Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak di tahun 2015 tergantung kesiapan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara.
“Kalau Pemerintah inginnya konsisten mengadakan pilkada serentak bertahap di 2015, 2018 dan 2020, kemudian di antaranya ada Pileg dan Pilpres 2019. Tergantung KPU-nya siap atau tidak, karena yang mengetahui rincinya kan KPU,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Kamis (12/2).
Dia mengatakan jika rancangan pilkada serentak 2015 diubah, maka rencana pilkada serentak di 2018 dan 2020 juga harus berubah sehingga harus menyusun kembali rangkaian pilkada serentak.
Selain itu juga, jika pilkada serentak 2015 seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mundur ke 2016, maka akan menimbulkan biaya lebih bagi daerah yang sudah menganggarkan pilkada.
“Kalau KPU siap, Kemendagri tinggal cek di 204 daerah itu, anggaran sudah siap semua. Dan daerah yang harus pilkada di 2015 ini tidak mau mundur karena kalau mundur bisa ‘cost’ (menimbulkan biaya) lagi,” jelasnya.
Jika KPU merasa kekurangan waktu dalam menggelar pilkada di 2015, lanjut Mendagri, maka bisa saja revisi UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tersebut diperpendek masa tahapannya.
“Tidak masalah kalau diperpendek masa tahapannya, misalnya soal kampanye itu bisa dipotong karena kan figur calon kepala daerah pasti sudah mengetahui peta daerahnya sehingga bisa dipersingkat saja kampanyenya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, pembagian jatah yang dilakukan Jokowi bagi orang –orang  yang menjadi bagian penting kesuksesannya menjadi Presiden ternyata tidak hanya sebatas kursi jabatan, ada juga yang berbentuk tender seperti halnya perusahaan otomotif asal Malaysia “PROTON” yang telah membuat kesepakatan dengan PT Adiperkasa Citra Lestari  yang akan menjadi perusahan mobil nasional (Mobnas). Menurut Jajat, kecurigaan masyarakat terhadap MoU tersebut bukan tanpa dasar. Pasalnya, semua terjadi pada saat bersamaan, dan seolah sudah disusun dengan baik dengan memanfaatkan satu isu besar yaitu konflik KPK vs Polri. 
“Pada saat publik terfokus pada isu tersebut ada beberapa kejadian besar yaitu perpanjangan MoU PT Frerport, MoU Proton jadi mobnas, serta penambahan anggaran BUMN,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (12/2). Jajat menilai, pemanfaatan isu besar yang seolah sengaja dibuat terus berlarut tersebut menguntungkan Jokowi untuk melakukan deal – deal dengan para pendukung politiknya. Jika memang tidak benar kalau Proton akan menjadi mobnas seperti yang disampaikan Jokowi, tidak mungkin dalam waktu yang berdekatan pasca pendatangan MOU Proton langsung melakukan pelebaran jaringan bisnisnya di Indonesia. “Pembagian jatah bagi pentolan pendukungnya dalam pilpres yang lalu terus menerus dilakukan Jokowi. Meskipun secara hukum tidak salah, namun sangat bertentangan dengan apa yang diucapkan sewaktu kampanye, bagaimana mungkin bisa mewujudkan yang di cita-citakan jika semua janji yang diucapkan nyatanya dengan mudah dilanggar. Ini sama saja Jokowi melanggar amanat pendiri bangsa, bukannya menjadikan Indonesia berdaulat malah dikembalikan ke bangsa terjajah.” tutup Jajat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — MPR RI akan membentuk Lembaga Kajian independen yang bertugas melakukan kajian-kajian terhadap persoalan ketatanegaraan termasuk wacana amandemen konstitusi dan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negera (GBHN).
“Pimpinan MPR RI sudah membahasnya dengan pimpinan fraksi-fraksi di MPR serta dengan pimpinan lembaga tinggi negara, yang semuanya memberikan respons positif,” kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (12/2).
Menurut Hidayat, pembentukan Lembaga Kajian itu kemungkinan bisa dilakukan pada masa persidangan III tahun 2014-2015, Maret mendatang.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, lembaga kajian tersebut anggotanya adalah para pakar yang independen dari bidangnya masing-masing serta para mantan pimpinan MPR yang memiliki visi kebangsaan yang baik.
Pimpinan MPR sudah dua kali melakukan rapat dengan pimpinan fraksi-fraksi di MPR RI soal perlu dan pentingnya pembentukan Lembaga Kajian.
Pada rapat tersebut, pimpinan MPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi di MPR RI, sepakat jumlah anggota Lembaga Kajian paling banyak 60 orang.

Artikel ini ditulis oleh: