Jakarta, Aktual.co — Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan unjuk rasa di depan gedung sendiri, Selasa (3/3). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap putusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.
Bukan hanya pelimpahan kasus BG, para pegawai juga menuntut pimpinan untuk kembali mengajukan upaya hukum lainnya terhadap kasus tersebut. Mereka ingin para pimpinan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan praperadilan BG ke Mahkamah Agung.
Menilik hal tersebut Penggagas Undang-undang KPK Prof Romli Atmasasmita meragukan apa yang diminta oleh para pegawai lembaga yang disebut superbudy itu.
“Itu para pegawai KPK memang lulusan sarjana apa? Kok minta ajukan PK lagi. PK itu bisa diajukan oleh terpidana dan hak ahli waris. Sudah ada terpidana belum dalam kasus ini. Tidak mendasar banget, bukan sarjana hukum minta-minta PK. Harus dilihat dulu itu,” kata Prof Romli ketika berbincang dengan Aktual.co, Selasa (3/3).
Guru Besar Hukum Pidana itu juga menilai, apa yang dilakukan oleh para pegawai KPK itu merupakan demo liar. Pasalnya demo yang dilakukan oleh Wadah Pegawai KPK itu tak memiliki landasanhukum yang benar.
“Itu tak bisa dibenarkan, polisi dan jaksa saja tak berani ikut campur dalam hal tersebut. Saya melihatnya ini kok berlebihan ya,” kata dia.
Beberapa poin penolakan pegawai KPK dituliskan dalam sepucuk surat dan diberikan langsung ke Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki. Dan pembuktian jika surat tersebut merupakan resmi sikap puluhan pegawai KPK, akan diberikan juga kain besar yang sudah ditanda tangani tadi.
Berikut surat pernyataan sikap pegawai KPK: 
Yth. Pimpinan KPK,
Pimpinan KPK yang amat kami hormati, mencermati kondisi akhir-akhir ini, kami, Wadah Pegawai:
1. Menolak putusan Pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan.2. Meminta Pimpinan KPK mengajukan upaya hukum PK atas putusan praperadilan kasus BG.3. Meminta Pimpinan menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi KPK kepada pegawai KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi memiliki kelemahan dalam implementasi visi misinya yang diusung pada masa kampanye pilpres lalu.
Hal ini dikatakan oleh pengamat politik Budi Setiono, Selasa (3/3). Menurutnya, rencana program tol laut, pemerintahan yang efektif, merupakan konsep yang bagus.
“Tapi bagusnya konsep harus diterjemahkan dan distrategikan secara implementatif dalam tatanan real,” kata Budi.
Dia menambahkan, saat ini masih ada ‘gap’ soal bagaimana mengimplementasikannya secara terukur.
“Banyak yang kita lihat janji-janji yang bohong belaka. Ini puncaknya kalau rakyat marah bisa seperti Thaksin (thailand),” ujarnya.
Faktor ekonomi dan politik saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini terkait dengan naiknya harga beras, gas elpiji, dan terbaru kenaikan harga BBM jenis premium. Kondisi buruk di lingkup ekonomi ini memberikan dampak pada lingkup kegiatan politik.
Kenyataan yang terjadi saat ini terjadi turbulensi harga dan nilai tukar rupiah tertinggi dalam lima tahun terakhir, sehingga mengharuskan adanya langkah konkrit dari legislatif dan eksekutif.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Audiensi antara Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki dengan para pegawai yang tergabung ke dala Wadah Pegawai (WP) KPK tidak merubah keputusan komisioner untuk tidak melimpahkan kasus Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.
Namun, satu hal yang bisa disimpulkan dari diskusi tersebut adalah kinerja para pimpinan KPK mulai sekarang dipantau oleh seluruh pegawai KPK.
Demikian disampaikan Ketua WP KPK, Faisal, bahwa pimpinan lembaga antirasuah itu tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kasus yang menimpa Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol) itu. Dia juga mengatakan, WP KPK akan selalu mendukung pimpinan asalkan kebijakan yang ditetapkan tidak mencederai semangat pemberantasan korupsi.
“Memang (Pimpinan KPK) belum menjawab semua tuntutan kami, tapi kami tetap menghormati pimpinan KPK. Selama pimpinan KPK masih berada dalam rel pemberantasan korupsi, kami pegawai KPK pasti akan mendukung sepenuhnya,” papar Faisal di gedung KPK, Selasa (3/3).
Selain itu, Faisal juga mengatakan, pada dasarnya Plt Ketua KPK tetap menghargai aspirasi dari bawahannya. Mereka juga mengklaim bahwa telah berjanji tidak terkontaminasi dengan intervensi siapapun.
“Dia menghargai sikap pegawai, kepentingan pribadi harus dipinggirkan untuk kepentingan lebih besar, yakni pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Meski begitu, nampaknya jabatan Ruki sebagai Plt Ketua seperti tidak dipandang oleh bawhannya. Hal itu tersirat dari pernyataan Faisal. Dia katakan, sampai beberapa hari ke depan WP KPK akan mengawasi kebijakan pimpinan, khusus untuk kasus Komjen BG.
“Dalam beberapa hari kedepan kami tetap memantau kebijakan pimpinan KPK terkait tuntutan kami. Bila belum memenuhi harapan, kami rencana bertemu Pak Ruki dan komisioner KPK lainnya untuk kembali mempertanyakan tuntutan kami,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby