Jakarta, Aktual.co — Kasus dugaan gratifikasis yang menyeret Komjen Budi Gunawan sudah dilimpahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, sejumlah pihak khawatir bahwa perkara yang menjerat Kalemdikpol Polri itu nantinya akan di kembalikan ke Polri.
Jaksa Agung HM Prasetyo, menegaskan, jangan ada kecurigaan yang berlebihan terhadap perkara Budi Gunawan. Dia mengatakan, siapapun yang menangani perkara itu tetap akan profesional.
“Ya kita tidak usah bercuriga seperti itulah. Kita sudah sepakat bahwa penanganan perkara secara objektif, profesional dan proporsional,” ujar Prasetyo di Kejagung, Selasa (3/3).
Kejagung, kata dia, akan mempelajari terlebih dahulu berkas kasus itu ketika sudah diterima dari KPK nantinya. Selain itu, lanjut Prasetyo, bahwa sebelum-sebelumnya sudah ada semacam nota kesepahaman antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.
“Bahwa ketika suatu perkara ditangani oleh salah satu pihak maka tentunya kesempatan diberikan kepada pihak yang menangani perkara itu,” jelas mantan politisi partai NasDem itu.
Saat disinggung apakah kasus tersebut diserahkan kembali kepada Polri, dan Jaksa Agung akan mengeluarkan deponeering? Prasetyo menyatakan, penggunaan deponeering tak boleh sembarangan.
Menurutnya, memang itu hak prerogatif Jaksa Agung. Tapi, penerapannya tidak bisa serta merta tanpa alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
“Bahwa penerapan deponeering suatu perkara oleh Jaksa Agung semata-mata hanya dilandasi oleh semata-mata demi kepentingan umum,” ungkapnya.
Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto mengatakan menghormati apa yang dilakukan KPK terhadap kasus jenderal bintang tiga itu. Polri pun tak mempersoalkan langkah tersebut karena merupakan kewenangan KPK.
“Itu wilayahnya KPK. Tentu KPK sudah mendalami rangkaian daripada proses hukum yang ada,” kata Rikwanto, Selasa (3/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim mabes Polri menangkap seseorang terkait kasus dugaan memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat, di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010. Pria berinisial Z tersebut, kini tengah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri.
Mengenakan topi hitam, tangan pria tersebut terlilit jaket. Sepintas terlihat ada borgol yang menjerat kedua tangannya. Z merupakan dalam kasus ini.
“Iya infonya seperti itu. Sekarang lagi dibawa. Ditangkap di Jawa Tengah. Nanti lengkapnya saya infokan, lagi nunggu informasi lengkap dulu,” kata Kabagpenum Polri Kombes Pol Rikwanto  di PTIK, Jakarta, Selasa (3/3).
Rikwanto mengatakan, tersangka tersebut rekan Bambang yang keduanya bersama-sama menangani sengketa perkara tersebut di MK. Namun dia meminta awak media lebih dulu menunggu informasi lengkapnya setelah tersangka tiba di Bareskrim Polri.
“Tim sukses BW (Bambang Widjojanto) dalam kasus sengketa Pilgub Kobar di MK,” tandasnya.
Bambang Widjojanto ditetapkan tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang MK terkait sengketa pilkada di Kotawaringin Barat antara Sugianto Sabran dengan Ujang Iskandar, 2010 silam. Bambang merupakan kuasa hukum Ujang Iskandar.
Bambang ditangkap 23 Januari 2015 di Depok, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan pertama, Rabu (4/2) lalu, Penyidik mengenakan Pasal 242 ayat (1) KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP juncto Pasal 55 ayat (2) ke dua KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana juncto Pasal 56 KUHP tentang dipidana sebagai pembantu kejahatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Yorrys Raweyai, mengatakan perseteruan dua kubu tak akan terjadi bila kedua tokoh, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical), memiliki jiwa negarawan.
“Masalah ini tergantung dua tokoh (Agung dan Ical), punya jiwa kenegarawanan atau tidak? Kalau hanya mengedepankan ego pribadi, ya partai ini rusak,” kata Yorrys, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/3).
Sebab, bila keduanya berkomitmen sejak awal membesarkan Golkar, maka perselisihan ini tidak perlu terjadi.
Selain itu, usulan untuk dilakukannyan Musyawarah Nasional gabungan sangat sulit dilakukan, lantaran ketentuan itu tidak ada di dalam AD/ART partai.
“AD/ART Golkar hanya mengenal Munas yang digelar lima tahun sekali dan Munaslub apabila mendapatkan persetujuan dari pemilik suara,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, mengatakan Mahkamah Partai Golkar (MPG) harus mengeluarkan putusan terkait Musyawarah Nasional (Munas) Golkar versi siapa yang sah diantara dua kepengurusan.
“Mahkamah harus memutuskan mana munas yang sah berdasarkan AD/ART,” kata Yorrys Raweyai di Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, Selasa (3/3).
Yorrys mengingatkan bahwa sesuai ketentuan, Mahkamah Partai tidak boleh mengeluarkan rekomendasi. MPG wajib mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat, untuk selanjutnya disampaikan ke Kemenkumham.
“Kalau sudah menyangkut hukum pasti hasilnya terkait menang dan kalah. Mahkamah Partai tidak boleh mengeluarkan rekomendasi, melainkan harus putusan, dan apa pun hasilnya nanti, saya harap kedua belah pihak bisa menerima,” jelas dia.
Mahkamah Partai Golkar dijadwalkan membacakan putusan sidang pada Selasa petang hari ini, terkait perselisihan dua kepengurusan yang terjadi di internal partai beringin itu.

Artikel ini ditulis oleh: