Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi merasa “jengkel” dikarenakan para menteri kabinet kerja tak melaporkan harga beras di pasar.
Hal itu diakui oleh Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Dia menyatakan tak meng-update harga beras sehingga belum mealporkan kepada presiden.
“Pascaoperasi pasar kita belum update, bukan laporannya telat,” ucapnya usai rapat kabinet di Istana Bogor, Minggu (15/3) malam.
Kata dia, harga beras di pasaran masih tinggi meski pun telah dilakukan operasi pasar dan penggelontoran beras miskin. Tak hanya itu, dia mengaku tidak tahu bahwa Presiden harus dilapori setiap perkembangan harga beras.
“Beliau sudah sampaikan masukan, ya memang yang dilaporkan ya kita tahu,” tutup dia.
Seperti diberitakan, saat membuka rapat kabinet terbatas di Bogor, Minggu, Presiden Jokowi menyindir para menteri yang tidak melaporkan perkembangan harga beras kepadanya. Setelah operasi pasar dan penggelontoran beras miskin kurang lebih tiga pekan lalu, belum ada menteri yang melaporkan kepadanya mengenai perkembangan harga beras di pasar. 
Oleh karena itu, Jokowi mengaku telah mengecek sendiri harga beras di pasaran. Menurut Jokowi, kenaikan harga beras hanya Rp 100 rupiah per liter setelah dilakukan operasi pasar. 
“Yang pertama, yang ada di Pasar Cipinang IR3 sebelum naik harganya 7.800 naik 10.300, sekarang sudah 7.900 artinya hanya terpaut 100 rupiah. Kemudian IR 2 yang sebelumnya naik harga Rp 8.300 naik menjadi Rp10.500 sekarang sudah Rp 8400 hanya terpaut 100 dari sebelumnya,” papar Jokowi

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membicarakan persiapan gerakan penyelamatan sumber daya alam (SDA).
“Membicarakan persiapan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam,” kata Plt Ketua KPK Taufiquerachman Ruki di Komplek Istana Negara Jakarta, Senin (16/3).
Ruki mengatakan, gerakan ini merupakan upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola, dari sisi administrasi pemerintahan khususnya dalam penyelamatan sumber daya alam laut perkebunan dan kehutanan.
Hal yang sama juga diungkapkan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi saat memasuki Kantor Presiden bersama pimpinan KPK lainnya.
“Dalam rangka berkoordinasi dengan Presiden terkait dengan penyelamatan sumber daya alam yang akan di tanda tangani oleh 29 Kementerian,” kata Johan Budi.
Dia mengatakan, kelima pimpinan akan menyampaikan inti dari program KPK untuk penyelamatan sumber daya alam, termasuk mineral batubara, juga kelautan dan kemaritiman.
Johan mengatakan, gerakan nasional ini merupakan upaya pemberantasan korupsi, yakni penindakan dan pencegahan yang dilakukan secara simultan.
“Kami sepakat akan hal itu. Jadi tidak ada yang dilebihkan, jika pencegahan lebih didahulukan, penindakan di belakangkan, itu dua duanya penting bagi KPK,” kata Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Medan, Aktual.co — Pemberian dana subsidi sebesar 1 Triliun kepada Partai Politik (Parpol) yang diwacanakan Pemerintahan Jokowi-JK melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menuai penolakan.
Bendahara Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ahmad Riduan Hasibuan menilai hal itu sebagai wacana yang kabur.
“Ini keputusan keputusan kabur. Pasalnya kehadiran partai politik sebagai tempat perjuangan masyarakat sama sekali tidak menemui titik yang jelas,” kata Riduan dalam keterangan pers, Senin (16/3)
Menurut Riduan, partai politik saat ini justru memberikan rasa antipati bagi rakyat. Rakyat, lanjutnya tidak merasakan manfaat terhadap kehadiran partai politik.
Terbukti, kata Riduan, catatan pemilu 2009 dan 2014 bahwa masyarakat memilih para perwakilannya di parlemen tidak didasari kepercayaan partai, namun lebih kepada sosok Individu.
Bagi masyarakat, sambung Riduan, partai politik tak lebih dari pada gudangnya para politikus yang korup dan hanya menjadi kendaraan kepentingan pribadi dan golongan.
“Hal ini diperparah dengan sikap partai politik saat ini dalam menentukan sikap partainya terkesan berdagang kuasa politik. Padahal jelas jelas keputusan itu sangat merugikan rakyat luas. Misalnya hak interplasi dicabut isunya terima dana, Hak angket Jakarta juga demikian,” kata dia.
Lebih baik, tutur aktifis asal Sumut ini, mendagri mewacanakan memberikan bantuan kepada sasaran dan target yang jelas dan tidak kabur seperti dana subsidi parpol.
“Kalau mau bantu rakyat bantu itu desa-desa yang pembangunan Infrastrukturnya rusak parah. Kampung saya itu bantu Kualuh leidong Labuhanbatu Utara Jalan protokol tetapi seperti Jalan ke sawah, itu langsung pada pokok masalah,” tukasnya.
Ditegaskannya, pemerintahan Jokowi-JK jangan mewacanakan hal-hal yang melukai perasaan rakyat.
“Misalnya lagi, seperti remisi kasus korupsi, dana parpol. Kelihatannnya pemerintahan ini sedang membuat keputusan perdamaian politik agar elite semua merasa senang,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Setelah dilakukan operasi pasar dengan penggelontoran beras untuk masyarakat miskin (raskin) sejak kira-kira 3 (tiga) minggu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum pernah memperoleh laporan mengenai perkembangan harga beras di pasar.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengaku telah melakukan ceking sendiri perkembangan harga beras di pasaran melalui orang-oragnya. Ia pun menyampaikan hasil ceking tersebut dalam rapat terbatas kabinet.
“Meskipun ini adalah terbalik, mestinya saya yang dilapori, tapi saya akan menyampaikan, karena saya tunggu-tunggu tidak ada yang lapor,” kata Jokowi seperti dikutip dalam laman setkab.go.id saat memimpin rapat terbatas kabinet yang membahas Kebijakan Dalam Rangka Menentukan Harga Beras, yang diselenggarakan di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3) petang.
Menurut Presiden Jokowi, di Pasar Cipinang, Jakarta, beras IR3 yang sebelumnya sebelum naik harganya Rp 7800/kg kemudian naik menjadi  Rp 10300/kg, sekarang sudah Rp 7900/kg.
“Artinya hanya terpaut  Rp 100/kg. Ini yang di Cipinang,” terang Jokowi.
Kemudian IR2, menurut Presiden, sebelum naik harganya Rp 8300/kg naik menjadi  Rp 10500/kg, sekarang sudah Rp 8400. “Hanya terpaut Rp 100 dari sebelum naik,” terangnya.
Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kepala Bulog Lenny Sugihat

Artikel ini ditulis oleh: