Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Lukman Edy mengingatkan pihak Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya untuk tidak main-main dalam menyelesaikan kasus gratifikasi ponten UPTD Terminal Bungurasih pada tahun 2009.
Meskipun, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi yang sudah berstatus tersangka telah menjabat Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan, Kementerian Perhubungan.
Hal itu menyusul adanya dugaan pihak kepolisian untuk berdamai dengan mengeluarkan surat perintah penghentian perkara (SP3) dalam kasus yang menjerat Eddi.
“Tidak boleh, kita mendorong kepolisian begitu melihat potensi seperti ini seharusnya mempercepat penanganannya,” kata Lukman Edy kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (12/2).
Lukman pun tidak memungkiri kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan kewenangan, terutama untuk mengamankan dirinya dari proses penegakan hukum.
“Karena dengan kewenangan semakin besar, kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam jabatannya juga semakin besar,” kata dia.
“Dulu mungkin iya, ketika seorang pejabat terkena kasus, itu difasilitasi untuk di clearkan, nah sekarang tidak begitu ada masalah seorang pejabat justru makin cepat, sehingga tidak ada peluang untuk dia menyalahgunakan jabatannya,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi yang akan dilantik Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjadi Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan ternyata tersangka kasus gratifikasi ponten UPTD Terminal Bungurasih pada tahun 2009.
Kasus tersebut ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya). Eddi ditetapkan tersangka kasus gratifikasi ini pada tahun 2012 saat itu Kasat Reskrim dijabat oleh AKBP Farman.
Eddi sendiri diduga menerima gratifikasi dari penyewaan ponten ini sebesar Rp 500 juta rupiah. Sedianya Edi akan ditahan oleh penyidik, namun hingga saat ini Edi masih bisa menjalankan aktifitasnya lagi dan malah menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Satuan Narkotika Kepolisian Resor Kota Binjai, Sumatera Utara, mencokok pengedar sabu-sabu dan mengamankan barang bukti seberat 2,4 gram.
“Kita tangkap seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu,” kata Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Binjai AKP Simbolon di Binjai, Kamis (12/2).
RRJ alias Tongkat, 19 tahun, yang merupkan warga Jalan Samanhudi, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan diringkus di kawasan Jalan Gunung Bendahara, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai selatan.
Berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan polisi, ternyata benar ada seseorang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba di daerah itu.
“Saat itu tersangka terlihat, langsung kita ikuti dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka,” katanya.
Ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan satu paket kecil sabu-sabu di kantong celana Tongkat. Saat penggeledahan oleh petugas di kediaman pelaku, petugas menemukan 11 paket sabu-sabu seberat 2,4 gram.
Saat ini, pelaku beserta barang buktinya diamankan di Mapolres Binjai untuk pengembangan penanganan kasus tersebut lebih lanjut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang melantik tersangka kasus gratifikasi ponten UPTD terminal Purabaya Bungurasih tahun 2009 menjadi Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan di Kementerian Perhubungan, terus menuai kritik pedas dari politisi Senayan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Lukman Edy menilai jika langkah Jonan melantik seorang tersangka gratifikasi sangat bertentangan dengan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberantasan korupsi.
“Saya kira Jonan ini keliru harus diingatkan, bahwa apa yang dilakukan tidak boleh menabrak UU dan tidak boleh bertentangan dengan visi yang disampaikan presiden (pemerintahan Anti Korupsi), meski presiden tidak perlu mengurusi eselon II akan tetapi spiritnya harus sama,” kata Lukman kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (12/2).
Selain itu, ia berpandangan bahwa keputusan Menteri Jonan dalam melantik anak buahnya itu bertentangan juga dengan visi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.
“Kita desak Jonan tinjau ulang, karane ini menyimpang dari semangat Jokowi- JK, dan semangat visi dari Menpan RB yang saya tau betul ketika rapat kerjanya (dengan Komisi II) itu dia akan menertibkan soal pengangkatan aparat sipil itu. Untuk mewujudkan clean goverment dan good goverment,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi yang akan dilantik Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjadi Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan ternyata tersangka kasus gratifikasi ponten UPTD Terminal Bungurasih pada tahun 2009.
Kasus tersebut ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya). Eddi ditetapkan tersangka kasus gratifikasi ini pada tahun 2012 saat itu Kasat Reskrim dijabat oleh AKBP Farman.
Eddi sendiri diduga menerima gratifikasi dari penyewaan ponten ini sebesar Rp 500 juta rupiah. Sedianya Edi akan ditahan oleh penyidik, namun hingga saat ini Edi masih bisa menjalankan aktifitasnya lagi dan malah menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang