Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi telah melimpahkan kasus Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Namun demikian, ada perbedaan pendapat yang disampaikan Plt pimpinan KPK Johan Budi dan Taufiequrachman Ruki yang mengatakan lembaganya kalah dalam menangani perkara yang sempat menjerat BG sebagai tersangka itu.
Menurut Johan, pelimpahan kasus tak bisa diukur dengan kalah atau menang dalam menangani sebuah perkara. Untuk itu Johan tak sependapat apa yang telah disampaikan oleh Ketua KPK jilid I itu.
“Saya dengan Pak Ruki berbeda, yang ada pemberantasan korupsi harus jalan terus tidak boleh berhenti sedetikpun, bukan seperti Pak Ruki (mengatakan KPK kalah). Pemberantasan korupsi bukan masalah menang dan kalah,” kata dia di Gedung KPK, Senin (2/3) malam.
Mantan juru bicara KPK itu menyebut, langkah pelimpahan kasus mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu memang harus segera diambil. Terlebih langkah tersebut sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.
“Langkah (pelimpahan) ini harus cepat diambil. Ini dilakukan sesuai norma hukum bukan keluar dari norma hukum dan ini sesuai fungsi KPK dalam UU KPK yaitu koordinasi dan supervisi. Ini tetap berada di norma hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, Johan mengatakan keputusan pelimpahan berkas perkara ini sudah melalui pembahasan dan perdebatan yang panjang antara KPK, Polri dan Kejagung.  
“Karena itu jalan keluarnya (pelimpahan) setelah lama digodok KPK, Kejagung dan Polri dari perdebatan panjang dan ini disepakati oleh lima pimpinan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) sudah memiliki bukti cukup untuk melakukan penahanan terhadap Bambang Widjojanto, dalam kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu disidang sengketa Pilkada Kotawaring Barat di Mahkamah Konstitusi.
“Dari keterangan saksi dikaitkan dengan dokumen yang ada bisa mendapatkan alat bukti berupa petunjuk bahwa tindak pidana itu ada dan dapat menguatkan keyakinan hakim,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie di Jakarta, Senin (2/3) malam.
Penyidik, lanjut Ronny sudah mengantongi empat alat bukti yaitu, keterangan saksi dari berbagai kelompok, saksi ahli, dokumen dan petunjuk. Sehingga pihaknya tak akan melakukan pemeriksaan lagi. Sejauh ini keterangan BW hanya untuk mencukupi berkas perkara atau mengklarifikasi dari pemeriksaan sebelumnya.
“Urutan alat bukti keterangan terdakwa itu berada di paling akhir. Keterangan yang paling penting pemeriksaan pak BW itu nanti di pengadilan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bambang Widjajanto berjanji bakal memenuhi panggilan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Rabu (4/3) mendatang. 
“Surat terakhir yang membuat pimpinan KPK. Saya ada tugas lain. Insya Allah Rabu depan saya datang,” kata Bambang, Senin (2/3) malam.
Bambang bakal diperiksa lagi sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, Bambang tidak hadir pada pekan lalu saat diminta dalam pemeriksaan oleh Bareskrim. Tetapi menurut kuasa hukumnya, Lelyana Santosa, kliennya punya tugas penting sehingga tidak bisa hadir memenuhi panggilan.
Bambang sempat menolak diperiksa karena surat pemanggilan dianggap cacat lantaran pasal sangkaan bertambah. Surat pemanggilan pertama, pasal yang disebut hanyalah Pasal 242 KUHPidana juncto Pasal 55 KUHPidana. 
Tetapi pada surat pemanggilan kedua, bertambah menjadi Pasal 242 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana. 
Sedangkan pada surat pemanggilan ketiga Bambang dijerat pasal 56 KUHPidana tentang peran membantu kejahatan.
Bambang juga mempersoalkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada pemeriksaan kedua sampai sat ini belum diterima. Pihaknya juga mendesak kepolisian melakukan gelar perkara khusus yang menjeratnya.
Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti mengimbau Bambang supaya menghadiri pemeriksaan yang sudah ditentukan. Sebab menurut dia jika Bambang absen lagi, dia siap mengeluarkan surat perintah pemanggilan paksa terhadap Bambang.
“Kalau tidak datang akan ada perintah membawa artinya ketemu di mana saja, kami akan bawa,” kata Badrodin.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu