Jakarta, Aktual.co —Ketua Umum DPP PAN periode 2010-2015 Hatta Rajasa menyatakan siap maju lagi sebagai calon Ketua Umum DPP PAN periode 2015-2020.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim saya menyatakan siap maju,” kata Hatta di deklarasi dukungan pengurus DPW dan DPD PAN se-Indonesia Timur di Manado, Minggu (8/2) malam.
Dari catatan panitia, ada 181 pemilik suara dari 217 pemilik suara di Indonesia Timur yang menyatakan mendukung Hatta.
Di kesempatan itu, Hatta mengatakan dirinya saat ini mempunyai waktu penuh untuk mengelola partai, setelah dirinya tak lagi duduk sebagai menteri seperti di kabinet-kabinet sebelumnya sejak awal reformasi. 
“Kalau pada saat itu saya hanya punya waktu pada akhir pekan untuk mengurusi partai, maka sekarang setelah tidak lagi duduk di kabinet, saya akan memiliki waktu penuh untuk mengelola partai,” kata dia.
Hatta juga berjanji akan fokus mengelola PAN selama lima tahun ke depan. “Kalau saya sekarang ingin berkidmad memimpin kembali PAN. Sejatinya saya ingin mendedikasikan diri untuk bangsa dan negara,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Hatta juga mengingatkan jangan sampai persaingan di kompetisi menuju kursi ketum jadi permusuhan. Persaingan, sambung dia, harus disikapi sebagai jalan menuju kebaikan.
“Menyikapi persaingan harus dengan santun dan komitmen untuk membangun bangsa dan negara,” kata dia.
Hatta juga mengingatkan agar dalam berkompetisi tidak melakukan kampanye hitam. Karena bukan karakter bangsa Indonesia, khususnya bukan karakter kader PAN. “Sangat tidak beretika orang yang lakukan kampanye hitam.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan wujud pelaksanaan hak prerogratif presiden secara konsisten dalam sistem presidensial. Hak itu seutuhnya terbebas dari intervensi pihak manapun, termasuk tekanan publik. 
“Semakin lama presiden menunda pelantikan BG, maka ini akan membuat situasi politik tidak kondusif. Wibawa presiden sebagai pemilik hak prerogratif pun terdegradasi, dan dipersepsikan sebagai figur yang lambat serta peragu,” kata Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo di Jakarta, Minggu (8/2). 
Menurutnya, kondisi ini akan menjadi preseden buruk di masa mendatang, tatkala presiden ingin mengambil kebijakannya dengan menggunakan hak prerogratifnya.
“Padahal keberanian dan keteguhan Presiden Jokowi telah ditunjukkan dalam pengambilan keputusan atas kenaikan BBM pada tahun lalu,” kata Karel. Meski kebijakan itu tidak populis, Presiden mengambil jalan terjal untuk kemudian justru membawa pada kemaslahatan dengan mampu menjaga tidak defisitnya anggaran negara. 
“Ini pula yang seharusnya bisa mendasari pelantikan BG. Bahwa pelantikan tersebut dapat menghindari kondisi politik dan penegakan hukum menuju titik nadir, dengan mengambil kebijakan yang tidak populis,” jelas dia.
Dia mencontohkan, pada kasus kenaikan BBM, presiden juga akhirnya menurunkan BBM ketika harga minyak dunia turun. Analogi ini juga bisa dipakai sebagai landasan rasional pelantikan BG sebagai kapolri. 
“Kalau dianggap BG bermasalah nantinya ketika menjabat kapolri, maka presiden bisa saja mencopot jabatannya. Dan disinilah letak tanggung jawab presiden dengan kekuasaan hak prerogratifnya,” ujar Karel. 

Artikel ini ditulis oleh: