Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) hari ini melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai dalam rangka penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Deputi Gubernur BI, Ronald Waas mengatakan kerjasama tersebut bertujuan untuk mendorong perluasan akses dan layanan sektor keuangan bagi TKI. Antara lain melalui pemanfaatan transaksi non tunai terkait pembayaran premi, klaim asuransi, serta produk layanan keuangan lainnya untuk peningkatan kesejahteraan TKI.

“Ini merupakan dukungan pada Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai dalam bertransaksi,” ujar Ronald di kantior BI Jakarta, Selasa (24/2).

Lebih lanjut dikatakan dia, untuk meningkatkan kebiasaan masyarakat, dalam hal ini TKI dalam menggunakan instrumen non tunai, berbagai pihak dirasa perlu melakukan upaya peningkatan tersebut.

“Kami terus berupaya meningkatkan martabat dan kesejahteraan TKI melalui pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan dan pengembangan layanan remitansi,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid mengatakan melalui transaksi non tunai mampu menghilangkan 80 persen  pungutan liar yang selama ini dialami TKI. Hal ini, kata dia, tentunya sangat merugikan para TKI.

“Dengan adanya transaksi non tunai ini, maka 80 persen pungli terkondisikan. Karena semua bisa dilihat account per account lebih akuntabel,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tren Pasar Obligasi Indonesia selama 2015 tercatat positif, dilihat dari “return” tahun berjalan sebesar 6,14 persen dari level 175,89 pada awal Januari menjadi 187,14 pada 23 Februari. Sementara itu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai 23 Februari tercatat “return” tahun berjalan sebesar 3,37 dari level 5.226,95 ke level 5.403,28, kata Direktur Utama Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) Ignatius Girendroheru di Jakarta, Selasa (24/2).

“Nilai outstanding obligasi pemerintah konvensional selama 2010-2014 mengalami peningkatan setiap tahun, pada akhir 2014 total outstanding sebesar Rp284,4 triliun atau meningkat sebesar 24,7 persen yoy dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya.

Sementara itu, nilai outstanding untuk sukuk pemerintah pada akhir 2014 tercatat sebesar Rp57,8 triliun, meningkat sebesar 60,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Sampai 30 Januari, realisasi penerbitan obligasi pemerintah mencapai Rp41,37 triliun dengan estimasi penerbitan obligasi pemerintah dari Februari 2015 hingga Desember 2015 berdasarkan RAPBN-P 2015 sebesar Rp266,63 triliun dari total Rp308 triliun,” kata dia.

Namun obligasi korporasi, nilai outstanding pada akhir 2014 tercatat sebesar Rp47,8 triliun atau menurun sebesar 18,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerbitan obligasi korporasi termasuk konvensional dan sukuk per Januari 2015 sebesar Rp4,8 triliun dengan estimasi mencapai Rp60 triliun pada akhir 2015.

Ia mengatakan pada pasar sekunder tercatat transaksi pemerintah mencapai angka 16 triliun per hari dan pada pasar saham korporasi mencapai 700 miliar per hari.

“Penurunan suku bunga Bank Indonesia, penurunan harga minyak dunia, rencana The Fed menaikan tingkat suku bunga, upaya perbaikan ekonomi di zona Eropa ditengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dinamika politik di dalam negeri dan upaya merealisasi program pembangunan oleh pemerintah baru menjadi faktor yang akan mempengaruhi arah eknomi Indonesia sepanjang 2015,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: