Jakarta, Aktual.co — Polres Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menjaring 43 sepeda motor di lokasi yang kerap dijadikan sebagai ajang balap liar.
“Dalam razia pada Minggu dinihari ini sebanyak 43 kendaraan terjaring, dan telah kami amankan,” kata Pengendali Kegiatan Iptu Zulhedi usai menggelar razia di Padang, Minggu (8/2).
Dia menambahkan seluruh sepeda motor yang diamankan itu adalah kendaraan tanpa bodi. Kendaraan yang terjaring itu telah banyak dimodifikasi dan tidak memenuhi kelengkapan laik jalan. Seperti tanpa lampu, kenalpot bising.
Menurut dia, kendaraan yang telah diamankan di Kantor Polresta Padang itu dikenakan penilangan. “Hingga malam ini sebanyak 26 kendaraan telah ditilang, sisanya belum karena pemilik tidak memiliki Surat-surat kendaraan. Penilangan akan dilanjutkan besok, jika surat-suratnya telah ada,” ujarnya.
Zulhedi menjelaskan tujuan dari kegiatan yang dilakukan itu untuk mengantisipasi aksi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan menegakkan fungsi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
“Banyak keluhan dari masyarakat tentang aksi balap liar, kami menjalankan kewajiban menanggapi keluhan itu. Sesuai dengan perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Padang (Kapolres).”
Untuk jumlah personil, ujarnya, dalam kegiatan malam itu pihak kepolisian mengerahkan sebanyak 154 personil.
Sedangkan Kapolres Kota Padang, Kombes Pol Wisnu Andayana, sebelumnya mengaku, gerah dan tidak akan tolerir dengan aksi balap liar yang terjadi di daerah itu setiap Sabtu.
Dia juga menyebutkan akan melakukan razia rutin pada titik yang kerap dijadikan sebagai lokasi balap liar itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — ‎Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai langkah yang diambil pemerintah dengan meneken memorandum of understanding dengan PT Freeport Indonesia sebagai langkah yang keliru. 
Pasalnya, selama ini perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sudah beberapa kali mengingkari dan melanggar kesepakatan dengan pemerintahan Indonesia. 
“Pemerintah Indonesia seharusnya tidak memperpanjang nota kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia. Pemerintah Jokowi-JK seharusnya mengusir Freeport dari Indonesia,” tegas Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, M Sukron di Jakarta, Minggu (8/2).
Dia mengatakan, selama puluhan tahun PT Freeport sudah merampok kekayaan Indonesia dengan cara yang sangat halus. Pada gilirannya, perusahaan itu malah meremehkan Indonesia dengan mengingkari kesepakatan yang telah dibuat.
“Mustinya awal tahun ini smelter yang telah dijanjikan Freeport telah di buat sesuai dengan komitmen, tapi Freeport berani melanggarnya. Itu sangat menyepelekan Indonesia,” kata dia.
“Jangankan bicara divestasi saham, komitmen membangun smelter aja diingkari. Jadi menurut kami Freeport sudah layak diusir dari Indonesia,” sambung Sukron. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat meningkatkan hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan, yang di antaranya dengan menawarkan produk sistem persenjataan buatan Indonesia kepada Brunei.

“Dalam kaitan ini Presiden Jokowi menawarkan mengenai produk-produk industri strategis ke Brunei karena sebelumnya sudah pernah ada,” kata Retno dalam jumpa pers di Bandar Seri Begawan, Sabtu (7/2).

Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam menggelar pertemuan bilateral di Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan. Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama bidang perdagangan dan investasi. “Dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kadin kedua negara, diharapkan perdagangan kedua negara semakin meningkat,” kata Retno.

Menurut dia, Indonesia juga mengundang investor Brunei untuk mengembangkan usaha di Indonesia guna membangun jalan tol, tenaga listrik dan kereta api.

Pertemuan bilateral juga membahas isu ASEAN di mana Presiden Jokowi meminta Brunei ikut berperan dalam merumuskan instrumen hukum untuk perlindungan buruh migran. “Hal ini juga sudah kita sampaikan pada saat para Menlu ASEAN bertemu di Kota Kinabalu di mana saya sebagai Menlu RI menyampaikan itu,” kata Retno.

Artikel ini ditulis oleh: