Jakarta, Aktual.co — Penyidik Bareskrim Mabes Polri kembali menggagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Kota Waringin Barat, Ujang Iskandar terkait kasus yang menjerat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto sebagai tersangka.
Kepala Sub VI Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komisaris Besar Polisi, Daniel Bolly Tifaona mengatakan, bahwa agenda pemeriksaan kedua ini merupakan lanjutan dari sebelumnya dikarenakan adanya keterbatasan waktu Ujang ketika itu.
“Agendanya hari ini diperiksa lagi Bupati Kota Waringin Barat Ujang Iskandar.  Kalau datang kita akan langsung periksa lagi. Ini lanjutan pemeriksaan karena saat pemeriksaan pertama beliau ada kegiatan yang tidak bisa diganti. Kita stop dulu pemeriksaannya ketika itu dan dia berjanji akan datang lagi Senin ini,” terang Bolly saat dihubungi, Senin (9/2).
Bolly menegaskan, pemeriksaan terhadap Ujang baru sebagai saksi dalam posisi sebagai klien dari Bambang Widjojanto saat menjadi pengacara di persidangan sengketa Pilkada tersebut.  
Dalam kesempatan yang sama Bolly memastikan pihaknya juga akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap Mantan Ketua Makhamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Alasan pemeriksaan kedua Akil dikarenakan keterbatasan waktu dalam proses mengambil keterangans sebelumnya.
Seperti diketahui Akil menjalani pemeriksaan ke Bareskrim Rabu (4/2) malam. Pemeriksaan terhadap Akil baru dapat dilaksanakan sekitar pukkul 21.00 WIB karena terkendala proses administrasi. Akil diperiksa dalam posisinya sebagai ketua majelis yang memimpin persidangan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi IV DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pertanian pada APBN-P tahun 2015, dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian.
“Komisi IV DPR RI menyetujui pagu tambahan dalam RAPBN-P Kementerian Pertanian tahun 2015 sebesar Rp. 16.918.669.000,” kata Ketua Komisi IV Edhi Prabowo saat raker, di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2).
Komisi IV akan melanjutkan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam waktu dekat untuk menyetujui APBN-P tahun 2015 setelah ada sinkronisasi di Badan Anggaran DPR RI.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian mengajukan anggaran dari Total APBN-P sebesar Rp. 16,92 triliun.
Sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) No. S-239/PK/2014 bidang pertanian mendapat alokasi DAK sebesar Rp2,67 triliun. Untuk mendukung upaya percepatan pencapaian swasembada beras, sektor pertanian mendapatkan alokasi anggaran tambahan DAK melalui mekanisme APBN-P 2015 sebesar Rp4 triliun. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sidang praperadilan yang dilayangkan Komjen Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta (PN Jaksel), Senin (9/2).
Persidangan yang dipimpin Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi mengendakan mendengarkan gugatan yang diajukan pihak Komjen Budi Gunawan selaku pemohon terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon.
Tim kuasa hukum Komjen Budi Gunawan menyatakan keberatan atas penetapan tersangka kepada Komjen Budi Gunawan oleh KPK. Mereka menilai penetapan itu tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum alias cacat hukum.
Salah satu kuasa hukum tersangka Budi Gunawan (BG), Maqdir Ismail mengatakan, KPK tidak lengkap dalam menetapkan klieenya itu sebagai tersangka. Selain itu kubu BG menilai surat perintah penyidikan atas sangkaan yang ditudingkan kepada tersangka BG oleh KPK tidak sah.
Yakni melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
“Agar tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Dan oleh karenannya, penetapan aquo tidak mempunyai ketetapan mengikat,” ungkap Maqdir Ismail saat membacakan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
KPK selaku termohon lantas menimpali dalil yang telah disampaikan pihak kuasa hukum Budi Gunawan. Melalui kuasa hukumnya, KPK menyatakan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka telah sesuai aturan.
Salah satu kuasa hukum KPK Katarina M. Girsang menyebut semua dalil yang disampaikan kuasa hukum Budi Gunawan keliru dan tidak benar. Dalam argumennya, pihak KPK menyatakan tidak dapat merubah status tersangka Budi Gunawan. Sebab KPK tidak mengenal istilah penghentian penanganan perkara (SP3). 
“Termohon menolak semua alasan pemohon,” ujar Katarina.
Setelah pihak termohon menjawab gugatan pemohon, hakim Sarpin pun menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada Selasa (10/1) besok. Dalam sidang selanjutnya akan beragendakan pembuktian atas dalil yang telah disampaikan pada persidangan hari ini.
“Sidang ditunda sampai Selasa (10/2/2015) pukul 09.00 WIB. Pihak termohon dan pemohon diharapkan hadir kembali,” ucap Hakim Sarpin Rizaldi sebelum menutup persidangan.
Usai persidangan, pihak Budi Gunawan menyatakan siap membuktikan atas dalil yang telah disampaikan. Sejumlah saksi juga akan dihadirkan tim kuasa hukum Budi Gunawan. “Pembuktian akan kami sampaikan besok. Kita juga siapkan saksi-saksi,” kata Maqdir Ismail.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby