Jakarta, Aktual.co — Mantan Wakil Kapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengatakan, semua polisi adalah penegak hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.
Oegro menjelaskan, definisi polisi dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, pelindung pengayom dan pelayan masyarakat dan yang ketiga penegak hukum.
“Saya terakhir jadi polisi itu undang-undang bunyinya seperti itu. Tidak tahu kalau dihapus,” kata Oegro setelah melakukan rapat dengan tim independen di Maarif Institute Tebet Jakarta Selatan, Selasa (17/2) malam.
Dia mengaku, tidak tahu jika UU itu sudah dihapus. Terlebih hal dia mengaku saat ini sudah pensiun sebagai polisi sejak 1 Maret 2014 dan tidak tahu soal kepolisian. “Kalau sudah dihapus saya ngga tahu soalnya saya sudah pensiun sejak 1 Maret 2014,” ujar dia.
Sebelumnya, pada Senin (16/2) hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan praperadilan calon Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan dan menyatakan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah.
Sarpin menilai KPK tidak berwenang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji Budi Gunawan karena saat Budi menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDM Polri. 
Hakim juga menyatakan Surat Perintah Penyidikan Budi Gunawan nomor 03/01/01/2015 tidak sah. Hakim Sarpin menyatakan, tindakan penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh KPK ditetapkan tidak sah berdasar tidak sahnya penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2015 tentang konflik sosial yang diteken Presiden Jokowi dinilai akan menghantam balik presiden sendiri.
Demikian disampaikan oleh Budi Setiono pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, saat dihubungi Aktual.co, di Jakarta, Rabu (16/2).  
“Jokowi harus berhati-hati dalam mengeluarkan setiap keputusan atau regulasi untuk membuat hambatan aspirasi masyarakat,” ucapnya. 
Budi juga mencontohkan prahara di Thailand, dimana PM Thaksin Sinawatra tidak bisa mengatasi persoalan berkaitan dengan pertentangan di masyarakat.
“Kalau PP ini sebagai manifest dan dianggap sebagai ancaman di masyarakat maka tidak mungkin Jokowi akan bernasib seperti Thaksin,” katanya.
Budi juga menjelaskan, masyarakat pasti lambat laun akan merasakan, bahwa PP ini akan menghambat kebebasan berekspresi, sehingga dapat menghantam balik.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 terkait aturan penanganan konflik sosial.Dalam laman Sekretariat Kabinet yang diunggah Kamis, disebutkan PP itu merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
PP di antaranya mengatur keterlibatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah.
Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan untuk menghentikan kekerasan fisik, melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu.
Selain itu, melaksanakan upaya pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu, melaksanakan upaya pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Refly Harun mengusulkan, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan praperadilan yang memenangkan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan.
Menurut Refly, jika ada masalah dalam putusan tersebut KPK harus melakukan upaya hukum diantaranya melalui peninjauan kembali.
“Ya kalau ada masalah terhadap putusan itu, KPK harus melakukan upaya hukum,” kata Refly, Rabu (18/2).
KPK selaku pihak termohon kalah dalam sidang praperadilan atas pemohon Komjen BG, Senin (16/2) lalu. Namun KPK belum mengambil langkah hukum terkait putusan tersebut.
“Tidak, tidak ada bicara tentang itu,” ujar Refly.
Sebagaimana diketahui, hakim tunggal Sarpin menafsirkan penetapan status tersangka merupakan objek praperadilan. Oleh karenanya Sarpin merasa mempunyai wewenang untuk mengadili gugatan Komjen Gunawan dan mengabilkannya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu