Jakarta, Aktual.co — Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas dan mengesahkan RUU Kepalangmerahan untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat, memupuk kesukarelawanan masyarakat khususnya generasi muda, serta mengurangi angka kematian ibu melahirkan.
“Kami minta DPR memasukkan RUU Kepalangmerahan dalam Prolegnas 2015-2019 karena banyaknya kasus angka kematian ibu melahirkan karena kekurangan darah,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartikasari, di Jakarta, Senin (9/2).
Selain meminta DPR membahas dan mengesahkan, DPR juga diminta memastikan substansi RUU Kepalangmerahan sesuai dengan Konvensi Jenewa dan Protokol tambahan serta Perjanjian Seville tentang organisasi kegiatan internasional dari komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Dunia.
Pengaturan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Undang-undang Kepalangmerahan diperlukan untuk optimalisasi peran PMI dalam memberikan layanan kemanusiaan saat dan pascabencana alam maupun bencana sosial. 
selain itu, mendorong kerja sama PMI khususnya Unit Transfusi Darah dengan pusat pelayanan kesehatan untuk layanan persalinan serta menyediakan pendidikan kesehatan terutama pertolongan pertama pada kedaruratan.
RUU Kepalangmerahan diserahkan secara resmi kepada DPR pada 12 Oktober 2005 melalui surat Presiden Nomor R.79/Pres/10/2005 dan telah dibahas oleh DPR periode 2004-2009 serta DPR periode 2009-2014, tapi berhenti dan belum disahkan hingga kini.
Sementara itu, DPR RI melalui Sidang Paripurna, menyetujui 37 Rancangan Undang-Undang prioritas 2015 dalam Prolegnas dan tidak menyertakan RUU Kepalangmerahan dalam RUU Prioritas tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisioner KPU Kepulauan Riau, Marsudi menyebut tim teknis pilkada yang dibentuk sekitar dua bulan lalu oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Badan Kesbangpol sampai sekarang tidak bekerja.
“Dua bulan lalu Kepala Badan Kesbangpol Kepri Syafri Salisman mengundang rapat untuk pembentukan tim teknis, namun beliau terlambat datang. Setelah tim teknis dibentuk hingga sekarang tidak pernah membahas permasalahan pilkada,” ujar Marsudi, di Tanjungpinang, Senin (9/2).
Marsudi menilai, Syafri yang mewakili pihak eksekutif untuk menangani permasalahan pilkada tidak serius melaksanakan tugasnya. Jika Pemerintah Kepri serius menangani permasalahan ini, tentu berbagai permasalahan terkait pilkada sudah dibahas bersama.
“Kami siap membahasnya. Satu per satu permasalahan pilkada harus dihadapi dan dicari solusinya, apalagi pesta demokrasi sudah semakin dekat,” ucapnya.
Pemerintah Kepri mengalokasikan anggaran cadangan untuk pilkada sebesar Rp80 miliar. Anggaran itu untuk KPU Kepri, Bawaslu Kepri, dan Polda Kepri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, membantah masuk menjadi kader partai politik yang baru didirikan oleh Hary Tanoesudibyo, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
“Saya tidak ikut sama sekali. Jangankan sebagai dewan pembina, anggotapun tidak,” kata Yusril, di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin (9/2).
Saat Perindo masih menjadi organisasi kemasyarakatan (Ormas) tahun 2013, dirinya duduk sebagai ketua dewan pembina di ormas baru itu.
“Tetapi saya kurang aktif karena sibuk dengan hal lain,” ucap Yusril.
Pengamat hukum tata negara itu telah melakukan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan dirinya masuk sebagai salah satu dewan pengurus di partai yang baru dibentuk itu.
“Itu (menjadi pengurus parpol Perindo) tidak benar. Saya sudah lakukan bantahan.”

Artikel ini ditulis oleh: