Jakarta, Aktual.co —Fraksi PKB DPRD DKI bantah pernyataan Ketua Fraksi PDI-P Jhony Simanjuntak yang kemarin menyebut telah setuju pengguliran hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di rapat gabungan pimpinan fraksi.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbyallah Ilyah menegaskan partainya belum keluarkan sikap resmi terkait hak angket Ahok. 
“Belum ada sikap resmi untuk itu dari partai kami,” kata Hasby, di Kebun Sirih, Jakarta, Rabu (25/2).
Bahkan Hasbi menegaskan kalau dirinya belum menandatangi pernyataan persetujuan digulirkannya hak angket, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya atas pernyataan Jhony.
Meski diakuinya, sebagian besar fraksi memang sudah tandatangan.”Jika saya tandatangan draf itu berarti sikap partai saya sudah pasti,” ucap dia.   Sikap Fraksi PKB, ujar politisi asal Betawi ini, baru akan dipastikan sore ini dalam rapat internal di Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKB.
“Nanti sore ada hasilnya sekitar jam lima, kan memang PKB selalu di akhir-akhir,” kata dia.
Namun saat ditanya apakah ada anggota fraksinya yang menandatangani draf tersebut kemarin, Hasbi mengakui. Kata dia, itu merupakan hak dari anggotanya, namun bukan merupakan sikap partai. 
Seperti diberitakan kemarin, Ketua Fraksi PDI-P Jhony Simanjutak mengklaim sembilan fraksi di DPRD DKI akhirnya menyetujui penggunakan hak angket. Sehingga tinggal diumumkan besok di sidang paripurna.
Adapun Fraksi PKB sebelumnya berpendapat penggunaan hak angket terhadap Ahok masih prematur.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat diundang rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo untuk bicarakan persoalan transportasi massal.
Djarot tak sendirian, selain dia juga diundang Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo).
Karena yang dibicarakan tak hanya transportasi massal di Jakarta saja, tapi juga Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. 
Kepada wartawan, Djarot mengatakan akan membicarakan soal Mass Rapid Transit, monorel, termasuk Busway ke Presiden Jokowi.
“Bagaimanapun transportasi juga melibatkan tak hanya DKI, tapi juga Jawa Barat, Banten,” kata dia, di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (25/2).
Untuk Jakarta, kata Djarot, akan dibahas KRL dan kereta api yang menjadi bahasan tersendiri, karena dianggap penting. Salah satunya, seperti kereta api dari Batu Ceper ke Manggarai.
“Kita bicarakan supaya sinergi, bagaimana mengurai trafik di DKI sangat terkait dengan tiga provinsi ini. Bagaimana mensinergikan, bagaimana kebijakan tak sepotong-potong, tak berdasarkan kewilayahan hanya DKI saja. Minimal tiga provinsi ini,” ujar dia.
Tak hanya DKI, kata Djarot, masing-masing kepala daerah juga akan melaporkan kondisi transportasi massal di wilayahnya masing-masing.

Artikel ini ditulis oleh: