Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut dua inisial nama yang dinilai menjauhkan Presiden Joko Widodo dari partai pengusungnya. 
Namun demikian, dirinya mengaku tidak mendorong dilakukan reshuffle kabinet.
“dua orang itu menjauhkan Jokowi dari partai, inisialnya AW dan RMSS, ukuran menteri nggak paham itu, nggak paham nafasnya Nawacita, kalau nahkodanya nggak ngerti ya sudah,” ujar Masinton, di Jakarta, Rabu (25/2).
Masinton mengatakan PDIP tidak mendorong reshuffle, karena merupakan hak prerogatif presiden dengan melihat dinamika dilapangan. PDIP juga tidak mendukung interpelasi karena merupakan bagian hak konstitusional.
“kita harus hormati prerogatif presiden, suara masyarakat yang menghendaki reshuffle, PDIP nggak mau menantang prinsip membangun negara dengan gotong royong. Posisi PDIP tidak mendukung interpelasi dan nggak bisa cegah karena itu hak konstitusional,” katanya.
Sementara itu, Masinton menuding menteri berinisial ‘RMS’, hanya bekerja untuk membangun dan memprkuat relasi bisnisnya menggunakan negara, contohnya dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) yang membelot dari nawacita.
Menurutnya, dalam 100 hari kerja kabinet tidak memunculkan semangat gotong royong dan banyak mengingkari nawacita itu sendiri. “kita harus membangun kembali sikap gotong royong, bagaimana peran negara hadir dalam masyarakat, begitupun sisi ekonomi dan diplomasi sisi politik kita. Dalam seratus hari ini, nggak ada geloranya.”
Diperlukan adanya penopang kekuatan yang sama. Nawacita jangan sampai bertransformasi  dan terkubur. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Psikiater dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kalawa Atei Palangka Raya, Kalimanan Tengah, Mardiana mengatakan penyalahgunaan narkoba dapat berakibat terganggu jiwanya, terutama pada pengguna tingkat lanjut.

“Yang akan dialami pengguna khususnya yang menyalah gunakan bisa berdampak pada kesehatan mental dan gangguan jiwa,” kata Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa itu, di Palangka Raya, Rabu (25/2).

Penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan gangguan kepribadian yang berpengaruh terhadap kegiatan pendidikan baik remaja usia sekolah ataupun mahasiswa. Pengaruh yang akan terlihat jelas ialah terjadi penurunan prestasi akademik yang bersangkutan.

“Maka prestasi mereka akan anjlok karena tidak fokus pada pelajaran. Pengguna yang kecanduan cenderung memikirkan cara memperoleh narkoba,” katanya.

Mardiana menambahkan, di bidang sosial pengguna akan dijauhi oleh orang-orang yang tidak setuju dengan pengguna narkoba, sehingga mereka akan disudutkan akibatnya pengguna akan merasa serba salah dan menjadi agresif.

“Mereka nanti jadi serba salah sehingga menjadi agresif dan inklusif karena tidak diterima lingkungan sosialnya,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, dampak pada lingkungan keluarga adalah pada tidak harmonisnya hubungan antar anggota keluarga tak terkecuali antara orang tua dan anak.

“Apalagi akhir-akhir ini ada satu keluarga yang menggunakan napza, akhirnya keluarga itu hancur. Dampak di bidang agama, mereka akan jauh dari tuhannya dan bisa dikatakan jadi ahli bohong karena tidak ada yang ditakuti lagi,” katanya.

Dari data yang keluarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia tahun 2015 angka “pravalensi” atau kelaziman pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang, sedangkan jumlah pengguna narkoba tercatat saat ini hampir 4 juta jiwa.

Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai 104.000 orang yang berumur 15 tahun dan 263.000 orang yang berumur 64 tahun.

Untuk itu ia mengimbau kepada para pengguna untuk segera dan tidak ragu untuk melaporkan diri ke Institusi Wajib Lapor (IPWL) sehingga yang bersangkutan dapat segera direbahilitasi.

“Diharapkan tidak segan mengikuti program wajib lapor baik itu mahasiswa, pelajar, orang tua yang anaknya menggunakan narkoba ataupun tetangga. Di Palangka Raya ada beberapa instansi yaitu BPKJ Kalawa Atei, RS Bhayangkara dan Polikinik Biddokes Polda Kalteng,” kata Mardiana.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Polisi Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji mengatakan pemeriksaan lanjutan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Abraham Samad diserahkan ke penyidik.
“Pemeriksaan lanjutan diserahkan sepenuhnya ke penyidik, saya tidak tahu persis pastinya kapan,” kata Anton saat ditanya ihwal kelanjutan pemeriksaan Abraham di Makassar, Rabu.
Menurutnya, melihat dari perkembangan kondisi kesehatan Abraham Samad sampai saat ini belum memberikan informasi tentang kesehatannya maka belum bisa dipastikan kapan pemeriksaan lanjutan digelar.
“Masih ditunggu perkembangan kesehatan beliau, kan waktu diperiksa kemarin mengalami ganguan kesehatan,” ujarnya.
Direktorat Reskrim Umum Polda Sulselbar sebelumnya menunda pemeriksaan mantan Direktur LSM Anti Corupption Committee ini karena mengalami gangguan kesehatan pada Selasa 24 Februari 2015.
Abraham mengalami gangguan kesehatan pada lambungnya atau sakit maag dan terlihat letih saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi setempat.
“Abraham mengalami ganguan kesehatan dan terlihat masih lemah sehingga pemeriksaan dihentikan sementara dan akan dilanjutkan dalam waktu tidak terlalu lama,” kata Kabid Humas Polda Sulselbar Komisaris Besar Polisi Endi Sutendi.
Ia menyebutkan dalam pemeriksaan itu Abraham dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik seputar apakah ada peran yang dilakoni untuk membantu tersangka Feriyani Lim yang kini berstatus tersangka dalam dugaan pemalsuan dokumen kependudukan tersebut.
“Ada 15 pertanyaan namun karena beliau kurang sehat makanya ditunda, tidak ada alasan lain memang keluhan kesehatan. Pemeriksaan dilakukan satu setengah jam,” kata Endi kepada wartawan.
Saat ditanyai apa pertanyaan yang diajukan kepada Abraham, kata dia, hanya seputar kasus yang disangkakan kepadanya mengenai pemalsuan dokumen kependudukan tidak lebih dari itu.
Sebelumnya, Abraham ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemalsuan dokumen kependudukan untuk pembuatan paspor atas nama Feriyani Liem 2007 lalu yang menyeret dirinya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum bisa memutuskan apakah akan menindaklanjuti hasil praperadilan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG). Hal itu, lantaran KPK masih harus mendiskusikan hal tersebut kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian.
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki, bahwa koordinasi yang dilakukan itu nantinya akan dijadikan rujukan oleh KPK untuk mengambil langkah selanjutnya.
“Diskusi kami dengan pimpinan Polri dan Kejagung adalah bagaimana sikap kami terhadap putusan praperadilan. Itu yang sedang kita diskusikan dengan mabes polri dan Kejagung,” papar Ruki saat jumpa pers di gedung KPK, Rabu (25/2).
Dia kembali menjelaskan bahwa diskusi dengan Kejagung dan Kepolisian belum berbicara sampai mengenai hal teknis. Mantan Komisaris Utama Bank Jabar Banten (BJB) mengatakan bahwa ketiga lembaga hukum tersebut masih membahas subtansi permasalahan.
“Masih akan teknis lagi bicara saya masih belum bisa menghubungkan karena keinginan saya A keinginan beliau-beliau (Kejagung dan Polri) B. Tapi yang jelas ini masalah-masalah yang saya bicarakan,” terangnya.
Sebelumnya, KPK sudah lebih dulu mengajukan pernyataan pengajuan Kasasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Namun pengajuan tersebut ditolak karena pihak KPK belum menjabarkan memori Kasasi yang ingin diajukan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Pendiri Lembaga Kajian Strategis Nasional Irwan Suhanto mengatakan bahwa pencalonan Zulkifli Hasan sebagai Ketum PAN merupakan ancaman serius terhadap kepercayaan publik yang sedang dibangun parpol.
Hal ini terkait banyaknya kasus korupsi dan skandal yang menimpa elit parpol.
“Masalahnya kesempatan politik itu jangan jadi alasan pembenaran semua orang bisa seenaknya maju melenggang mencalonkan diri. Siapapun yang sedang dalam ancaman tersangkut kasus korupsi atau skandal sebaiknya tahu diri,” kata Irwan, Rabu (25/2).
Menurutnya, apabila Zulkifli Hasan maju menjadi caketum PAN maka konsolidasi pemulihan yang sedang dilakukan parpol akan terkoyak.
“Kader PAN harus objektif. Jangan hanya posisi Zul saat ini Ketua MPR lalu menghilangkan dugaan keterlibatannya dalam brbagai kasus selama menjadi Menhut. Kesadaran ini yang harus dibangun. Lebih baik Zulkifli berkonsentrasi untuk menghadapi kasus yang sedang menimpanya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: