Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung sampai sekarang belum mampu mengeksekusi terpidana kasus pencucian uang, penimbunan bahan bakar minyak, dan pembalakan liar, Labora Sitorus, setelah kabur dari Lembaga Pemsyarakatan Sorong, Papua.
“Untuk Labora, kita sedang upayakan dia menjalankan dan melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (13/2).
Ia menyatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melaksanakan perintah dari MA tersebut.
“Putusan sudah ada, sudah berkekuatan hukum tetap dan hak mereka sudah diberikan,” ucapnya.
Ia mengakui adanya hambatan untuk ekskusi seperti adanya warga yang melindunginya. “Mungkin masyarakat tidak paham, sehingga gampang dipengaruhi. Itu yang perlu kita sadarkan,” tuturnya.
Kejaksaan Agung sudah mencegah bepergian ke luar negeri terpidana kasus pencucian uang, penimbunan BBM, dan pembalakan liar, Labora Sitorus.
“Sudah dicegah sejak seminggu lalu, setelah Kejati Papua mengajukan surat pencegahan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana.
Ia mengatakan, pihaknya juga terus melakukan penelusuran keberadaan mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang asetnya sempat menghebohkan Tanah Air tersebut.
Pencarian terus dilakukan dengan berbagai cara, katanya.
Labora Sitorus sesuai putusan MA tertanggal 17 September divonis 15 tahun penjara dengan denda Rp5 miliar.
Terpidana Labora Sitorus yang diduga memiliki rekening gendut senilai Rp1,5 triliun itu, ternyata sejak 17 Maret 2014 sudah tidak berada di Lapas Sorong sejak meminta izin untuk dirawat di RS AL Sorong.
Namun usai berobat, Labora Sitorus tidak kembali ke Lapas Sorong untuk menjalani masa hukumannya, tetapi melarikan diri dan diduga bersembunyi di rumah keluarganya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla membantah pemerintah ragukan hasil ‘fit and proper test’ yang dilakukan DPR terkait pencalonan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah ragu untuk menentukan keputusan terkait pelantikan BG. Dia mengatakan, bahwa Jokowi hanya menghormati proses hukum terkait penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya pikir tidak, ini Presiden tetap konsisten saja. Karena itu sikap Presiden ialah mengatakan ditunda, sampai kita mengetahui proses hukum yang jelas,” ujar JK, dalam wawancara disalah satu televisi nasional, Jumat (13/2).
Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan, bahwa Presiden tidak pernah ragu untuk melantik BG. Namun, karena ada permasalahan hukum sebelum Presiden menentukan jadwal pelantikan.
“Pemerintah tetap konsiten saja menunggu proses hukum. Tidak merubah apa-apa, tidak ada keraguan, hanya konsisten saja,” pungkasnya.
Kasus hukum yang menimpa BG diduga menjadi perhatian Presiden, sehingga membuatnya urung melantik calon tunggal Kapolri itu. Namun, dalam berbagai kesempatan Jokowi belum bisa mengungkapkan apakah dirinya akan membatalkan BG sebagai Kapolri atau tetap melantiknya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Relawan Jokowi menyatakan bahwa alarm tanda bahaya untuk Presiden Joko Widodo sudah berbunyi.
Permasalahan KPK-Polri dan urusan pemerintahan yang penuh ‘intrik’ menjadi bahaya nyata untuk menekan kepemimpinan Jokowi.
Ketua DPP Pro Jokowi (Projo) Budie Arie Setiadi menyatakan sudah saatnya para pendukung Jokowi-JK yang dulu berjuang memenangkan Jokowi menjadi Presiden untuk ‘turun’ kembali.
“Kondisi saat ini memang kalau Soekarno bilang zaman yang nyerempet bahaya. Bulan ini pemerintahan Jokowi digoyang hebat, baik dari internal pemerintahan dan lain-lain,” kata Budi, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (13/2).
Keadaan saat ini digambarkan seperti kekuatan yang dulu dianggap berbulu domba, kini berubah menjadi serigala.
“Kita tidak mau pemerintahan yang lahir dari rakyat tapi tidak menjalankan tugas-tugas rakyat,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya menyerukan agar semua kelompok yang mendukung Jokowi-JK untuk berkumpul, berdiri bersama disamping Jokowi-JK untuk mengawal nawa cita sebagai cita-cita rakyat. 
Hadir dalam pertemuan tersebut, relawan ProJo, Seknas Jokowi, Jo-man, dan Duta Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan ada 35 narkoba jenis baru yang masuk ke Indonesia bahkan saat ini kartel, pengedar, maupun kurirnya mulai mengedarkan ke seluruh daerah.
“Di dunia ada 350 narkoba jenis baru dan 35 jenis di antaranya sudah masuk ke Indonesia,” kata Kepala Sub Bagian Humas BNN Krisna di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Lido, Jumat (13/2).
Menurut dia, kasus narkoba jenis baru ini seperti  yang digunakan oleh artis Rafi Ahmad yang pada saat itu, pihaknya menemukan zat adiktif itu di rumahnya.
Setelah dilakukan penelitian narkoba itu jenis metilon yang merupakan salah satu jenis baru dan keberadaanya tidak masuk dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang.
Ditemukannya puluhan jenis narkoba jenis baru ini menunjukan bahwa Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar terbesar yang dimanfaatkan oleh kartel maupun sindikat peredaran narkoba baik jaringan internasional.
Selain itu, dari hasil pengungkapan yang dilakukan pihaknya di Indonesia saat ini ada sekitar 4,2 juta pecandu narkoba. Bahkan, angka ini bisa saja bertambah karena setiap waktunya pengguna narkoba terus bertambah bahkan sudah masuk ke kalangan pelajar tingkat SMP. 
Dengan kondisi yang seperti ini, Presiden RI, Joko Widodo sudah menetapkan status negara ini ke dalam darurat narkoba sebab yang diungkap pihaknya maupun kepolisian ibarat fenomena gunung es.
“Mereka yang diketahui sebagai pecandu maupun pengedar hanya bagian permukaannya saja, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan lebih besar jika terungkap sampai dasarnya.”
Di sisi lain, untuk memutus peredaran narkoba ini salah satunya adalah merehabilitasi si pecandunya, karena jika pengguna narkoba masih ada maka peredaran dan pasokannya pun tidak akan berhenti.
Sehingga BNN saat ini sudah mengubah pola pikir yakni sehatkan atau rehabilitasi pecandunya dan tangkap dan hukum seberat-beratnya para pengedar.
Dengan cara rehabilitasi ini diharapkan bisa memutus mata rantai peredaran narkoba, karena jika si pencandu dimasukan ke dalam penjara bukan akan lebih baik tetapi bisa memperparah kondisinya seperti akan bersosialisasi dengan bandar dan kurir sehingga yang awalnya pecandu akhirnya ikut-ikutan mengedarkkan.
“Kami juga tengah melaksanakan progam pemerintah yakni merehabilitasi 100 ribu pecandu narkoba sebagai antisipasi peredaran barang ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu