Jakarta, Aktual.co — Anak Mantan Presiden RI ke II Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau yang biasa disapa Tommy Soeharto kembali berkicau di jejaring sosial, Twitter resminya @TommySoeharto62.
Kali ini Tommy Soeharto menyindir ikhwal berkembangnya gagasan mobil nasional (Mobnas), menyusul kerjasama perusahaan otomotif Malaysia, Proton.
Tak hanya itu, dari kicauannya itu, Tommy juga menyidir perusahaan mobil otomotif PT Adiperkasa Citra Lestari, yang menggandeng Proton Holdings Bhd untuk mengembangkan Mobil Nasional (Mobnas) di Indonesia.
Berikut isi kicauan tweet Tommy Soeharto:
@TommySoeharto62: Nama perusahaan nya .PT.Dadakan Indomobil mobilan 🙂
@TommySoeharto62: Komisaris PT.DIM ( Dadakan Indomobil Mobilan ) masih aktif sebagai Direktur perusahaan pembuat film dokumenter Bohongan:)
@TommySoeharto62: Alamat perusahaan belum jelas,” mungkin salah satu pedandut tau alamat nya #AlamatPerusahaanDadakan Atau tenar nya #AlamatPalsu 🙂
Sebelumnya sempat diberitakan, alamat PT Adiperkasa Citra Lestari berada di Ruko Kompleks Rukan Tendean Square, Jakarta Selatan. Di database Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, juga hanya ada satu perusahaan bernama Adiperkasa Citra Lestari.
Perusahaan tersebut tercatat didirikan pada 22 Februari 2012, lalu sempat mengajukan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada 22 Juli 2013.
Alamat yang tertera dalam dokumen tersebut juga benar, Komplek Rukan Tendean Square 26, Jalan Woltermonginsidi 122 – 124 Jakarta Selatan. Namun, saat ditelusuri kantor sudah berganti dan malah digunakan sebagai Kantor Notaris Muhammad Hanafi.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Jusuf mengungkapkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tidak membahas keterlibatan PPATK dalam menelusuri rekam jejak calon kapolri.
“Presiden tidak berbicara itu (calon kapolri) dan kami juga tidak berbicara itu,” kata M Jusuf saat konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Terkait tidak dilibatkan PPATK dalam pencalonan Kapolri, M Jusuf mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan itu, namun jika diperlukan pihaknya akan membantu.
Yusuf mengungkapkan, pertemuan dengan Presiden merupakan agenda rutin dua kali dalam setahun, yakni melaporkan hasil kinerja PPATK berkenaan dengan struktur kepegawaian, pajak dan hukum.
“Kami menunjukkan laporan itu dua kali kepada DPR dan Presiden. Kami harus tunjukkan apa saja yang kami hasilkan,” paparnya.
M Jusuf juga mengatakan, bahwa pihaknya saat ini lebih mengedepankan aspek pencegahan dan pemanfaatan hasil analisisnya.
“Tidak melulu kepada proses pengadilan, tapi mengimpus (pemanfaatan) aspek pajaknya. Nah dari 33 laporan kami itu ternyata berhasil keluar surat ketentuan pajaknya Rp2,1 triliun, riil sudah masuk negara Rp1,1 triliun dan sisanya lagi dicicil,” ungkapnya.
M Jusuf berharap ke depan pihaknya akan lebih banyak uang dimasukan ke kas negara melalui kontribusi hasil analisis PPATK.
Dia juga menyampaikan ke presiden bahwa PPATK memperlukan lembaga edukasi yang sifatnya modern, yakni semacamPusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) serta Peneilitan dan Pengembangan (Litbang).
“Nah kami laporkan keinginan untuk bangun diklat, karena ada konsep moratorium pembangunan gedung pemerintah. Kita anggap ini penting,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sidang perdana tersangka kasus suap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 dan atau RAPBD tahun anggaran 2015 Provinsi Riau, Annas Ma’mun (ANS) akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Barat, di Bandung, Selasa (10/2).
“Iya benar digelar di Bandung (sidang ANS),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Selasa (10/2).
Lebih jauh disampaikan Priharsa, alasan mengapa sidang mantan Gubernur Riau digelar di Bandung adalah karena lokasi penangkapan ANS berada di kawasan Cibubur, Jawa Barat.
“Lokasi penangkapannya masuk daerah Jawa Barat, jadi sidangnya di sana,” paparnya.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan ANS sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dia diduga telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubaha dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby