Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana memasang ribuan unit kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) untuk meningkatkan keamanan di wilayah ibukota.

“Rencananya, akhir tahun ini kita mau memasang sebanyak 2.500 CCTV secara tersebar di wilayah Jakarta. Sekarang juga sudah ada, tapi mau kita tambah lagi,” kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, rencana pemasangan ribuan unit CCTV tersebut juga akan dilaksanakan terkait maraknya aksi kejahatan begal yang sering terjadi belakangan ini.

“Oleh karena itu, kita ingin melakukan monitoring melalui CCTV. Tentunya, di lapangan, anggota polisi, intel, bahkan tentara juga sudah berkeliaran. Semuanya patroli terus,” ujar Ahok.

Meskipun demikian, mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui sejumlah kawasan di DKI Jakarta mungkin tidak akan terawasi dengan CCTV, mengingat luasnya wilayah ibukota.

“Namanya juga wilayah luas, pasti ada saja daerah-daerah yang kecolongan sama kita. Tapi secara umum, bersama dengan aparat keamanan kita sudah mulai bergerak untuk mengamankan kota ini,” tutur Ahok.

Sebagai bentuk pengamanan, dia pun mengaku telah menempatkan sejumlah anggota kepolisian, termasuk intel hampir di seluruh kelurahan yang ada di Jakarta.

“Sekarang ini, yang penting kita sudah jaga-jaga. Hampir di semua kelurahan sudah kita tempatkan polisi dan intel. Jadi, kita bisa tahu gerak-gerik para penjahat itu,” ungkap Ahok. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Tudingan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal adanya oknum DPRD DKI yang mengakali anggaran ‘siluman’ di draf APBD DKI 2015, membuat Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi heran.
Lantaran Pras ingat betul tiap tahapan pembahasan draf APBD di tingkat komisi selalu digelar terbuka. Dan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemrov DKI yang membawahi program kerja juga wajib hadir.
Sanksi juga diberikan bila ternyata ada SKPD dan kepala dinas yang tidak hadir. Seperti, ditundanya pembahasan RAPBD hingga eksekutif dan legislatif berkumpul.
Kata Pras, dirinya sudah menginstruksikan bila rapat komisi harus dihadiri anggota dewan dan tim dari eksekutif, dan tidak boleh diwakilkan orang lain.
“Kepala dinas yang bersangkutan, inspektorat, pengawas, suku dinas (sudin) dan lainnya harus hadir. Kalau tidak hadir, pembahasan kita tunda,” tutur Pras, di DPRD DKI, Kamis (26/2).
Adanya tahapan dan ketentuan yang seperti itulah yang membuat Pras heran dengan sikap Ahok yang menolak RAPBD hasil bahasan bersama komisi. Selain itu, Pras juga heran tudingan Ahok soal anggaran siluman juga tidak muncul saat pembahasan bersama legislatif dan eksekutif.
“Setiap rapat banggar untuk pertama kali pembahasan dilakukan terbuka. Anggota dewan, ekeskutif, wartawan, masyarakat juga bisa hadir. Jadi di mana letak kesalahannya?” ujar Pras kesal.
Keheranan Pras tak berhenti di situ. Menurut dia, sikap Ahok yang justru malah mengirimkan draf APBD versi dia tanpa persetujuan DPRD adalah bentuk sikap yang melanggar Undang-Undang.

Artikel ini ditulis oleh: