Jakarta, Aktual.co — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya bersama Jaksa Agung M Prasetyo mendalami kasus hukum yang menimpa Asyani untuk memastikan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
“Terkait kasus Nenek Asyani tentang kasus kayu Perhutani, hari Jumat (13/3) MenLHK mengambil langkah dalam rangka rasa keadilan bagi masyarakat kecil. Tadi (Jumat-red) sore dilakukan koordinasi dengan Jaksa Agung untuk mendalami kasusnya,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam pesan singkat kepada wartawan Sabtu (14/3) dini hari.
Siti Nurbaya mengatakan, selain berkoordinasi dengan Jaksa Agung, pihaknya juga telah menghubungi Direktur Utama Perhutani, agar bisa meminta kepada pihak yang berwajib untuk tidak melakukan penahanan terhadap Asyani.
“Selain itu juga meminta Dirut Perhutani dengan mempertimbangkan usia Nenek dan pertimbangan tidak memungkinkan untuk melarikan diri, maka diminta dapat dijadikan tahanan luar untuk nenek Asyani. Bersama Jaksa Agung kami terus mengikuti perkembangan untuk proses dan putusan yang adil,” katanya.
Sebelumnya, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur menyerahkan sepenuhnya kasus Asyani (alias Muaris) Situbondo kepada Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, karena permasalahan pencurian 38 batang kayu jati olahan (4/7) sudah masuk ranah hukum.
“Kami bukan aparat penegak hukum sehingga kasus ini lebih tepat ditindak oleh aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan pengadilan. Untuk itu kami harap mereka bisa memantaunya agar berjalan adil, bijaksana, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sekretaris Divisi Regional Perum Perhutani Jatim Yahya Amin, ditemui di Surabaya, Rabu (11/3).
Ia mengungkapkan, kasus itu berawal dari laporan Perum Perhutani Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Jatibanteng, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Besuki, Sub-Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH) Bondowoso Utara, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso.
“Laporan dengan Nomor 02/KP/Jtgtg/Bsk/2014 itu dilatarbelakangi peristiwa hilangnya dua pohon jati dengan keliling 115 centimeter dan 105 centimeter,” ujarnya.
Ia menjelaskan, nilai kerugian dari kasus pencurian kedua pohon tersebut Rp4.323.000. Berdasarkan kejadian itu dilaporkan ke Polsek Jatibanteng sesuai Laporan Polisi setempat Nomor LP/K/11/VII/2014/Res.Sit/Sek.Jatibanteng.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Surabaya, Aktual.co — Sat Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil menangkap seorang bandar narkoba, dengan barang bukti sabu-sabu seberat 8,5 Kg.
Dari pengungkapan tersebut, selain menangkap seorang bandar,  polisi juga menangkap pemakai sekaligus seorang kurir.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf, mengatakan kejadian bermula dari penangkapan pemakai dan kurir di depan Toko Mas Mahkota Jalan Pogot Surabaya. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 2 gram sabu.
Kemudian dilanjutkan pengembangan, akhirnya polisi menangkap bandar di daerah gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari rumah tersebut polisi menemukan barang bukti 8,5 kg sabu, senilai 8 miliar rupiah dalam kotak sepatu.
Dari pengakuan bandar berinisial BD tersebut, polisi kini memburu pemasoknya yang sekarang masih dalam pengerajaran.
“Dalam penyidikan polisi, BD mengaku sudah kali mendapat kiriman sabu-sabu tersebut, diantaranya bulan Januari dengan 3,5 Kg, bulan februari seberat 7,9 kg dan pada awal maret sebesar 7,9 kg.” Ujar Irjen pol Anas Yusuf, (13/1).
Dengan demikian berarti, diluar 8 kg sabu yang disita, BD sudah mengedarkan sekitar 20 kg sabu di Surabaya.BD sendiri selain bandar di Surabaya, dia juga terkdang menjadi  kurir dari pemasok atau bandar besar  yang kini masih DPO.
Dari catatan polisi, BD merupakan seorang residivis, dia baru saja keluar dari tahanan polrestabes Surabaya dengan kasus yang sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Medan, Aktual.co — Dukungan Mendagri Tjahjo Kumolo terhadap E-Budgeting Ahok dinilai oleh pengamat Sosial Politik Universitas Sumatera Utara, Agus Suriadi sebagai tanda bahwa pemerintah dalam hal ini Mendagri telah kehilangan akal sehat.
“Itulah persoalannya.Karena pencitraan dan arah opini publik sudah berpihak ke Ahok maka pemerintah kehilangan akal sehat dengan mengabaikan aturan yang dibuatnya,” tandas Agus kepada Aktual.co, Jumat (13/3) malam.
Menurut Agus, persetujuan atau dukungan Mendagri tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan preseden buruk ke berbagai daerah di Indonesia.
“Ini menjadi preseden buruk bagi daerah lain dan bisa menjadi efek domino,” katanya.
Sebelumnya, Agus mengatakan, secara prinsip tidak ada perbedaan antara E-Budgeting dengan mekanisme yang selama ini diatur oleh Undang-Undang. E-Budgeting menurutnya hanya lebih simple dan mudah di akses. Begitupun, Agus menegaskan bahwa dalam penyusunan anggaran, peran DPRD tidak boleh ditiadakan.
“Hanya saja apapun bentuknya anggaran itu memang harus melalui mekanisme DPRD sejak mulai KUA PPAS sampai pengesahan,” kata Agus.
Dalam penyusunan anggaran, lanjut Agus, eksekutif memang memiliki peran yang lebih besar. Dimana Eksekutif yang mengajukan anggaran, sementara DPRD berfungsi membahasnya sesuai mekanisme Undang-Undang.
Dalam penyusunan anggaran, sambung Agus, memang sering terjadi negosiasi antara Banggar dan TAPD. Terkait kisruh APBD yang terjadi di DKI, Agus pun mengatakan hal tersebut sebenarnya murni kesalahan kedua lembaga eksekutif dan legislatif.
“Jadi apapun hasil dari APBD yang sekarang di DKI murni kesalahan kedua lembaga tersebut yang tidak memahami peran dan fungsi masing-masing,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby