lusin telur, dan 5 liter esens vanilla.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Ubedilah menyebutkan munculnya pergerakan mahasiswa disebabkan ketidakmampuan rezim mengelola ekonomi politik Indonesia saat ini. Pasalnya, aksi mahasiswa ini hampir serupa dengan gerakan mahasiswa tahun 1998 pada rezim orde baru.
“Faktornya adalah ketidakmampuan rezim mengelola problem ekonomi politik, termasuk instabilitas politik. Juga mulainya ada gerakan mahasiswa yang melakukan konsolidasi dari beberapa aksi,” ujar Ubed saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/3).
Ubed mengatakan ada indikasi-indikasi ketidakpuasan rezim misalnya ada kemunculan beberapa organisasi mahasiswa yang mulai turun ke jalan, dan sebetulnya ada indikasi bahwa mahasiswa mulai merespon secara serius.
Selain itu, indikator lainnya adalah tidak efektifnya rezim bekerja menangani problem ekonomi misalnya klien-klien ekonomi yang dikelola negara tidak terkordinasi denga baik termsuk juga tidak mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan ekonomi. Contoh, harga beras sangat lemah orientasinya dan harga-harga sembako yang lainnya.
“Saya lihat termasuk juga paket kebijakan ekonomi nasional kita untuk mengembalikan harga diri rupiah atau menguatkan rupiah. Menurut saya juga paketnya tidak sistemik untuk mengantisipasi posisi rupiah,” katanya
Ubed menambahkan situasi krusial bisa meluas seiring mulai responsifnya gerakan mahasiswa yang lakukan aksi.
“Jadi kalau mahasiswa sudah mulai responsif dengan persoalan bangsa skala nasional. Kemudian rezim juga belum bisa efektif menangani problem ekonomi. Saya lihat ini potensial untuk satu situasi dimana gerakan krusial itu bisa meluas,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Agung (MA) ditudih sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait banyaknya tersangka yang mengajukan praperadilan. 
“MA sebagai puncak berwenang dan bertamggung jawab secara struktral untuk segera mengatasai dengan minimal SE kepada KPN-KPN,” kata mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas saat dihubungi, Jakarta, Selasa (17/3).
Terkait dengan membludaknya praperadilan yang diajukan tersangka, MA harus mengeluarkan solusi. Jika tidak ada upaya hukum untuk menghentikanya, Busyro mengatakan aparat penegak hukum selain KPK yakni Kepolisian dan Kejaksaan akan kewalahan.
“Jika tidak diantisipasi akan terjadi pembiaran atas upaya penegakan hukum bukan oleh KPK saja. Polri dan kejaksaan akan kewalahan jika tersangka kasus narkoba dan teror mengajukan praperdilan ramai-ramai.”
Menurut dia, KPK dan aparat penegak hukum lain akan menghadapi posisi sulit antaral lain tersangka berpeluang untuk menghilangkan bukti-bukti. “Bagaimanapun MA bertanggung jawab sebagai puncak peradilan tidak bisa bersikap pasif.”
Untuk diketahui, gelombang gugatan praperadilan penetapan tersangka dimulai pascagugatan yang  Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Budi menggugat penetapannya sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan hadiah oleh KPK. Oleh pengadilan, penetapan tersangka Budi Gunawan dinyatakan tidak sah.
Tersangka KPK lainnya mulai meniru jejak langkah Budi. Mereka yang sudah mendaftarkan gugatan adalah bekas Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bathoegana, bekas Menteri Agama Suryadharma Ali, dan bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu