Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bali, Wayan Koster menyebut, Megawati Soekarnoputri layak kembali memimpin PDIP lima tahun ke depan.
“Ketokohan Ibu Megawati Soekarnoputri masih layak menjadi Ketua Umum DPP PDIP lima tahun ke depan. Saat ini, belum ada kader selevel beliau,” kata dia di sela-sela persiapan Kongres IV DPP PDIP di Denpasar, Sabtu (14/3).
Menurut dia, semua kader dan pengurus dari tingkat PAC, DPC, DPD hingga DPP PDIP bertekad bulat mendukung Megawati kembali menjadi Ketua Umum PDIP periode 2015-2020.
“Kharisma Ibu Megawati sangat kuat dalam memimpin partai berlambang banteng moncong putih dalam lingkaran tersebut.”
Figur Megawati, lanjutnya, mampu menjadi pemersatu kader partai, sehingga PDIP tetap eksistensi sejak bergulirnya era reformasi sampai sekarang.
Koster juga mengatakan, dengan ketokohan Megawati, PDIP mampu mengemban amanat rakyat dan menjadi pemenang Pemilihan Umum Legislatif 2014.
“Dengan kemenangan PDIP itu mampu mengantarkan kadernya bapak Joko Widodo menjadi Presiden RI ke-7.”
Dia mengatakan, perjalanan PDIP cukup panjang untuk mengantarkan kadernya lebih banyak duduk di legislatif, sehingga pada awal reformasi menjadi partai oposisi dengan pemerintah.
“Namun setelah menjadi partai politik pemenang pada Pemilu Legislatif dan mengantarkan Bapak Jokowi menjadi Presiden RI, maka PDIP menjadi partai politik yang mendukung pemerintahan. Namun demikian para legislator dari PDIP tetap berprinsip kritis menyikapi kebijakan pemerintah jika tidak sejalan dengan harapan rakyat.”
Menyinggung persiapan pelaksanaan Kongres IV PDIP yang diselenggarakan di Sanur, Bali, Koster mengatakan, panitia pusat dan daerah secara teknis sudah siap serta tinggal menunggu pelaksanaannya saja.
“Kesiapan panitia Kongres IV PDIP sudah matang, baik akomodasi maupun teknis lainnya, Karena di Bali sangat didukung dengan fasilitas memadai dan dukungan masyarakat yang sangat kondusif,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie menuding, kubu Agung Laksono telah memalsukan 133 surat di Munas Ancol.
Atas dasar itu pria yang disapa Ical itu mempertanyakan pertimbangan Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly menerbitkan surat yang mengesahkan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono.
“Ada dugaan pemalsuan satu surat beberapa unsur,” kicau Aburizal Bakrie melalui akun tiwtternya.
Dia pun mengaku sudah melaporkan adanya beberapa dugaan pemalsuan surat mandat pada Munas Partai Golkar di Jakarta itu ke Bareskrim Mabes Polri, Rabu (11/3).
Ical pun menaruh harapan besar, Polri akan bekerja secara profesional dan adil guna meindaklanjuti dugaan pemalsuan surat mandat itu.
Dari temuan tersebut, kata Aburizal, ada sebanyak 43 surat mandat diduga tanda tangannya palsu yang dilakukan peserta dari Aceh. Kemudian, ada sebanyak 104 surat mandat diduga kop suratnya tidak sesuai aslinya seperti yang dilakukan peserta dari Nabire Papua.
“Ada juga sebanyak 19 surat mandat diduga stempelnya palsu, misalnya dari Kabupaten Manggarai, NTT,” kata Aburizal.
Dia pun menambahkan, ada juga sebanyak 40 surat mandat yang diduga tidak memiliki kewenangan menandatangani surat mandat yakni dari Kabupaten Gayo Luwes dan Nagan Raya.
“Masih banyak lagi contoh lainnya,” kata Aburizal.
Aburizal juga membandingkan antara Munas Bali dan Munas Jakarta di mana peserta yang hadir lebih banyak saat Munas Bali, yang menetapkan kembali dirinya sebagai ketua umum.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu