Jakarta, Aktual.co — Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengimbau Perdana Menteri Australia Tony Abbott tidak bereaksi berlebihan apabila hukuman mati sudah dilaksanakan terhadap warga negaranya yang terjerat kasus narkoba.
“Pemerintah Australia diharapkan tidak melakukan lebih dari pemanggilan duta besar untuk berkonsultasi, mengingat kepentingan dan ketergantungan kedua negara sangat besar,” kata Hikmahanto di Jakarta, Rabu (4/3).
Kepentingan kedua negara (Indonesia-Australia) yang saling menguntungkan bila dirusak akan tidak sebanding dengan pelaksanaan hukuman mati atas dua WN Australia yang melakukan kejahatan serius menurut hukum di Indonesia.
“Bahkan tindakan berlebihan dari pemerintah Australia dikecam sendiri oleh publiknya. Ini tentu membahayakan posisi PM Tony Abbott yang sedang berada di ujung tanduk dalam kedudukannya sebagai Perdana Menteri,” ujar dia.
Dirinya meyakini ketidaksukaan pemerintah asing, termasuk Australia, terhadap pelaksanaan hukuman mati, ditunjukkan paling maksimal dengan pemanggilan duta besarnya di Indonesia untuk berkonsultasi.
Pemanggilan diperkirakan tidak akan berlangsung lama karena Dubes tersebut akan dikembalikan untuk bertugas di Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Hakim PTUN Jakarta Teguh Satya Bhakti dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) terkait dugaan pelanggaran kode etik karena menangis saat membacakan putusan gugatan Suryadharma Ali (SDA) terhadap SK Menkumham yang mengesahkan PPP versi Muktamar Surabaya.
Laporan tersebut diajukan Koalisi Pemuda Pemantau Peradilan (K-PPP) di Jakarta, Rabu (4/3).
“Kami perhatikan tangisan hakim Teguh seolah-olah ada hubungan emosional dengan kasus yang ditangani. Padahal, hakim tidak boleh memihak, tidak boleh ada rasa suka atau tidak suka terhadap kasus yang ditangani,” kata Presedium K-PPP, M Nurdin Syahreza.
Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan SDA dan membatalkan surat keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya.
K-PPP yang terdiri dari Forum Pemuda Peduli Pendidikan (F-PPP), Forum Studi Pembangunan (FosPem), dan LSM Bina Bangun Generasi (BBG) meminta KY memeriksa Teguh Satya Bhakti bersama dua koleganya Nur Akti dan Febru Wartati.
Untuk memperkuat laporan, K-PPP menyertakan bukti-bukti fisik berupa foto, video, dan kliping pemberitaan. Nurdin mengungkapkan, hampir semua media menyoroti tangisan hakim Teguh.
“Kami menyertakan dokumentasi berupa foto dan rekaman video. Kliping pemberitaan media kami sertakan untuk memperkuat bahwa kejadian tangisan itu ada, karena nggak mungkin media berbohong,” katanya.
K-PPP menilai perilaku Teguh bertentangan dengan Keputusan Bersama Ketua MA dengan Ketua KY bernomor 047/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan pelaksana tugas (plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Pangabean menyatakan sudah menjadi hak Kejaksaan Agung bila kembali melimpahkan penanganan kasus Komjen Budi Gunawan ke Mabes Polri.
Yang terpenting menurut Tumpak, harus ada gelar perkara bersama antar penegak hukum sebelum kasus tersebut dilimpahkan.
“Nanti kejaksaan lah yang menilai setelah dilakukan gelar bersama,” ujar Tumpak, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/3).
Ia mengatakan, yang jelas sikap pimpinan KPK  dalam melimpahkan kasus tersebut, sudah sesuai dengan undang-undang.
“Itu memang menurut ketentuan. Saya pikir itu nanti dilakukan,” kata dia.
Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengindikasika akan kembali melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Bareskrim Polri. Hal ini didasari lantaran Polri sempat menangani kasus tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi mengingatkan kemungkinan Kementerian Hukum dan HAM digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk salah satu kubu kepengurusan Partai Golkar.
“Kalau Kemenkumham mengesahkan (salah satu kubu), Kemenkumham juga harus siap pada gugatan PTUN,” tutur Muladi di Jakarta, Rabu (4/3).
Dirinya tidak akan ikut campur pada keputusan Kemenkumham dalam memutuskan keabsahan salah satu kepengurusan, tapi kemenkumham disarankan menunggu konflik diselesaikan di pengadilan.
“Itu terserah Menkumham. Saya tidak ikut campur, tapi yang jelas saya berpendapat harus melalui jalur MPG baru ke pengadilan. Kalau ada jalur eksekutif terserah Menkumham sendiri,” kata dia.
Konflik dualisme harus diselesaikan melalui kesepakatan dua belah pihak, jika melalui MPG tidak berhasil, harus melalui pengadilan.

Artikel ini ditulis oleh: