29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 38611

BNPB Imbau DKI Untuk Segera Tetapkan Status Darurat Banjir Untuk Jakarta

Jakarta, Aktual.co — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera menetapkan status darurat banjir bagi wilayah ibukota.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Istana Negara, Rabu (11/2).

“Ini untuk kemudahan proses bekerja BNPB di lapangan,” kata Sutopo usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan pejabat terkait soal banjir.

Menurut Sutopo ketika diumumkan status darurat oleh pemerintah daerah maka penanganan korban banjir di lapangan akan lebih cepat.

“Sesuai undang-undang, kepala daerah yang menetapkan status darurat bencana. Kalau tidak ada status jelas, tidak ada anggaran. Sementara masyarakat sudah berteriak,” kata Sutopo.

Ditanya mengenai keengganan kepala daerah Jakarta menetapkan status darurat banjir karena khawatir penggunaan anggaran tak terbendung, Sutopo menegaskan dalam menggelontorkan anggaran untuk bencana sudah ada BPKP dan BPK.

“Kalau soal anggaran kan ada BPKP dan BPK. Ada transparansi. Nyatanya daerah lain lancar penanggulangannya,” tambah Sutopo.

Sementara itu Gubernur Jakarta Ahok yang juga hadir dalam rapat terbatas di Istana Negara menyatakan status banjir di Jakarta adalah genangan.

“Kata Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu status genangan bukan banjir,” katanya singkat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Tak Rinci, UU Telekomunikasi Didorong untuk Direvisi

Jakarta, Aktual.co — Ketua Asosiasi Pengusaha Jaringan Internet Indonesia (APJII) Sammy Pangerapan mengatakan bahwa pihaknya mendorong revisi atas UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi.
“UU Telekomunikasi tidak bisa mengayomi kegiatan bisnis yang ada karena UU ini tidak menjabarkan secara rinci,” katanya, di Jakarta, Rabu (11/2).
Menurut dia, UU Telekomunikasi masih memberikan ruang penafsiran atas hukum yang berbeda-beda. Terutama terkait dengan penyelenggaraan Jaringan, Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan Telekomunikasi Khusus.
Akibatnya, memungkinkan terjadinya kriminalisasi seperti yang terjadi dalam kerja sama IM2 sebagai penyelenggara jasa internet dengan Indosat sebagai penyelenggara jaringan.
“Ada gap pemahaman dan jebakan antara bisnis jaringan, jasa dan telekomunikasi khusus,” katanya.
Seperti diberitakan, kerja sama IM2 dan Indosat dinilai bersalah dan merugikan negara Rp1,3 triliun karena IM2 menggunakan jaringan frekuensi Indosat.
Sebagai penyelenggara jasa internet (ISP), IM2 (anak perusahaan Indosat) memang tidak memiliki jaringan, oleh karena itu bekerja sama dengan penyelenggara jaringan yaitu Indosat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Namun hal ini tidak diterima oleh hakim di pengadilan meski Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu Tiffatul Sembiring, telah mengirimkan surat bahwa kerja sama tersebut tidak melanggar UU.
Akibatnya Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto dihukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 4 tahun penjara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman menjadi 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider kurungan enam bulan dalam putusan banding tersebut 12 Desember 2013.
Selain itu IM2-Indosat diminta mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun sesuai dengan putusan MA yang menolak kasasi Indar Atmanto pada 10 Juli 2014.
Untuk itu, aturan terkait bisnis jaringan, penyelenggara jasa dan telekomunikasi khusus harus dijabarkan secara detail agar tiada lagi kriminalisasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Banjir Jakarta, BNPB: Drainase Tak Cukup Tampung Curah Hujan

Jakarta, Aktual.co — Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan drainase di Jakarta tidak cukup untuk menampung curah hujan dengan kapasitas tinggi.

“Banjir pada 8 Februari tersebut bukan disebabkan luapan sungai-sungai besar tapi itu (banjir) karena drainasenya sudah tidak bisa menampung hujan yang turun terus menerus,” ujar Sutopo di Jakarta, Rabu (11/2).

Menurut ia, saluran air di Jakarta hanya mampu mengalirkan hujan 50-60 milimeter per hari, sedangkan pada tanggal tersebut curah hujan mencapai 177 milimeter per hari.

Lebih lanjut Sutopo mengatakan air sejumlah sungai di Jakarta tidak meluap pada hari itu.

Ia menuturkan Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Pesanggrahan, Sungai Sunter, dan Sungai Angke pada tanggal tersebut dinyatakan dalam kondisi aman, di mana kenaikan air diperkirakan hanya mencapai siaga tiga.

Oleh karena itu, saluran-saluran air yang menjadi masalah, bukan air sungai yang tumpah ke permukaan, katanya.

“Dengan curah hujan yang ekstrem, otomatis kapasitas air akan berlebih sehingga drainase yang ada tidak mampu menampung dan akhirnya ada aliran permukaan,” ucap Sutopo kemudian.

Aliran permukaan merupakan air yang mengalir di atas permukaan tanah dan mengangkut bagian-bagian tanah, hal ini terjadi apabila intensitas hujan melebihi kapasitas infiltrasi tanah, yang berarti tanah telah jenuh air.

Selain itu, sekitar 90 persen wilayah Jakarta telah berubah menjadi kawasan-kawasan yang penuh dengan pemukiman warga dan pusat-pusat pertokoan, sehingga ketika terjadi hujan air dikonversi menjadi aliran permukaan.

Masalah ini, menurut ia menjadi salah satu kondisi yang memperburuk penyerapan dan pengaliran air hujan menuju sungai dan laut.

Oleh karena itu, drainase-drainase yang ada di Jakarta sudah patut diperbaiki dan bila perlu pemerintah juga hendaknya memperbanyak jumlah saluran air tersebut, tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pilkada Serentak, Pemerintah Ingin Ada Uji Publik

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Dalam Negeri menginginkan uji publik ada dalam pemilihan kepala daerah serentak, namun jangan sampai mengganggu tahapan pilkada.
“Kami menginginkan uji publik jangan terlalu mengganggu tahapan pilkada serentak,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2).
Tjahjo menyebutkan, calon kepala daerah tetap diusulkan partai politik, namun tidak mungkin parpol mengirimkan kandidat yang bermasalah.
Diyakini bahwa parpol akan mengajukan kandidat terbaik dari tiap daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak. “Uji publiknya paling KPU melakukan pengecekan administratif,” ujarnya.
Ia menjelaskan uji publik tetap ada, namun melalui penyampaian visi dan misi di DPRD karena merupakan sistem perwakilan. Dalam uji publik di DPRD itu, kandidat bisa menyampaikan visi misinya dan dapat diketahui apakah paham terhadap permasalahan di daerahnya atau tidak.
Mekanisme administrasi diserahkan pada KPU terkait kelengkapan persyaratan kesehatan jasmani dan rohani. KPU akan membuat aturan terkait uji publik.

Artikel ini ditulis oleh:

Masih Banyak Genangan Air, BNPB: Banjir di Jakarta Telah Surut

Jakarta, Aktual.co — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa sebagian besar banjir di Jakarta telah surut meskipun masih ada yang tergenang air.

“Beberapa wilayah masih tergenang banjir seperti di Jakarta Utara dan Jakarta Barat,” kata Kepala Pusat Data Informasi Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Rabu (11/2).

Dia mengatakan, genangan yang tersisa tidak tinggi. Bahkan sejumlah pengungsi kata Sutopo banyak yang telah kembali ke rumahnya masing-masing. “Pengungsi juga sudah banyak yang pulang,” katanya.

Surutnya banjir, kata dia, juga diikuti oleh tinggi muka air sungai yang normal. Berdasarkan pantauan dari Pusdalops BPBD DKI Jakarta pada Rabu pukul 18.00 WIB, semua sungai normal (siaga IV) kecuali Kali Angke Hulu yang masih Siaga III.

Sementara itu berdasarkan pemutakhiran data, selama banjir Jakarta 8-10 Februari 2015, total daerah yang terendam banjir adalah 323 RW, 88 kelurahan dan 33 kecamatan. Masyarakat yang terdampak langsung 16.387 KK (56.883 jiwa). Total jumlah pengungsi mencapai 14.628 jiwa di 134 lokasi pengungsian.

“Jumlah ini masih dapat bertambah karena pendataan belum semua dikumpulkan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

MRT Kerjakan Konstruksi Dinding Stasiun Bawah Tanah

Jakarta, Aktual.co —  PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyatakan pekerjaan konstruksi dinding stasiun bawah tanah di titik lokasi kawasan Setiabudi masih terus berlangsung sampai dengan saat ini.

“Tahap pengerjaan konstruksi dinding stasiun bawah tanah di Setiabudi itu bersamaan dengan pekerjaan pembuatan kingpost (kolom stasiun),” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami dalam rilisnyam Rabu (11/2).

Menurut dia, dalam rangka pembuatan dinding stasiun pada launching shaft sisi timur Stasiun Setiabudi, maka dibutuhkan perubahan area kerja yang berakibat pada pengalihan arus lajur Transjakarta di depan gedung Indofood Tower.

“Dalam pekerjaan ini, akan diterapkan manajemen rekayasa lalu linta, yaitu berupa pengalihan alur lalu lintas Transjakarta di Jalan Jenderal Sudirman atau tepatnya di depan gedung Indofood Tower,” ujar Dono.

Selain itu, dia menuturkan rekayasa lalu lintas lain terkait pekerjaan tersebut, yakni lajur bus Transjakarta yang akan menyatu dengan lajur kendaraan biasa.

“Jadi, selama pekerjaan itu berlangsung, lajur Busway yang semula eksklusif akan menyatu atau mix dengan lajur kendaraan normal,” tutur Dono.

Dia mengungkapkan pengerjaan konstruksi dinding stasiun bawah tanah pada launching shaft sisi Timur Stasiun Setiabudi akan berlangsung hingga 28 Februari 2015.

“Setelah pengerjaannya selesai, maka bus Transjakarta akan dikembalikan ke jalur normalnya, yaitu terpisah dengan lajur kendaraan lain,” ungkap Dono.

Untuk memastikan penerapan manajeman rekayasa lalu lintas itu dapat berjalan dengan baik, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI dan Ditlantas Polda Metro Jaya.

“Kami juga menghimbau kepada pengguna kendaraan maupun pejalan kaki untuk berhati-hati saat melintas, terutama pada area pengalihan lalu lintas selama berlangsungnya pekerjaan tersebut,” tambah Dono.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain