Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
2 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 38567

Jadi Saksi Ahli: Zaenal Arifin Salahkan DPR dari Tak Lengkapnya Pimpinan KPK.

Jakarta, Aktual.co — Saksi ahli yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zainal Arifin Mochtar menanggapi soal komposisi pimpinan KPK yang kini tinggal empat saja.
“Komposisi KPK saat ini bukan by design,” ujar Zainal, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (13/2).
Menurut dia, komposisi pimpinan KPK saat ini lahir setelah seleksi calon pengganti Busyro Muqoddas, ditahan DPR.
“Sayangnya DPR tak menyelesaikan proses ini sehingga dibiarkan kosong,” kata dia,
Sebelumnya, saksi ahli dari pihak BG Romli Asmasasmita menegaskan bahwa dalam mengambil sebuah kebijakan, KPK mesti dipimpin 5 komisioner.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kasus PLTA Sungai Mamberamo, KPK Panggil Eks Gubenur Papua

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Detailing Engineering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo dan Umuruka tahun anggaran 2009-2010.
Kali ini lembaga anti rasuah itu menjadwalkan pemeriksaan terhadap bekas Gubernur Papua, Barnabas Suebu periode 2006-2011 untuk menjadi saksi bagi tersangka Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ), Lamusi Didi (LD).
“Iya Barnabas diminta bersaksi untuk tersangka (LD),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jumat (13/2).
Seperti diketahui, PT KPIJ merupakan perusahaan swasta yang mengerjakan proyek pengadaan DED PLTA di Sungai Mamberamo dan Umuruka tahun anggaran 2009-2010, yang diduga melakukan penggelembungan dana terkait kasus tersebut.
Barnabas ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia diduga berkompromi dengan LD agar bisa memenangkan proyek DED PLTA di daerah. Selain itu, KPK juga menduga Banrnabas mendapatkan bagian dari penggelembungan dana tersebut.
Selain LD dan Barnabas, KPK juga menyematkan status tersangka kepada Jannes Johan Karubaba (JJK) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 2008-2011 sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut.
Total kerugian negara dari korupsi tersebut sekitar Rp35 miliar dari nilai proyek Rp56 miliar. KPK sendiri menetapkan tiga tersangka itu pada 5 Agustus 2014 lalu.
KPK menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang (UU) No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Banjir Jakarta, Pemprov DKI Disarankan Audit Drainase

Jakarta, Aktual.co —Banjir di Jakarta tidak bisa dilihat hanya dilihat dari faktor cuaca atau hujan. Kata pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, ada dua persoalan terkait fenomena banjir di Ibu Kota. Pertama konflik antara manusia dengan air dan tata ruang. Kedua, terkait tata kelola air.
Yayat memaparkan, bicara soal konflik manusia dengan air, maka pertama yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa Jakarta sebenarnya merupakan wilayah dataran banjir. Sejarah itu bisa terlihat dengan banyaknya daerah yang awalnya rawa-rawa.
“Secara filosofi itu bukan daerah pemukiman, tapi sekarang sudah jadi kawasan pemukiman dan rumah air semakin tergeser,” ujar dia, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/2).
Parahnya, Jakarta lupa menyediakan kompensasi berupa wadah air ketika ruangnya dirubah. Alhasil, banjir tak terhindarkan. Padahal tata kelola air di Jakarta harus berbicara tentang wilayah hidrologis. Di mana sistem drainase harus melihat fenomena baru. Di mana sekarang semakin banyak daerah yang permukaan tanahnya semakin rendah. “Akibat pengambilan air yang berlebihan dan berubah jadi wilayah hidrologis baru,” ujar dia.
Sehingga upaya seperti pemindahan penduduk ke rumah susun, menurut dia, bukanlah penyelesaian masalah.
Begitu juga dengan penyediaan pompa. Juga bukan penyelesaian masalah. Karena pompa-pompa yang ada saat ini merupakan pompa dari tahun 60-70an.
“Ketika air semakin banyak, pompanya sudah tidak maksimal lagi. Demikian juga dengan drainase kita,” ujar dia.
Daripada mencari kesalahan saat banjir, Yayat menyarankan Pemprov DKI sebaiknya melakukan audit bersama. Terkait dengan sistem drainase, untuk mengetahui seberapa besar Jakarta membutuhkan sistem tersebut.
“Seperti Jakarta utara, sepertinya tidak perlu drainase yang banyak yang diperlukan adalah wadah-wadah penampung air, waduk atau situ, karena permukaannya makin rendah. jadi ketika sistem drainase tidak maksimal lagi, kita perbanyak polder-polde air yang bisa menampung air sebanyak mungkin,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden: Percuma Bicara Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pemerataan

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan upaya pemerataan pembangunan sehingga hasil pembangunan tidak hanya dinikmati segelintir orang atau kalangan atas saja.

“Yang lebih penting yaitu pemerataan karena pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun kalau yang menikmati hanya lima orang atau kelompok yang di atas, yang di bawah tidak dapat apa-apa, percuma kita bicara itu,” kata Presiden ketika memberi pengarahan kepada bupati wilayah Jawa dan Maluku di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/2).

Presiden menyebutkan di sisi lain jika ingin mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus terus didorong untuk naik.

“Pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 5,1 persen, kalau ingin mengurangi pengangguran dan kemiskinan pertumbuhan harus dinaikkan, tidak ada jalan lain pertumbuhan ekonomi harus didorong agar naik, naik dan naik,” kata Presiden yang mengenakan kemeja batik warna coklat.

Hadir juga dalam acara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengenakan kemeja batik warna kemerahan bercampur biru. Gubernur seluruh wilayah Jawa juga tampak hadir dalam acara itu. Sejumlah menteri Kabinet Kerja juga tampak hadir seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wamenkeu Mardiasmo.

Menurut Presiden, dengan berbagai upaya diharapkan dalam tiga tahun ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai di atas 7,0 persen. Presiden mengatakan kondisi global berpengaruh kepada negara lain. Misalnya kondisi di Yunani berpengaruh terhadap Indonesia dan negara lain seperti terhadap nilai tukar mata uang.

“Kondisi ini menyulitkan kita tapi dengan kerja sama yang baik akan dapat kita atasi,” kata Presiden Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Ruhut Yakini Presiden Lantik Budi Gunawan Jadi Kapolri

Jakarta, Aktual.co — Politikus asal Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul meyakini, Presiden Joko Widodo bakal melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Meski sampai saat ini nasib Budi Gunawan belum jelas apakah akan dilantik menjadi Kapolri atau tidak oleh Presiden Jokowi. 
“Saya belum tahu soal itu. Itu dari mana? Jadi gini kalau aku lihat proses prapradilan BG sampai sekarang kayaknya dikabulkan. Kalau sudah diputuskan BG baru dilantik, kita tunggu saja hari Senin depan,” kata Ruhut di Jakarta, Jumat (13/2).
Anggota Komisi III DPR itu memastikan, sebagai Presiden, Jokowi akan mengambil keputusan yang terbaik. “Kita serahkan saja kepada Presiden. Tapi kalau menurut saya semuanya akan diumumkan setelah proses prapradilan. Senin kan keputusan,” paparnya.
Ruhut pun mengaku, partai yang dinaunginya itu tidak pernah mengusulkan nama calon Kapolri lain untuk menggantikan nama Budi Gunawan.
“Demokrat tidak punya calon. Semua yang terbaik dipilih Jokowi akan kita terima,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Etos Kerja Muslim?, Khutbah Jumat: Utamakan Kejujuran dan Amanah

Jakarta, Aktual.co — Bagaimanakah etos kerja bagi seorang Muslim seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW? Ustad Ahmad Rosyidin dari Majelis Mihrab Qolbi, menjelaskan, bahwa bekerja wajib berdasarkan kaidah Islam.

Pertama, adalah waktu. Yang dimaksud waktu yaitu, apakah seorang Muslim melalui pekerjaannya memakan waktu yang mubazir? Atau kah melewati waktu tanpa melakukan amal shaleh?

“Kalau kita ingin bekerja seperti Nabi, maka pertama kita harus jujur,” terang Ustad Ahmad Rosyidin dari Majelis Mihrab Qolbi, di kantor Aktual.co, Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur.

Jujur dalam bekerja sangat penting,  lantaran kejujuran juga membawa barokah tersendiri bagi diri kita dan juga perusahaan tempat kita bekerja. Sekali berbohong dalam hal kecil, maka selanjutnya akan terbiasa dengan ketidakjujuran tersebut.

“Yang kedua berupa amanah. Amanah itu adalah dimana kita diberi kepercayaan dijaga sebaik-baiknya,” katanya lagi.

Seperti menunda pekerjaan, merupakan termasuk dosa. Karena, pekerjaan juga menjadi amanah yang harus segera dikerjakan. Bila, menundanya maka Muslim bisa disebut tidak amanah dalam bekerja.

Maka dari itu, kita sebagai umat Islam bekerjalah sesuai etos Rasulullah SAW seperti melakukan kejujuran dalam bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu tanpa amal shaleh apalagi sampai meninggalkan kewajiban kita seperti salat.

Terakhir, adalah amanah. Amanah untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, karena amanah adalah kepercayaan.

Artikel ini ditulis oleh:

1...38,56638,56738,568...43,136Halaman 38,567 dari 43,136

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya