Jakarta, Aktual.co — Sebuah surat kabar Tiongkok yang dekat dengan Partai Komunis yang berkuasa pada Senin (2/3), mengutuk pembunuhan pemimpin oposisi Rusia, Boris Nemtsov, dan mengatakan pembunuhan itu membuat badan politik Rusia rusak parah.

“Kejadian ini telah menjadi pukulan berat bagi persatuan nasional Rusia dan menambah tekanan kepada pemerintah Rusia dalam menangani isu-isu ‘berduri’ (sensitif),” kata tabloid Global Times dalam editorialnya.

Nemtsov, pejuang anti-korupsi berusia 55 tahun yang juga kritikus pemerintah dan mantan wakil perdana menteri Rusia pada 1990-an di bawah Boris Yeltsin, ditembak di bagian belakang tak lama sebelum tengah malam Jumat (27/2) di dekat Kremlin. Penembakan Nemtsov itu memicu munculnya banyak aksi protes anti-pemerintah.

Editorial Global Times, yang sebagian mengkritik keras pembunuhan Nemtsov sementara di beberapa bagian lain menunjukkan rasa simpatik kepada Pemerintah Rusia, mencerminkan posisi Tiongkok sebagai sekutu Rusia, di mana Presiden Vladimir Putin diketahui memiliki hubungan dekat dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

“Pembunuhan Nemtsov bertentangan dengan logika politik umum dan masyarakat merasa aneh tentang hal itu,” kata editorial surat kabar itu.

Namun, Global Times dengan hati-hati menekankan bahwa Putin telah mengutuk pembunuhan itu, dan bahkan menyebutkan laporan-laporan media Barat “menyiratkan bahwa Putin berada di balik pembunuhan ini”.

“Masyarakat Tiongkok sangat ingin melihat Rusia stabil di bawah pemerintahan Putin dan terkejut melihat perilaku kejam yang terjadi di Moskow,” kata surat kabar yang berafiliasi dengan People’s Daily, yang merupakan surat kabar milik Partai Komunis.

“Kami berharap pembunuhan itu hanya sebuah kasus yang berdiri sendiri dan tidak se-memilukan seperti yang telah digambarkan dalam media Barat.” Editorial Global Times juga mengutuk pembunuhan politik dan menyebutnya sebagai “tindakan yang paling memalukan” dan “strategi usang” yang jarang digunakan dalam masyarakat “beradab”.

“Pembunuhan para pemimpin oposisi sangat tidak masuk akal karena kemarahan yang dipicu oleh tindakan (pembunuhan) seperti itu hanya dapat meningkatkan kohesi oposisi, bukan melemahkannya”.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, tetap akan membela Israel jika dituduh melakukan kejahatan perang oleh badan hak asasi manusia PBB, meski hubungan kedua negara tengah memburuk.

Hubungan Washington dengan Israel kini berada di titik terendah selama beberapa tahun terakhir, karena tindakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang setuju untuk memberi pidato di depan Kongres meski mengetahui bahwa acara tersebut direncanakan oleh politisi Partai Republik tanpa persetejuan dari presiden.

Dalam pidato yang akan digelar pada Selasa (3/3) itu, Netanyahu akan mengkritik perundingan nuklir antara Iran dengan sejumlah negara lain yang dipimpin oleh Kerry.

Kerry sendiri tiba di Jenewa pada Minggu malam (1/3) untuk berunding dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif. Dalam negosiasi itu, Amerika Serikat berupaya untuk membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sejumlah sanksi ekonomi.

Selain bertemu dengan Zarif, Kerry juga akan berpidato di depan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk membela Israel melawan bias internasional terhadap negara Yahudi tersebut.

“Sikap kami adalah selalu membela Israel dan melindungi kepentingan Israel di Dewan Hak Asasi Manusia PBB,” kata pejabat Washington yang mendampingi Kerry ke Jenewa, dilansir dari Reuters.

PBB sendiri, saat ini memang tengah melakukan penyelidikan atas konflik di Gaza pada pertengahan tahun lalu yang menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina–sebagian besar di antaranya adalah warga sipil–67 tentara Israel, dan enam warga sipil Israel. PBB berniat untuk mencari tahu kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

Menurut sumber tersebut di atas, investigasi terhadap Israel harus dilakukan dengan “objektif, netral, dan tidak satu pihak serta mengandung bias.” Hasil investigasi PBB akan dilaporkan pada 23 Maret mendatang. Menurut keterangan pejabat Amerika Serikat itu, Washington berupaya untuk “menggagalkan setiap upaya lanjutan” setelah laporan PBB disiarkan.

Sementara itu di dalam negeri, opini publik Amerika Serikat kini terpecah mengenai persoalan pidato Netanyahu di depan Kongres. Pemimpin Israel dari partai Likud itu diperkirakan akan mengkritik Washington atas perundingan nuklir yang dijalankan bersama Iran.

Netanyahu sendiri memang memprioritaskan persoalan nuklir Iran dalam kebijakan politik luar negeri karena menilai Tehran sebagai musuh utama di Timur Tengah. Dalam sejumlah kesempatan dia selalu menentang perundingan nuklir antara kelompok P5+1 dengan Iran.

Israel khawatir bahwa Iran dan kelompok P5+1 akan mencapai kesepakatan yang melonggarkan sanksi ekonomi tanpa menerapkan pengawasan yang ketat untuk Iran demi memastikan dihentikannya program pengembangan senjata nuklir.

Artikel ini ditulis oleh: