Medan, Aktual.co — Puluhan warga dari dua Desa di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapteng, Sumatera Utara, mendatangi areal lahan yang diklaim milik perusahaan PT. Agro Mas, Senin (16/3). Dua desa itu adalah Desa Makarti Nauli dan Desa Unte Mungkur IV.

PT. Agro mas yang disebut-sebut akan membangun ratusan hektar kebun sawit, dituding telah melakukan penyerobotan tanah milik sejumlah Kelompok Tani (Koptan). Atas tindakan itu, warga pun memaksa agar pengerjaan menggunakan alat pengeruk itu dihentikan.

“Pengerjaan di atas lahan ini harus dihentikan. Yang mereka kelola itu tanah kami, jelas kami tidak mau kalau tanah kami di serobot begitu saja. Kami juga memiliki surat yang sah, jadi mereka gak boleh semena-mena melakukan penyerobotan seperti ini,” ujar warga asal Desa Unte Mungkur IV L Pasaribu, Senin.

Menurut Pasaribu, dirinya dan warga lain yang tergabung dalam beberapa Koptan meminta perusahaan untuk duduk bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

“Ya untuk mencari solusi agar tidak ada yang merasa tersakiti, maka kita menyuruh alat beratnya jangan bekerja dulu maupun pekerjaan lainnya dilakukan disini, karena ini tanah kami,” tandasnya.

Pak Puput, warga Desa Makarti Nauli menambahkan, dirinya dan warga lain merasa kesal atas sikap perusahaan itu. Kekesalan itu ditengarai, pemagaran jalan yang dilakukan di jalan umum oleh perusahaan.

“Jelas kita kesal, siapa mereka ini? Kita saja masuk ke rumah orang permisi atau ketok pintu dulu, nah mereka ini malah sesuka hati memagar jalan umum. Kita gak taulah atas dasar ijin apa mereka melakukan pemagaran ini,” katanya.

Di lokasi Mess perusahaan yang berada diatas lahan sengketa itu, seorang pekerja yang mengaku orang perusahaan, Junaidi tak mau mengungkapkan lebih jauh duduk persoalan yang terjadi.

Junaidi malah berkelit tidak mengetahui, saat ditanya apa nama perusahaan yang akan membangun perkebunan di lokasi lahan itu.

“Saya hanya disuruh kerja, kalau nama PT saya tidak tau karena itu urusan bos kami. Yang saya tahu ijin sudah ada, tapi untuk lebih jelasnya tanya ke pengurus (Kepala Desa) saja,” kata Junaidi berkelit.

Disinggung soal ijin untuk melakukan pengerjaan diatas lahan itu, Junaidi juga berkelit. Dirinya meminta agar awak media bertanya pada Kepala Desa.

“Tanya saja sama pengurusnya (Kepala Desa) bang. Yang jelas kami tidak mau ada masalah disini. Kami disini diperintahkan, dan kalau masyarakat minta diberhentikan ya kita berhentikan. Karena kami disini tidak mau mencari masalah,” kata dia.

Pantauan, usai menghentikan secara paksa alat keruk milik perusahaan. Puluhan warga itu melakukan aksi pemblokiran jalan di pintu masuk menuju perkebunan.

Artikel ini ditulis oleh:

Makasar, Aktual.co — Pemerintah kota Makassar, segera akan membuka lelang jabatan direksi perusahaan daerah (Perusda) secara resmi mulai Selasa (17/3) – 3 April 2015.

Ada enam jabatan direksi utama Perusda yang akan dilelang jabatannya, diantaranya Direktur Utama (Dirut) PDAM,  Dirut PD Terminal Makassar Metro, Dirut PD Pasar Makassar Raya, Dirut PD Parkir, Dirut PD Rumah Potong Hewan dan Dirut PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) kota Makassar, Mario Said mengatakan, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 11 April, Pelaksanaan Ujian Tertulis pada 13 April, uji kompetensi dan wawancara tim seleksi pada 21-25 April, pelaksanaan tes kesehatan, pelaksanaan tes psikologi.

“Wawancara langsung oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan  Pomanto pada 4 Mei nanti,” ungkapnya, Senin (16/3).

Ketua timsel BPR, PD Pasar, dan PD Terminal, Anis Kama yang juga mantan Sekretaris Daerah (Sekda) kota Makassar ini mengungkapkan bahwa, untuk perekrutan yang dilaksanakan dengan sangat terbuka ini, merupakan upaya pemerintahan Danny-Ical untuk melakukan penyesuaian dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dimana Permenpan nomor 13 tahun 2014 menjadi acuan.

“Meski tidak diatur secara tegas tentu menjadi pedoman, sehingga proses yang cukup panjang ini bukan hal yang mengada-ada, tetapi sesuai dengan pedoman yang ada,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris timsel BPR, PD Pasar, dan PD Terminal, Arqam Azikin yang juga pengamat politik Makassar menambahkan, dalam pelelangan ini mencantumkan adanya tes kesehatan, dikarenakan seorang direksi perusda dibutuhkan orang yang sehat secara jasmani maupun rohani. “Kalau sakit-sakitan kan repot, dibutuhkan orang yang mampu bekerja untuk publik, bahkan hingga 24 jam memberikan pelayanan untuk masyarakat,” ungkapnya.

Adapun syarat bagi para calon direksi terbagi dalam persyaratan umum dan khusus, diantaranya tidak rangkap jabatan sebagai pimpinan/pegawai di perusahaan lain/pegawai negeri sipil, dan juga organisasi lainnya baik partai maupun organisasi kemasyarakatan.

“Untuk calon yang sementara menjabat, di perusahaan, PNS, maupun organisasi harus bersedia mundur jika terpilih dalam jajaran direksi perusda,” tutur Arqam.

Bagi kalangan pegawai negeri sipil (PNS) juga diberi peluang untuk ikut berkompetisi, tanpa harus melepaskan status kepegawaiannya.

Sementara itu, untuk aturan syarat khusus berbeda untuk masing-masing perusda, seperti untuk PDAM dibutuhkan sertifikat manajemen air minum, BPR memiliki sertifikat kelulusan jasa keuangan non perbankan, PD Pasar mempunyai keahlian dalam manajemen organisasi berorientassi laba dibidang pasar menimal dalam skup jaringan regional, PD Terminal mempunyai keahlian dalam manajemen organisasi berorientasi laba di bidang transportasi minimal lima tahun.

Artikel ini ditulis oleh: