Jakarta, Aktual.co —  Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku koruptor perlu dilakukan secara diskriminatif positif.
“Fakta menunjukkan terdapatnya jenis kejahatan khusus misalnya terorisme dan korupsi. Untuk kejahatan ini justru perlu didiskriminasi sebagai bentuk diskriminasi positif,” kata Busyro melalui pesan singkat yang dierima di Jakarta, Jumat (13/3).
Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan, setiap narapidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, termasuk terpidana kasus korupsi.
Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat (PB) untuk terpidana korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan HAM berat serta kejahatan transnasional yang terorganisasi.
Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa untuk narapidana korupsi dapat diberikan remisi dengan syarat turut membantu penegak hukum untuk membongkar kejahatannya (whistle blower), dan telah membayar lunas uang pengganti serta denda sesuai dengan perintah pengadilan.
Namun Yasonna tidak setuju dengan aturan tersebut dan menilai PP itu diskriminatif. Ia mewacanakan akan mengubah persyaratan pemberian remisi untuk terpidana koruptor tersebut apalagi karena pemberian remisi harus memperoleh persetujuan KPK atau kejaksaan sebagai pihak penyidik dan penuntut.
“Terminologi diskriminasi relevan untuk kejahatan dalam klasifikasi umum yang berlaku ketentuan kejahatan umum. Sifat, karakter dan dampak kejahatan korupsi yang semakin memakan korban pembunuhan pelan-pelan terhadap rakyat dan lumpuhnya fungsi lembaga-lembang negara, justru tidak mencerminkan nalar keadilan jika disamakan dengan pelaku kejahatan umum,” ungkap Busyro.
Artinya, menurut Busyro, pemidanaan bagi pelaku korupsi adalah hal yang wajar.
“Dari teori pemidanaan diskriminasi adalah wajar. Maka aneh jika pemerintah berkomitmen memberantas korupsi tapi tetap permisif dalam mengobral remisi untuk koruptor sebagai penjahat besar,” jelas Busyro.
Ia meminta agar pemerintah bertindak hati-hati sebelum memotong syarat remisi bagi koruptor.
“Agar menjadi kebijakan yang sistemik dalam memberi efek jera terhadap koruptor, pemerintah hendaknya berjiwa besar dan berhati-hati,” ungkap Busyro.
Menurut Yasonna, semua narapidana punya hak yaitu pembebasan bersyarat, pendidikan dan pelayanan.
Yasona mengungkapkan bahwa filosofi pembinaan tidak lagi pembalasan maupun pencegahan melainkan perbaikan tindakan sehingga bila seseorang sudah dinyatakan bersalah dan diputus pidana penjara maka selesailah fungsi penghukuman dan beralih ke fungsi rehabilitasi atau pembinaan.
Pemberian remisi sendiri sudah diatur dalam UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrat akan menyelenggarakan pertemuan nasional bertema silaturahmi pada tanggal 17-18 April 2015 mendatang di Jakarta.
“Silaturahmi nantinya akan kita maksimalkan guna membahas kongres Partai Demokrat pada bulan Mei,” kata Wakil Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat, Subur Sembiring, di Jakarta, Jumat (13/3).
Silaturahmi tersebut selain membahas kongres mendatang, juga akan membicarakan mengenai kondisi partai yang semakin memburuk.
“Kami sadari kondisi partai sedang tidak bagus, makanya momen silaturahmi adalah waktu yang tepat sebelum kongres untuk membicarakan masalah tersebut,” katanya.
Semua tokoh Demokrat akan diundang dalam acara tersebut tanpa terkecuali. “Tidak ada yang tidak kami undang, karena temanya silaturahmi. Ini adalah untuk menjalin keakraban bersama,” tuturnya.
Pendiri Partai Demokrat akan dihadirkan guna mengingatkan kembali tujuan-tujuan partai untuk berguna bagi bangsa dan negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Kejaksaan Agung menyatakan berkas mantan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya Bali (Persero), WIS, tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sudah lengkap.
“Berkas tersangka WIS telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat dari Direktur Penuntutan Tindak Pidana Khusus selaku Penuntut Umum Nomor : B32/F.3/Ft.1/03/2015, tanggal 13 Maret 2015,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Jumat (13/3).
Ia menyatakan sesuai Pasal 8 Ayat (3) b, Pasal 138 Ayat (1), dan Pasal 139 KUHAP, penyidik akan melaksanakan tahap II atau penyerahan tanggung jawab tersangka berikut barang buktinya ke Kejaksaan Negeri Bali agar perkara dapat secepatnya disidangkan.
“Tahap II atau penyerahan tanggung jawab para tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bali direncanakan akan dilaksanakan tim penyidik pada Senin (16/3),” katanya.
Sementara itu, Kejagung pada Jumat (13/3) telah mengagendakan memeriksa lima tersangka dugaan korupsi Pengadaan Buku Pelajaran Agama Buddha Tahun 2012 untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar, dan pendidikan menengah pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha di Kementerian Agama RI.
“Kelima tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik,” katanya.
Kelima tersangka itu, WN (pihak swasta), ES (Direktur CV. Karunia Jaya), HBS (Direktur Pendidikan dan Urusan Agama Buddha Kementerian Agama selaku Pejabat Pembuat Komitmen), AJW (Mantan Dirjen Bimas Buddha), dan SS (Direktur CV. Samoa Raya).
Tersangka WN, ES, dan SS tidak hadir memenuhi panggilan penyidik tanpa keterangan.Tersangka HBS tidak hadir dengan alasan sakit sebagaimana Surat Keterangan Sakit dari Poliklinik Kementerian Agama RI yang ditandatangani oleh dr Dadang Gunadi Y tanggal 13 Maret 2015.
“Tersangka AJW tidak hadir dengan alasan sakit sebagaimana Surat Keterangan Istirahat/Sakit dari Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Nomor: 1997/III/28C tanggal 13 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr Sumardjo,” katanya.
Penyidikan Pengadaan Buku Pelajaran Agama Buddha Tahun 2012 untuk PAUD, SD, dan pendidikan menengah pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha di Kementerian Agama RI dengan anggaran sekitar Rp7,2 miliar pada 2012 diduga telah terjadi rekayasa tender dan mark up.
“Hingga saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak lebih kurang 22 orang dan tindakan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait serta berhubungan dengan dugaan korupsi tersebut,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby