6 April 2026
Beranda blog Halaman 38372

MUI Keluarkan Fatwa Hukuman Mati Halal

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin mengeluarkan lima fatwa keagamaan penting menyikapi situasi di masyarakat akhir-akhir ini saat jumpa pers di kantor MUI, Jakarta, Selasa (3/3/2015). Kelima fatwa tersebut diantaranya pemerintah boleh menerapkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba karena bahaya narkoba jauh lebih besar daripada minuman keras. Meski demikian, hukuman itu harus melewati proses yang jelas dan sesuai aturan hukum yang ada di Indonesia. AKTUAL/MUNZIR

Menhub Berlakukan Penyesuaian Tarif Baru Kereta Api Kelas Ekonomi dan KRL

Semarang, Aktual.co — Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan kembali memberlakukan penyesuaian tarif baru kereta api kelas ekonomi dengan mencabut Permenhub lama yang diatur dalam PM No.5/2014. Perubahan tarif jarak sedang dan jarak jauh KA, serta KRL itu akan diberlakukan mulai per 1 April mendatang.

“Keputusan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 17 Tahun 2015. Sebelumnya, peraturan menteri yang mengatur mengenai tarif KA Kelas Ekonomi itu telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” kata Manajer Humas Daop IV PT KAI Semarang, Suprapto dalam keterangan pers diterima Aktual.co, Selasa (3/3).

Ada beberapa alasan Menhub menyesuaikan tarif tiket baru tersebut untuk KA kelas ekonomi. Pertama, fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kedua, perubahan pedoman perhitungan tarif, dimana sebelumnya menggunakan PM No. 28 Tahun 2012 menjadi PM No. 69 Tahun 2014. Selain itu, perubahan margin dalam perhitungan biaya operasional KA ekonomi yang semula 8 persen menjadi 10 persen, dan terakhir fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah

Ia mengatakan salah satu dari beberapa tujuan penyesuaian tarif baru dalam rangka perawatan kereta api. Dari sisi perawatan membutuhkan penggantian suku cadang secara rutin guna mendukung kelancaran operasional dan keselamatan.

“Saat ini PT KAI masih melakukan impor 90 persen suku cadangnya, baik itu untuk lokomotif maupun kereta. Sedikit sekali suku cadang yang bisa didapatkan dari produsen dalam negeri,” beber dia.

Dikatakan, pembelian suku cadang ini menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Sementara itu, selama lima bulan terakhir ini mata uang rupiah mengalami fluktuasi, bahkan cenderung mengalami pelemahan nilai tukar terhadap mata uang dollar Amerika Serikat.

Mengenai perubahan margin biaya operasional dari 8% menjadi 10%, lanjut dia, hal ini akan memberikan kesempatan bagi PT KAI untuk reinvestasi penyediaan sarana kereta api yang lebih baik sehingga PT KAI bisa mengganti dan meremajakan sarana kereta ataupun lokomotif.  

“Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa. Tahun 2014 lalu PT KAI sudah membeli beberapa rangkaian kereta untuk menggantikan sarana kereta yang sudah tidak siap operasi (TSO),” ujar Suprapto.

Di tahun 2015 hingga beberapa tahun ke depan, sebut dia, secara bertahap PT KAI berencana akan membeli rangkaian kereta baru.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Tak Hadir Dipersidangan, Arief Poyuono : Jokowi Tidak Patuh Terhadap Hukum



Jakarta, Aktual.co —Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Pembela Trisakti dan Nawacita, menggugat Presiden Joko Widodo dan PT Freeport MC Moran Indonesia. Gugatan Hukum yang didaftarkan pada 2, Maret, 2015 bernomor 39/G/2015/PTUN-JKT yang bertujuan untuk membatalkan perpanjangan izin usaha pertambangan dan izin eksport consentrat selama enam bulan kepada PT Freeport MC Moran Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Joko Widodo.
Namun, Sidang perdana yang digelar pada Selasa, 3, Maret, 2015, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus ditunda hingga 17, Maret, 2015 mendatang yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  karena Jokowi sebagai tergugat tidak dapat menghadiri sidang tersebut.
Menanggapi hal itu, Koordinator Gerakan Pembela Trisakti dan Nawacita Arief Poyuono menilai, ketidak hadiran Jokowi dalam persidangan memberikan kesan bahwa mantan Walikota Solo itu tidak patuh pada hukum. Arie juga menjelaskan, bahwa seharusnya Jokowi dapat menghadiri persidangan untuk menjelaskan pada masyarakat terkait perpanjangan kontrak yang diberikan kepada PT Freport Indonesia.
Seperti diketahui, bahwa pemerintahan Jokowi telah memberikan izin perpanjangan usaha pertambangan dan izin eksport hasil tambang tanpa melalui proses pemurnian dengan nota kesepakatan yang ditanda tangani pada awal Februari 2015 lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Warnoto

Lemah Implementasi Program, Jokowi Bisa Membuat Rakyat Marah

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi memiliki kelemahan dalam implementasi visi misinya yang diusung pada masa kampanye pilpres lalu.
Hal ini dikatakan oleh pengamat politik Budi Setiono, Selasa (3/3). Menurutnya, rencana program tol laut, pemerintahan yang efektif, merupakan konsep yang bagus.
“Tapi bagusnya konsep harus diterjemahkan dan distrategikan secara implementatif dalam tatanan real,” kata Budi.
Dia menambahkan, saat ini masih ada ‘gap’ soal bagaimana mengimplementasikannya secara terukur.
“Banyak yang kita lihat janji-janji yang bohong belaka. Ini puncaknya kalau rakyat marah bisa seperti Thaksin (thailand),” ujarnya.
Faktor ekonomi dan politik saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini terkait dengan naiknya harga beras, gas elpiji, dan terbaru kenaikan harga BBM jenis premium. Kondisi buruk di lingkup ekonomi ini memberikan dampak pada lingkup kegiatan politik.
Kenyataan yang terjadi saat ini terjadi turbulensi harga dan nilai tukar rupiah tertinggi dalam lima tahun terakhir, sehingga mengharuskan adanya langkah konkrit dari legislatif dan eksekutif.

Artikel ini ditulis oleh:

Pegawai KPK Ngotot Komisioner Mesti Tangani Kasus BG

Jakarta, Aktual.co —  Audiensi antara Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki dengan para pegawai yang tergabung ke dala Wadah Pegawai (WP) KPK tidak merubah keputusan komisioner untuk tidak melimpahkan kasus Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.
Namun, satu hal yang bisa disimpulkan dari diskusi tersebut adalah kinerja para pimpinan KPK mulai sekarang dipantau oleh seluruh pegawai KPK.
Demikian disampaikan Ketua WP KPK, Faisal, bahwa pimpinan lembaga antirasuah itu tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kasus yang menimpa Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol) itu. Dia juga mengatakan, WP KPK akan selalu mendukung pimpinan asalkan kebijakan yang ditetapkan tidak mencederai semangat pemberantasan korupsi.
“Memang (Pimpinan KPK) belum menjawab semua tuntutan kami, tapi kami tetap menghormati pimpinan KPK. Selama pimpinan KPK masih berada dalam rel pemberantasan korupsi, kami pegawai KPK pasti akan mendukung sepenuhnya,” papar Faisal di gedung KPK, Selasa (3/3).
Selain itu, Faisal juga mengatakan, pada dasarnya Plt Ketua KPK tetap menghargai aspirasi dari bawahannya. Mereka juga mengklaim bahwa telah berjanji tidak terkontaminasi dengan intervensi siapapun.
“Dia menghargai sikap pegawai, kepentingan pribadi harus dipinggirkan untuk kepentingan lebih besar, yakni pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Meski begitu, nampaknya jabatan Ruki sebagai Plt Ketua seperti tidak dipandang oleh bawhannya. Hal itu tersirat dari pernyataan Faisal. Dia katakan, sampai beberapa hari ke depan WP KPK akan mengawasi kebijakan pimpinan, khusus untuk kasus Komjen BG.
“Dalam beberapa hari kedepan kami tetap memantau kebijakan pimpinan KPK terkait tuntutan kami. Bila belum memenuhi harapan, kami rencana bertemu Pak Ruki dan komisioner KPK lainnya untuk kembali mempertanyakan tuntutan kami,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Museum Mpu Purwa Malang Mangkrak, Tunggu Dana Kementrian

Malang, Aktual.co — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, tahun ini bertekad merampungkan Museum Mpu Purwa yang sudah dibangun sejak tahun 2012 lalu.

Kepala Disbudpar, Ida Ayu Made Wahyuni, mengatakan, tahun ini pihaknya akan mengajukan lagi dana Rp2 miliar dari APBN untuk finisihing bangunan tersebut.

“Dinas saat ini sedang mengajukan, kalau itu cair tahun ini kita akan selesaikan tahun ini juga,” kata Ida Ayu, saat ditemui di Balaikota Malang, Selasa (3/3) di Malang, Jawa Timur.

Progres pembangunan Museum Empu Purwo sendiri, hingga saat ini sudah mencapai 60 persen dari segi bangunan. Museum akan dibuat dua lantai sehingga penempatan benda-benda kuno di Kota Malang dapat tersimpan dengan baik.

Pada tahap pertama, pemerintah pusat sudah mengucurkan dana Rp1 miliar untuk renovasi museum, dana itu hingga kini masih tersisa Rp200 juta. Artinya, bila nanti pengajuan dana kepada pemerintah pusat turun, maka dana tersebut akan include guna merampungkan pekerjaan.

“Dulu mengajukan dibantu Rp5 miliar, lalu dapatnya Rp1 miliar, dan untuk membangun habisnya Rp800 juta. Saat ini kita ajukan Rp2 miliar, namun entah yang turun berapa,” paparnya.

Hal yang berbeda dari Museum Mpu Purwa kali ini, akan dibangun fasilitas bagi para penderita difabel, dimana akses untuk bagi mereka untuk masuk dan menikmati Museum dimudahkan.

“Kalau itu perintah dari Kementerian, harus ada sarana bagi diffabel, waktu cek lokasi Dirjen Kementerian sudah datang dan melihat langsung progresnya,” tegasnya.

Untuk diketahui, banyak situs peninggalan zaman kerajaan Kanjuruhan abad ke-8 hingga masa akhir kerajaan Majapahit abad ke-16 dan Museum tersebut.

Sebelum dipugar, peninggalan purbakala itu kini terkesan tak terawat yang mengakibatkan tingkat kunjungan wisata juga rendah. Kebanyakan pengunjung hanyalah pelajar yang ingin mengetahui situs sejarah.

Tak hanya itu,  Museum ini juga menyimpan sejumlah arca yang dikelompokkan dalam arca Hindu, Buddha, maupun kepercayaan asli Indonesia.

Seperti Arca Resi Agastya yang ditemukan di Desa Karang Besuki dengan gaya pahatan menunjukkan  bila arca ini dibuat pada abad ke-8 Masehi. Ada pula arca Bodhisatwa Awalokiteswara, dimana gaya pahatannya sesuai dengan dinasti Pala di Indonesia. Arca ini ditemukan di kawasan Candi Singhasari.

Bila ditotal setidaknya Museum Mpu Purwa menyimpan kurang lebih 136 koleksi arca peninggalan zaman prasejarah sampai zaman Kerajaan Singhasari.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain