Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dianggap membahayakan sistem demokrasi karena telah merubah RAPBD 2015 secara sepihak tanpa sepengetahuan DPRD DKI.
Selain menghambat pembangunan, langkahnya juga mengganggu peredaran dan perputaran uang di Jakarta.
“Persoalan itu kan memunculkan Ahok dianggap bersih dan stigma DPRD tidak bersih. Tapi kemudian langkah Ahok yang dibenarkan sepihak itu berbahaya terhadap sistem demokrasi kita,” ujar pengamat politik, Medrial Alamsyah, di Jakarta, Senin (16/3).
Secara pribadi dirinya mengapresiasi substansi yang dilakukan Ahok, namun navigasi proseduralnya dianggap membahayakan demokrasi.
“Saya setuju dengan substansi yang diungkapkan Ahok tetapi prosedur dia dan pilihan kata yang kasar, kemudian cenderung menavikan DPRD dan politisi partai, itu secara tidak sadar membahayakan demokrasi. Dia harus bijak sebagai kepala daerah,” katanya.
Menurutnya, dengan sistem e-budgeting yang direncanakan harusnya bisa dibuat lebih baik tanpa harus ada keributan. “secara substansi harus bisa dijaga, kalau Bu Risma kan santai-santai aja tuh dia bisa kontrol, dia kan yang pertama lakukan itu. Nah Ahok harusnya kontrol juga ketika perubahan ada, saat itu juga jaga, supaya tahu, bukan belakangan,” ujar dia.
Sementara itu, Ahok juga dituding menghambat pembangunan karena tidak lancarnya anggaran rutin yang bisa dicairkan.
“Menunda itu menghambat pembangunan, anggaran rutin di kecamatan dan kelurahan sudah bobrok, anggaran ditunda-tunda, nah selama itu duitnya darimana kan nggak bisa cairkan anggaran tahun sekarang. Belum lagi penundaan terhadap tender,  itu kan bukan hanya mengganggu pembangunan DKI tapi mengganggu uang beredar di Jakarta.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tersangka kasus korupsi permohonan keberatan pajak PT Bank Central Asia (BCA) Tbk tahun 2003, Hadi Poernomo (HP), resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (16/3).
Menurut kuasa hukum HP, Yanuar P Wasesa gugatan tersebut diajukan dengan tiga alasan. Dia mengatakan, sesuai dengan Pasal 25 dan 26 Undang-undang (UU) 1999/1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Pajak), Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak memiliki kewenangan untuk memeriksan permohonan keberatan wajib pajak.
“Alasannya KPK, tidak berwenang menyidik kewenangan Dirjen Pajak. Karena sesuai dengan UU Pajak, Dirjen Pajak punya kewenangan yang diberikan oleh UU Pajak untuk memeriksa permohonan keberatan wajib pajak,” tegas Yanuar ketika dikonfirmasi, Senin (16/3).
Selain itu, lanjutnya, keputusan menerima permohonan keberatan pajak PT BCA yang dilakukan HP sewaktu menjabat sebagai Dirjen Pajak periode 2002-2004 merupakan kewenangan penuh kliennya.
Nota dinas yang memerintahkan semua bank termasuk BCA untuk menyerahkan NPL (non performing loan)-nya ke BPPN dengan nilai nihil, merupakan usulan yang disampaikan Direktur Pajak Penghasilan (PPh). Dan bukan keputusan Dirjen Pajak.
“Kedua, keputusan menerima permohonan keberatan pajak PT BCA tahun 1999 adalah wewenang penuh Dirjen Pajak. Ketiga, nota dinas Dirjen Pajak pada 17 Juni 2004 ke Direktur PPh merupakan pendapat atas pendapat Direktur PPh,” terangnya.
“Jadi Direktur PPh, pada 13 Maret 2004 menyampaikan usul dan dibalas dengan nota dinas, nota dinas pak Hadi untuk melaksanakan instruksi atau perintah Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 1999 Pasal 10 (soal NPL),” tambahnya.
Lebih jauh disampaikan Yanuar, persoalan Nota Dinas kliennya seharus tidak dianggap sebagai persoalan serius. Dia berpendapat, dibuat nota tersebut justru dinilai sebagai sikap transparansi dan akuntabilitas Dirjen Pajak.
“Nota dinas itu sifatnya tidak wajib. Jadi Dirjen Pajak tidak membuat Nota Dinas pun tidak persoalan, tidak melanggar apapun justru untuk transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Dan apabila dalam menerima keberatan pajak BCA dianggap salah, maka Dirjen Pajak selanjutnya bisa memperbaiki dan menasehati serta mengajukan surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Tambahan (KKBPT).
“Apabila Dirjen Pajak pengganti pak Hadi memandang atau bersikap bahwa Dirjen Pajak terdahulu itu kewenangannya di dalam menerima keberatan pajak dianggap salah maka wajib diperbaiki dinasihatkan atau diterbitkan surat KKBPT sesuai dengan Pasal 15, 16, 36 UU 9 tentang Kitab Undang-undang Pajak (KUP),” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby