Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufikurrahman Ruki menilai, konflik yang terjadi antaran KPK-Polri lantaran Abraham Samad cs kurang komunikasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.
“Saya baru sampai pada satu poin, komunikasi tak baik dengan KPK, Kejaksaan, Polri dan kepala negara. Peristiwa yang pertama kali muncul melibatkan KPK kemarin itu, karena tak ada komunikasi,” kata Ruki disalah satu acara televisi nasional, Rabu (18/2).
Namun demikian, dia mengatakan, komunikasi jangan sampai dipengaruhi oleh pihak manapun. Independen, sambung dia, harus tetap dijaga. “Itu yang harus terjaga, meski komunikasi jangan sampai terpengaruh,” kata dia.
Presiden Joko Widodo memberhentikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai komisioner KPK, karena saat ini keduanya berstatus tersangka di Mabes Polri.
“Karena adanya masalah hukum pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto maka sesuai perundang-undangan yang berlaku, kami mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres). Saya akan memberhetikan sementara dua pimpinan KPK,” kata dia di Istana Negara, Rabu (18/2).
Seperti yang diketahui Bambang Widjojanto saat ini menyandang status tersangka di Bareskrim Polri, Bambang terlibat dalam kasus mengarahkan saksi di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan Abraham Samad juga saat ini menyandang status tersangka di Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulsesbar) dalam kasus pemalsuan dokumen.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi menilai langkah yang dilakukan Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dapat berakibat pada wibawa dan konsistensi kenegarawanan presiden.
“Bukankankah nama Komjen Budi Gunawan muncul dari usulan presiden sendiri, bahkan presiden hanya mengusulkan calon tunggal, ini menunjukkan presiden sangat percaya diri dengan kualifikasi calon yang diajukannya ke DPR,” ujar Aboe Bakar, Rabu (18/2).
Aboe Bakar menuturkan secara yuridis formal, sebenarnya presiden memiliki kewajiban untuk melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri setelah disetujui oleh DPR. Jika pelantikan sempat ditunda presiden dengan alasan status tersangka untuk komjen Budi Gunawan, maka alasan tersebut telah hilang lantaran Pengadilan Negeri telah membatalkan status tersangka.
“Seharusnya dilakukan pelantikan, lantaran presiden sendiri yang menyatakan bahwa beliau tidak membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan, melainkan hanya menunda sampai proses ada kejelasan proses hukum,” katanya
Menurutnya, bila saat ini presiden hendak mengeluarkan perpu untuk mengangkat orang lain sebagai kapolri, maka sikap tersebut tentunya tidak konsisten dengan pencalonan yang diajukan serta alasan penundaan yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Bila sikap presiden kerap berubah begini, tentunya marwah kenegarawanannya akan hilang. Memimpin negara itu memerlukan konsistensi untuk menjaga marwah lembaga kepresidennan, berbeda dengan main monopoli yang bisa maju mundur sesuka hati,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: