Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Chairul Huda menyebut, putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang memenangkan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) bukti bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bertindak sewenang-wenangan.
“Kalau soal pendapat Pak BG kan terbukti dengan putusan praperadilan,” kata Chairul kepada Aktual.co, Selasa (17/2) ketika dimintai keterangan soal praperadilan yang dimenangkan BG.
Sementara itu saat ditanyai soal penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Abraham Samad oleh Polda Sulselbar, dia mengatakan belum mengetahui hal tersebut.
“Saya belum dapat info terupdate dari Bareskrim soal tersangka Pak Samad,” kata Chairul.
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jaksel Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) dan menyatakan tidak sah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Menimbang terhadap bukti-bukti lainnya yang tak memiliki relafansi dengan perkara a quo terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan. Memperhatikan ketentunan Undang-undang no 8 tahun 1981 dan peraturan perudang-undangan yang berkaitan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepesi termohon (KPK) seluruhnya,” kata Hakim Sarpin di PN Jaksel, Senin (16/2).
Sarpin kemudian membacakan poin keputusannya dalam pokok perkara, satu mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian. Kemudian yang kedua menyatakan surat perintah penyidikan nomor sprindik-03/01/01/2015 tanggal 12 Janurari 2015 yang menetapakan pemohon (Komjen Pol BG) sebagai tersangka oleh termohon (KPK) terkait peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau 12 b UU no 31 tahun 1999 tentang pemberatasan korupsi junto UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat satu ke satu tak sah dan tak berdasarkan hukum. 
“Oleh karenanya penyidikan a quo tak mempunyai hukum mengikat.”
Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon (KPK) terkait peristiwa pidana terkait UU tentang pemberantasan korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, karenanya penyidikan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Keempat, menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon adalah tidak sah. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut berkaitan dengan penetapan tersangka pada diri pemohon oleh termohon.
Keenam, membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil. “Menolak permohonan pemohon praperadilan selain dan selebihnya,” tutup hakim disusul ketokan palu.  

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Konsolidasi Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa Jakarta mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dukungan kedapa Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG).
Dalam orasinya sejumlah element mahasiswa yang tergabung dalam Konsilidasi BEM Jakarta itu, meminta agar KPK bersih dari kepentingan politik dan individu yang dinilai saat ini terjadi di tubuh lembaga tersebut.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta agar KPK segera di audit. Dalam orasinya itu massa meminta agara Komjen Budi Gunawan segera dilantik karena menang praperadilan.
Tak hanya itu, mahasiswa itu juga meminta agar masyarakat untuk melindungi Presiden Joko Widodo dari tekanan asing untuk memilih pejabat negara bukan dari aspek modal dan kepentingan asing.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati keputusan tingkat II atas revisi UU No 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan revisi UU No 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), menjadi undang-undang.
Hal itu setelah seluruh fraksi menyetujinya dalam sidang paripurna yang digelar hari ini.
“Apakah RUU tentang penetapan perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 dan No 2 Tahun 2015 dapat disahkan menajdi UU?,” tanya Ketua pimpinan sidang Paripurna, Fadli Zon yang langsung ditanggapi setuju fraksi yang hadir, di ruang rapat sidang paripurna, Gedung DPR, Senayan, Selasa (17/2).
Meski menyetujui, anggota fraksi partai Demokrat, Wahidin Halim, meminta adanya jaminan dari ketua Mahkamah Konsititusi (MK) secara resmi untuk dapat menangani sengketa pilkada.
“Kita harus minta jaminan dari ketua MK secara resmi agar kita tidak lagi dipontang-pantiong, kita khawatir pilkada sudah diselenggarakan muncul lagi UU yang dijudicial review oleh sejumlah kelompok yang (merasa) dirugikan,” ucap Wakil Ketua Komisi II tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang