Jakarta, Aktual.co —Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD DKI kemarin cabut dukungan terhadap pengguliran hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kisruh APBD DKI 2015.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, Enggartiasto Lukito, membantah kalau instruksi pencabutan dukungan dilakukan karena ada pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo, ataupun Ahok sendiri. “Ngga ada itu komunikasi dari Pak Jokowi ataupun Pak Ahok,” ujar dia, saat dihubungi Aktual.co, Selasa (3/3).
Ditegaskan dia, pencabutan dukungan atas hak angket dilakukan karena NasDem berpendapat masalah APBD DKI sudah masuk ranah hukum. Yakni dengan tindakan Ahok yang sudah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
“Buat apa proses hak angket dijalankan, ketika sudah diserahkan ke KPK. Karena sudah masuk ranah hukum, maka tidak perlu lagi NasDem dukung hak angket,” ucap dia.
Yang dilakukan Nasdem saat ini, ujar Enggartiasto adalah mendorong KPK agar segera memproses dan mempercepat mengusut laporan Ahok soal anggaran ‘siluman’ di APBD DKI. 
“Kita mau ini transparan dan jadi pelajaran agar tidak bermain main dengan anggaran,” ucap dia.
Saat ditanya, apakah sikap NasDem jika Ahok tidak melapor soal anggaran ‘siluman’ ke KPK? Enggartiasto menjawab dua kemungkinan akan dilakukan partainya.
Pertama, membiarkan proses hak angket berlangsung. Dan yang kedua, NasDem sendiri yang akan meminta penegak hukum seperti KPK, polisi, dan Kejagung untuk usut anggaran siluman. 
Sambung dia, pihaknya tidak akan mencampuri kewenangan KPK untuk usut laporan Ahok. “Kita melihat ini jadi pembelajaran bagi semua pihak. Kami tidak menuding soal anggaran siluman ini dilakukan pihak DPRD, atau eksekutif yang bermain. Biar KPK saja yang nanti menemukan,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta melakukan penandatanganan kontrak CP-108 untuk paket pengadaan rangkaian kereta rel listrik (Rolling Stock) proyek MRT di Jakarta dengan kontraktor Sumitomo Corporation.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami dan Representative Director Sumitomo Corporation Naoki Hidaka dengan disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI.

“Penandatanganan kontrak CP-108 ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan proyek dan sangat berkontribusi terhadap capaian serta kemajuan proyek MRT,” kata Boestami di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/3) .

Menurut dia, nilai kontrak untuk paket pekerjaan Rolling Stock CP-108 tersebut adalah sebesar 10.835.357.676 yen atau setara dengan Rp145.425.714.615.

“Sedangkan, proses tendernya didampingi oleh konsultan tender Nippon Koei, Co.Ltd yang merupakan lead consultant dari Jakarta Metro Tender Assistance-2 (JMTA) yang dibiayai melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) ODA Loan,” ujar Boestami.

Dia menuturkan pekerjaan dalam paket lelang CP-108 terdiri dari 16 rangkaian kereta dan satu rangkaian terdiri dari enam gerbong, sehingga total keseluruhan berjumlah 96 gerbong.

Dalam satu kali perjalanan, sambung dia, satu rangkaian kereta MRT dapat menampung sebanyak 1.950 penumpang. Dengan demikian, dalam satu hari, total keseluruhan penumpang yang dapat diangkut MRT, yaitu mencapai 187.200 orang.

“Spesifikasi kereta akan menggunakan Standard Urban Railway System of Asia (Strasya). Selain itu juga dilengkapi sistem Automatic Train Operation (ATO), sehingga tugas masinis hanya menekan tombol untuk menutup pintu dan start,” tutur Boestami.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemenang paket pekerjaan tersebut nantinya diharuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu 185 minggu terhitung sejak waktu dimulainya proses pengerjaan.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang atas penandatanganan untuk pembelian gerbong kereta MRT tersebut.

“Kita senang akhirnya bisa tanda tangan untuk beli gerbong kereta MRT. Kita berharap pekerjaan pembangunan transportasi masal ini terus berlangsung dan cepat selesai,” ungkap Basuki. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid