Jakarta, Aktual.co — Badan SAR Nasional (Basarnas) menerima tambahan anggaran Rp200 miliar dari pengajuan Rp1,2 triliun oleh Badan Anggaran DPR kemarin. 
Namun demikian, Basarnas mendapat total APBNP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.620.043.625.000.
“Meskipun dari Rp1,2 triliun yang kita ajukan, cuma dapat 200 miliar. Itu sudah menjawab kekurangan di AirAsia kemarin,” ujar Soeliatyo, di Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (11/2).
Basarnas memiliki anggaran Rp2,4 triliun dengan masing-masing program. Sebesar 1,7 triliun untuk pengelolaan pencarian pertolongan dan penyelamatan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok.
Kemudian pengajuan tambahan anggaran Rp1,2 triliun rencanya akan digunakan untuk menambah peralatan laut, udara, dan darat serta tambahan alat komunikasi dan IT. 
Berdasarkan perkembangan hasil rapat pembahasan panitia kerja belanja pemerintah pusat dalam pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU tentang APBNP 2015, Basarnas mendapat tambahan Rp200 miliar sehingga total anggaran dari Rp2,4 triliun menjadi Rp2,6 triliun.
Menurutnya, dari tambahan 200 miliar itu sebagian besar akan dibelikan alat-alat deteksi bawah air, dimana pada proses evakuasi pesawat AirAsia QZ8501 masih menggunakan peralatan dari pihak lain.
“Kemudian juga akan digunakan sedikit untuk melengakapi alat komunikasi yang kurang, tapi sebagian besar dari 200 miliar itu untuk menjawab kekurangan kita di AirAsia kemarin.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Panitia Kerja Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (Panja BPIH) yang dibentuk Komisi VIII DPR RI berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Arab Saudi. Panja BPIH yang melakukan kunker menggunakan uang negara bermaksud untuk memberantas mafia haji.
Panja yang dipimpin Sodik Mudjahid sebelumnya menyatakan pembentukan Panja BPIH untuk menelusuri permainan dalam penyewaan pemondokan, transportasi, hingga penyediaan katering.
Panja mengagendakan pemanggilan terhadap mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji, Komisi Pengawas Haji, Angkasa Pura, Perbankan, muasasah, asosiasi haji plus, forum KBIH, asuransi, BPK, Pertamina, maskapai Garuda dan Saudi Arabia, serta pihak-pihak terkait.
“Mungkin sekitar Maret 2015, kunjungan itu dilakukan bersama 26 orang anggota panja. Biayanya bukan dari luar, tapi anggaran dari Setjen DPR,” ucap Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay, di Gedung DPR, Senayan, Rabu (4/2).
Rombongan yang berangkat ke Arab Saudi nantinya akan mendatangi beberapa tempat. Diantaranya ke Mekkah, Madinah dan tempat lainnya. Kunjungan ini ditekankan untuk menelusuri besaran biaya ibadah haji.
“Komponen BPIH itu bukan hanya biaya transportasi semata. Tapi ada komponen lainnya, misalnya biaya katering yang cukup besar,” kata Saleh.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri saat ini tengah mempelajari laporan terhadap mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Prabowo.
Penyidik Bareskrim Polri mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan Johan dan Chandra, setelah menerima laporan dari seorang LSM Goverment Against Corruption and Discrimination (GACD), Andar Situmorang terkait pertemuan dengan M Nazaruddin dalam kurun waktu 2008-2010 lalu.
“Akan dipelajari apakah ada unsur pidananya atau tidak,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Rikwanto, dikantornya, Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Chandra dan Johan, dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan hubungan langsung atau tidak langsung terhadap orang yang sedang berperkara di KPK.
Yang dimaksudkan orang berperkara itu adalah mantan Anggota Komisi III DPR, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.
Menurut Rikwanto, pelapor menyatakan bahwa berdasarkan pemberitaan di beberapa media Chandra, pimpinan KPK saat itu dan Johan selaku Juru Bicara KPK telah bertemu beberapa kali dengan Nazaruddin yang juga seorang pengusaha.
Tujuan pertemuan itu adalah menyelesaikan berbagai kasus yang tengah ditangani KPK. Kasus itu menyeret perusahaan Nazaruddin yang melaksanakan proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara di sejumlah kementerian.
“Seperti proyek di Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbud dan lainnya,” kata Rikwanto.
Menurut Rikwanto, dalam laporannya mereka mengajukan tulisan di sebuah majalah. Rikwanto menuturkan soal kuat atau tidaknya laporan yang bersumber dari pemberitaan media itu akan dipelajari.
“Media kan ada sumbernya, apakah media ngarang-ngarang, atau apa akan dipelajari,” ujarnya.
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengungkapkan, pelapor menyatakan dugaan perbuatan Chandra dan Johan itu berpotensi menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum dalam hal ini KPK.
Sebab itu, pelapor meminta polisi menyelidiki dan menyidik kasus ini sesuai hukum yang berlaku.  Selain mengajukan alat bukti berupa kliping pemberitaan media, pelapor juga menyerahkan nama saksi yang dianggap mengetahui pertemuan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby