Jakarta, Aktual.co — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati para terpidana kasus peredaran dan penyelundupan narkoba tidak ditujukan kepada negara, bangsa, dan warga negara tertentu.
“Saya akan mengulangi pernyataan ini bahwa keputusan hukuman mati yang dibuat pengadilan Indonesia tidak ditujukan pada negara, bangsa, maupun warga negara tertentu, melainkan ditujukan untuk kejahatan yang sangat keji,” kata Menlu Retno, di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa (17/2).
Dia menekankan, kebijakan hukuman mati merupakan bagian dari penegakan hukum yang positif di Indonesia yang diimplementasikan untuk jenis kejahatan luar biasa.
“Dan putusan hukuman mati itu dibuat sistem peradilan yang independen dan imparsial,” ujar dia.
Dalam pelaksanaan hukuman mati itu, Pemerintah Indonesia telah memastikan proses hukum yang dijalani para terpidana telah benar-benar sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dan hukum internasional.
Retno menyebutkan Mahkamah Konstitusi RI pada 2007 telah memutuskan bahwa hukuman mati tidak melanggar Konvensi Internasional.
“Konstitusi juga menggarisbawahi penegakan HAM harus mempertimbangkan hak asasi orang banyak, ketertiban umum, dan moral,” tutur dia.
Pasal 6 Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa hukuman mati dapat dilaksanakan untuk tindak kejahatan yang sangat serius melalui proses peradilan yang adil dan terbuka.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno untuk menanggapi desakan dari beberapa pihak kepada Pemerintah RI agar mempertimbangkan kembali hukuman mati terhadap beberapa terpidana mati kasus peredaran narkoba skala besar, yang diantaranya warga negara asing.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ribuan nelayan di Provinsi Aceh kehilangan pekerjaannya menyusul dilarangnya penggunaan alat tangkap ikan berupa pukat.
“Sejak dikeluarkannya larangan menggunakan pukat oleh Menteri Susi, ribuan nelayan tidak melaut dan kehilangan pekerjaannya,” anggota Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman, di Banda Aceh, Selasa (17/2).
Pernyataan tersebut dikemukakan Iskandar Usman dalam rapat kerja Komisi I DPR Aceh dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Pangkalan TNI AL Lhokseumawe, Sabang, dan Simeulue, Polisi Air Polda Aceh, dan lembaga adat laut Aceh, Panglima Laot.
Iskandar menyebutkan, akibatnya ribuan nelayan yang kehilangan pekerjaan. Mereka selama ini bergantung hidup di kapal-kapal penangkap ikan yang tersebar di Provinsi Aceh.
“Seperti di daerah saya di Aceh Timur. Sekarang ini ada 471 kapal pukat nelayan yang dikandangkan atau tidak melaut lagi. Satu kapal mempekerjakan 15 nelayan. Jika dikalikan, maka ada 7.065 nelayan yang sudah menganggur,” ujarnya.
Selain itu, larangan penggunaan alat tangkap pukat tersebut tidak pernah disosialisasikan. Nelayan baru mengetahui larangan tersebut setelah ada kapal pukat ditangkap.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan peraturan melarang penggunaan pukat. Aturan tersebut tertuang dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — LSM Anti Korupsi Inside Cianjur, Jabar, meminta DPRD Cianjur, segera mengkaji alih fungsi lahan yang dilakukan Pemkab Cianjur karena terkait ketahanan pangan di wilayah tersebut.
“Kami berharap wakil rakyat jangan sampai tertipu oleh eksekutif dalam soal alih fungsi lahan produksi di Cianjur karena kami menilai alih fungsi lahan pertanian, merupakan dosa eksekutif yang coba dilempar ke lembaga legislatif,” kata Direktur Inside, Yusef Somantri, di Cianjur, Selasa (17/2).
Selanjutnya ungkap dia, Bupati Cianjur dalam hal tersebut, meminta legislatif untuk melakukan perbaikan payung hukum berbentuk Peraturan Daerah (Perda) perihal alih fungsi lahan tersebut.
Pasalnya, peraturan bupati (perbup) tentang percetakan sawah impoten untuk menangani masalah penggunaan lahan produksi oleh pabrik dan perumahan di Cianjur.
Permasalahan tersebut sangat serius untuk dikaji anggota dewan karena menyangkut ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur. Dewan seharusnya memiliki inisiatif sendiri untuk melahirkan payung hukum yang relevan dengan kondisi saat ini terutama penanganan sawah produksi yang kini menjadi pabrik dan perumahan.
“Saat ini bola panas tentang masalah alih fungsi lahan ada di dewan, jadi kita ingatkan agar dewan tidak diperalat eksekutif dengan bahasa kasarnya ditipu Bupati dalam melahirkan Perda soal alih fungsi lahan,” katanya.
Bahkan, pihaknya setuju Perda yang akan ditelurkan nanti berupa Peraturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (P2LB) karena akan melindungi kawasan pertanian dari kegiatan pembanguan pabrik di Cianjur.

Artikel ini ditulis oleh: