Jakarta, Aktual.co — Pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh kubu Bambang Widjojanto terus dilayangkan. Kubu BW tak ada habis-habisnya menebar opini ketimbang mengajukan praperadilan.
Praperadilan sama sekali tak menjadi pertimbangan BW untuk mencari keadilan, dalam penetapannya sebagai tersangka di kasus mengarahkan saksi dalam sidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.
Menanggapi hal tersebut pakar hukum pidana Prof Romli Asmasasmita mengatakan, setiap warga negara sekalipun ‘tukang becak’ berhak mengajukan praperadilan jika merasa disakiti penyidik dan penuntut umum.
“Tukang becak juga bisa ajukan praperadilan kalau dizolimi penyidik dan penuntut,” kata Prof Romli ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (25/2).
Sebelumnya pengacara Bambang Widjojanto menyebut, para tersangka yang mengajukan gugutan praperadilan adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan uang.
“Kalaupun ada terobosan hukum (praperadilan) hanya untuk orang-orang yang punya kekuasaan atau duit,” ujar Asfinawati usai jumpa pers di gedung KPK, Selasa (24/2).
Di sisi lain, anggota tim kuasa hukum BW lainnya, Rasamala Aritonang mengatakan bahwa ada kemungkinan jika kliennya juga akan mengajukan praperadilan.
“Praperadilan memang kalau faktanya terbuka untuk melakukan itu (praperadilan). Tapi hasil diskusi kami dengan beliau, beliau masih dalam persepsi bahwa putusan itu di luar hukum. Tapi sekali lagi peluang (ajukan praperadilan) masih terbuka,” jelas Rasamala.
Bukan hanya itu, tim pengacara BW juga melemparkan wacana praperadilan itu ke Mahkamah Agung (MA). Mereka mengatakan bahwa sah atau tidaknya pengajuan gugatan status tersangka seseorang baik oleh KPK ataupun Polisi berada di tangan MA.
“Bola ada di MA. Mereka harus bertanggung jawab. MA bukan hanya berfungsi menyidik perkara ditingkat terakhir. Tapi mereka harus melihat unifikasi hukum, melakukan koreksi,” tutur Asfinawati.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Budi Setiono mengatakan bahwa kemungkinan besar Partai Golkar akan bergabung ke partai pendukung pemerintah.
Hal ini dikatakan bila nantinya kubu Agung Laksono memenangkan sidang Mahkamah Partai.
“Kemungkinan besar akan bergabung dengan KIH,” kata Budi, Rabu (25/2).
Menurutnya, kubu Agung juga memiliki kepentingan untuk bergabung bersama partai pendukung pemerintah, Koalisi Indonesia Hebat.
Bahkan, tak menutup kemungkinan bila kubu Agung laksono yang menang dalam sidang, kubu Aburizal Bakrie akan bergabung dengan kubu Agung laksono.
“Tak menutup kemungkinan kubu Ical akan bergabung, tergantung dari Ical,” katanya.
Dirinya memberi catatan tersendiri soal sidang MPG, dimana Mahkamah partai diisi oleh orang-orang dari kedua kubu, sehingga legitimasi hasil keputusan sidang akan sulit diterima kedua belah pihak.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengatakan wajar ada penambahan pasal yang disangkakan ke Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto selama proses penyidikan kasus yang melibatkannya.
“Yang seperti itu tidak dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KPK sendiri juga dalam pemeriksaan beberapa kasus korupsi bertambah pasal yang disangkakan. Harusnya beliau (BW) sebagai aparat hukum harus mengikuti itu,” kata Badrodin usai menghadap Presiden Joko Widodo bersama Ketua Sementara KPK Taufiqurrahman Ruki dan Jaksa Agung HM Prasetyo, Rabu.
Ditanya mengenai keluhan BW yang menyatakan belum menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya dari dua kali sesi pemeriksaan di Bareskrim Polri sebelumnya, Badrodin menyatakan dirinya akan memeriksa hal tersebut.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto mempertanyakan penambahan pasal baru kepada dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 oleh Bareskrim Polri.
“Soal pasal yang ditambah nanti tim `lawyer` yang akan bicara dengan tim penyidik. Ini memang menarik, masa tiap dipanggil pasalnya berubah? Karena seorang tersangka itu mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan yang utuh terhadap semua proses yang akan dihadapinya untuk kepentingan pembelaan,” kata Bambang di gedung KPK Jakarta, Selasa (24/2) lalu.
Bambang dalam kasus ini disangka berdasar Pasal 242 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP namun kemudian dalam surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka hari ini ada tambahan dari pasal 56 KUHP yaitu mengenai ikut membantu perbuatan kejahatan.
Bambang juga mempertanyakan mengapa ia tidak tidak mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
“Dalam pasal 72 KUHAP disebutkan bahwa seorang tersangka yang diperiksa mendapatkan hak untuk menerima salinan BAP. Pada saat itu kami tidak diberikan, berarti ada pelanggaran terhadap hak dan itu melanggar KUHAP,” ungkap Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby