Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan DPR meminta Presiden Jokowi mengambil keputusan secara cepat terkait melantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun, ia mengatakan keputusan tersebut merupakan kewenangan penuh presiden.
“Dari kami, putusan presiden harus cepat, apakah dilantik atau tidak, itu merupakan kewenangan penuh Jokowi. Kpk dan polri harus diselesaikan secepatnya, keduanya harus menang, Penting untuk korupsi dan hukum,” ujar Agus di sebelum rapat Paripurna DPR, Jakarta, Rabu (18/2).
Menurutnya, pertimbangannya sudah jelas, ada yang ingin supaya Budi Gunawan dilantik karena praperadilan sudah ada. Kemudian ada input tim 9 untuk tidak melantik. “Ini harus ada pertimbangan matang, tapi situasi sudah kondusif,” katanya
Agus menambahkan persoalan dua institiusi, yakni KPK dan Polri harus diambil putusan secepatnya apalagi hari ini akan dilangsungkan rapat paripurna sebelum masa reses DPR RI.
“Agendanya sudah jelas, penutupan paripurna dan MKD, namanya paripurna interuspi banyak. Tapi sesuai janji Jokowi, dia akan ambil kebijakan secepat mungkin. Kita tunggu saja, kalau hari ini bisa kenapa tidak,” katanya
Selain itu, ia menuturkan agenda paripurna hari ini adalah penutupan masa sidang dan penegsahan tatib yang kemarinn tertunda. “Hari ini rapat pimpinan, agendanya pengambilan keputusan tapi harus diambil rapat pimpinan dulu dan diagendakan di rapur, kemarin masih ada yg harus disesuaikan,kemungkinan akan dibawa ke paripurna lagi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menegaskan, Tim Konsultasi Independen yang diketuai oleh Syafii Maarif adalah tim abal-abal.
“Tim apa itu? Tim abal-abal,” kata Benny di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2).
“Memang ada keppres-nya?,” dia menambahkan.
Sementara anggota Komisi III DPR RI, Jhon Kenedy Aziz menyatakan hal sama.
“Tim 9 yang diketuai oleh Syafii Maarif itu tim tidak resmi, non formal. Jadi apa landasan hukumnya mereka meminta presiden untuk tidak melantik Budi Gunawan,” kata Jhon Kenedy.
Dia menambahkan, dirinya tidak mengerti sikap Buya Syafii Maarif yang seolah-olah tidak mengerti dengan hukum.
“Saya istighfar dengan Buya. Seharusnya Buya lihat permasalah secara keseluruhan, bukan dari kulit luar saja. Undang juga Budi Gunawan, interogasi dia. Jangan sepihak saja,” kata politisi Golkar itu.
Ditambahkannya, karena Tim 9 tidak memiliki landasan hukum, maka Presiden tak perlu mendengarkan, menerima masukan dari tim tersebut.
“Presiden harus laksanakan UU, bukan melaksanakan rekomendasi dari tim 9,” kata Jhon.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — ‎Bareskrim Mabes Polri kembali membuka kasus yang melibatkan penyidik KPK, Novel Baswedan, yang sempat geger pada tahun 2012 lalu. Penyidik sebelumnya sudah memanggil Novel pada Jumat, (13/2) lalu.
“Itu sudah dipanggil Hari Jumat lalu tapi tak hadir,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Polri Kombes Rikwanto di Mabes Polri, Rabu (18/2).
Ditambahkan Rikwanto, atas dasar tak mengindahkan pemanggilan sebelumnya, lantas penyidik akan kembali melayangkan panggilan untuk Novel. ‎”Akan dipanggil lagi.” ujarnya.‎
Kasus yang menjerat anak buah Abraham Samad ini bergulir pada saat Novel masih menjabat sebagai Kasat Reskrim Polda Bengkulu.
Namun, ketika ditanya kenapa polri masih menggarap kasus lama ini, Rikwanto menjawab bahwa kasus ini memang belum ditutup.
‎”Kasus di Bengkulu tahun 2004, penganiayaan belum ditutup. Kemarin kan terhenti karena kemelut waktu itu. Memang belum kadaluarsa,”jawab Rikwanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby