Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, belum memutuskan untuk melakukan berbagai tahapan pemilihan kepala daerah menyusul belum jelasnya keputusan pemerintah untuk pelaksanaan pilkada yang akan dilakukan secara serentak.
“Kami belum berani putuskan untuk melakukan tahapan pilkada, sebab rencana jadwal pilkada serentak juga belum diputuskan. Jika kami lakukan tahapan mulai sekarang, kami tentunya menyalahi prosedur,” kata Ketua KPU Kabupaten Kediri, Sapta Andaruisworo, di Kediri, Minggu (8/2).
Sampai saat ini hanya melakukan sosialisasi untuk calon perseorangan dan bukan tahapan pilkada. Sosialisasi itu dilakukan pada masyarakat luas. Kedepan, jika sudah ada tahapan resmi pilkada, KPU akan kembali melakukan sosialisasi tahapan pilkada.
Sapta menambahkan, hingga kini belum ada kejelasan kapan pilkada serentak itu akan dilakukan. 
Awalnya, sesuai dengan informasi akan dilakukan pada Desember 2015, lalu mundur pada Februari 2016, dengan maksud kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2016 bisa menyelenggarakan pilkada bersamaan. Namun, ada informasi yang mengatakan justru akan dimajukan lagi pada September 2015.
Pihaknya akan menunggu keputusan pilkada yang akan dilakukan secara serentak tersebut. Dari informasi yang didapat, rencana keputusan terkait dengan pilkada itu akan diselenggarakan pada pertengahan Februari 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingatkan kadernya untuk menjauhi korupsi dan menjaga kepercayaan rakyat selama menjalankan tugas.
“Kita tidak boleh menimbulkan kerusakan, misal korupsi berjamaah. Godaan akan banyak,” kata Prabowo, Minggu (8/2).
Dia meminta semua kader menjaga kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka dan jangan sampai menjadi pengkhianat bagi bangsa sendiri.
Korupsi, ujar dia, akan menjauhkan Gerindra dari rakyat dan menghilangkan kepercayaan yang selama ini telah membesarkan partai berlambang garuda itu.
“Kalau kita tinggalkan perjuangan kita, rakyat juga akan meninggalkan kita. Saudara harus mengejar mandat rakyat. Titipan rakyat, kalau tidak menjaga mandat berarti Saudara berkhianat pada rakyat,” tutur dia.
Semakin besar partai, godaan dan cobaan akan semakin besar sehingga diwanti semua kader untuk berhati-hati dan mawas diri karena rakyat memperhatikan kinerja yang baik.
“Semakin diharapkan oleh rakyat, kita harus mawas diri. Semakin dihormati semakin akan banyak godaan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto dan kader senior PAN Achmad Farhan Hamid menilai Hatta Rajasa adalah figur penolong yang menggolkan banyak kader partai itu menjadi pejabat publik dan pejabat politik.
“Pak Hatta Rajasa telah menolong saya sehingga menjadi wali kota Bogor,” kata Bima Arya Sugiarto pada deklarasi dukungan pengurus DPW dan DPD PAN se-Indonesia Timur kepada Hatta Rajasa untuk maju lagi sebagai calon ketua umum PAN periode 2015-2020, di Manado, Minggu (8/2).
Menurut Bima Arya, Hatta Rajasa figur yang kompeten sebagai pemimpin dengan melakukan regenerasi secara selektif.
Pada kesempatan tersebut, seluruh kader PAN yang memiliki hak suara diimbau untuk memilih Hatta Rajasa pada Kongres PAN yang akan diselenggarakan di Bali, tanggal 28 Februari-3 Maret 2015.
Kader senior PAN, Achmad Farhan Hamid, menambahkan, Hatta Rajasa figur politisi yang suka menolong.
Farhan menyatakan, dirinya sudah bersama Hatta Rajasa sejak 1998 dan mengenal banyak karakter Hatta. “Hatta memiliki banyak kelebihan dan kreativitas,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Sigma Said Salahudin menyebut bahwa Presiden Joko Widodo terlalu cepat memberhentikan Sutarman selaku Kapolri.
Menurutnya, padahal Jokowi belum mau melantik Budi Gunawan pasca persetujuan DPR.
“Akibatnya, dalam institusi kepolisian terjadi ketidakjelasan kepemimpinan,” kata Said, Minggu (8/2).
Secara ketatanegaraan Budi Gunawan resmi diusulkan dan disetujui menjadi Kapolri oleh presiden dan DPR, sedangkan Badrodin Haiti hanyalah sebagai pelaksana tugas Kapolri.
Dia menambahkan, penundaan Jokowi dalam menyelesaikan konflik KPK-Polri, dengan pergi ke luar negeri, membuat permasalahan ini semakin ruwet.

Artikel ini ditulis oleh: