Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan bahwa partisipasi kaum perempuan adalah salah satu prasyarat pelaksanaan demokrasi.
“Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu prasyarat terlaksananya demokrasi karena tidak ada demokrasi yang sesungguhnya jika masih ada pengingkaran kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang berakibat tersingkirnya perempuan dari arena politik,” kata Hemas, di Jakarta, Selasa (24/2).
Menurut Hemas, sejak era reformasi bergulir, gerakan perempuan di Indonesia mendapat angin segar untuk memperkuat upaya pengarusutamaan gender.
Dia menilai di lembaga formal maupun nonformal terjadi peningkatan partisipasi perempuan yang lebih baik, di mana pemikiran bahwa perempuan hanya berperan dalam ranah domestik mulai memudar seiring menguatnya partisipasi perempuan di berbagai ranah.
“Namun, jika melihat secara kuantitatif, harus diakui bahwa partisipasi politik perempuan khususnya di lembaga politik formal masih jauh dari ideal,” ujar dia.
Menurut dia, intervensi politik melalui aturan kuota perempuan caleg yang telah dimulai dalam Undang-undang Pemilu 2004 hingga Pemilu 2014 ternyata belum mampu memberi pengaruh kuat dalam peningkatan jumlah perempuan di lembaga legislatif.
Bahkan, hasil Pemilu 2014 menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan perempuan mengalami penurunan baik di DPR RI yang hanya mencapai 17,6 persen dari periode sebelumnya sebesar 18 persen, maupun di DPD RI yang hanya mencapai 26 persen dari periode sebelumnya sebesar 28 persen.
Pernyataan itu disampaikan dalam seminar bertajuk ‘Refleksi 20 Tahun Implementasi Beijing Platform for Action di Indonesia’ yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Pengawas Pemilu meminta kepada Presiden Joko Widodo agar disediakan kantor di tiap provinsi.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Bawaslu Muhammad, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/2).
“Kami memohon Bapak Presiden bisa menginstruksikan seluruh gubernur bisa menyediakan lahan untuk pembangunan lahan kantor bawaslu seluruh Indonesia,” kata Muhammad.
Menurutnya, penyediaan kantor di tiap provinsi disesuaikan dengan keberadaan Komisi Pemilihan Umum.
Dirinya juga mengeluhkan kantor Bawaslu yang saat ini menggunakan gedung setneg. Bawaslu yang juga memfasilitasi keberadaan DKPP, merasa gedung tersebut sudah tak memadai secara kapasitas.
Untuk itu, pihaknya memohon kepada presiden agar diberikan tempat di gedung diklat kemenkeu untuk digunakan oleh Bawaslu.
“Kami berharap gedung tersebut bisa digunakan Bawaslu. Daripada tidak digunakan Pak Presiden,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto berangkat memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri, Selasa (24/2). Dia berangkat mengenakan kemeja warna garis-garis hitam, celana hitam dan menggunakan mobil merek Toyota tipe Inova warna ‘cream’.
Sebelum memasuki mobilnya,t BW sempat memberikan pernyataan sehubungan pemeriksaannya nanti. Dia mengatakan saat ini dirinya hanyat fokus untuk menjawab pertanyaan yang nantinya dilayangkan pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri.
“Saya menyerahkan urusan hukum ini pada tim lawyer saya, saya akan konsentrasi disoal pertanyaan,” ujar BW, di pelataran gedung KPK.
Selain itu, mantan salah satu pengacara calon Bupati kota Waringin Barat itu mengklaim bahwa dirinya siap menghadapi apapun keputusan yang nantinyat disimpulkan. Itu karena BW sudah menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP).
“Apa pun yang dilakukan saya harus siap, lawyer mengatakan BAP sudah ditandatangani. Bukan hanya saya yang tandatangani BAP, penyidik dan pengacara,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby