Jakarta, Aktual.co — Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane, meminta Presiden Joko Widodo segera melantik Komjen Polisi Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri sesuai dengan amanah konstitusi karena Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyetujui BG menjadi Kapolri.
“Pelantikan BG tidak ada kaitannya dengan prapradilan,” kata Neta, di Jakarta, Minggu (8/2).
Menurut Neta, ada dua cara untuk menyelesaikan konflik KPK dan Polri saat ini. Langkah pertama, majelis prapradilan harus memenangkan BG maupun Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
“Jika keduanya menang, tentu tidak ada hal yang dipersoalkan lagi. KPK tidak akan memeriksa BG lagi. Begitu juga Polri tidak bisa memeriksa BW,” katanya.
Kedua, Presiden Jokowi harus konsisten dengan jalur konstitusi, yakni segera melantik BG sebagai Kapolri karena sudah mendapat persetujuan DPR sebagai legitimasi suara rakyat.
Meski terbilang ampuh, dua cara ini tetap menuntut ketegasan dari hakim tunggal praperadilan dan Jokowi.
Saat ini, konflik antar lembaga penegak hukum semakin semrawut karena presiden dinilai tidak tegas.
“Jokowi sebagai kepala negara cenderung terombang-ambing dalam opini publik sehingga mengabaikan keputusan konstitusi yang sudah menyetujui BG sebagai Kapolri.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan susunan kepengurusan DPP Golkar pada munas tahun 2009.
“Golkar tidak akan dipersidangkan lagi oleh Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai sudah memutuskan tiga putusan alternatif,” kata Ical, di Jakarta, Minggu (8/2).
Ketiga putusan alternatif itu adalah menyerahkan perkara pada internal Golkar, lalu pada pengadilan, dan terakhir menyarankan munas baru.
Menurutnya, ada tiga keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Ketum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono.
“Pertama, menerima eksepsi dari tergugat yaitu saya dan kawan-kawan. Kedua, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara partai Golkar. Ketiga, membebankan biaya perkara yaitu senilai 731.000, dilimpahkan ke penggugat, kubu Agung Laksono,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Siddin menyatakan, Presiden Joko Widodo harus tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri karena yang bersangkutan sudah disetujui oleh presiden sendiri dan rakyat untuk memegang jabatan itu.
“Budi Gunawan tetap harus dilantik. Karena itulah yang diatur oleh Konstitusi,” tegas Irman di Jakarta, Minggu (8/2).
Menurutnya, konstitusi tidak mengatur hak prerogatif presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian calon kapolri. Yang ada adalah seorang kapolri diangkat atau diberhentikan melalui persetujuan rakyat, yakni DPR RI sebagai perwakilannya.
Itu sebabnya Presiden harus mengajukan surat pemberhentian kapolri lama dan mengajukan calon kapolri baru ke DPR RI untuk disetujui.
“Begitu presiden menentukan calon kapolri, dan rakyat menyetujuinya melalui DPR, maka tak ada pilihan selain melantiknya. Karena toh presiden sudah memberhentikan kapolri yang lama. Jadi tak ada pilihan lain selain melantik BG sebagai Kapolri,” kata Irman.
Pertanyaan berikutnya adalah, sampai kapan batas waktu bagi kapolri baru untuk bertugas? Menurut Irman, dalam jangka waktu 30 hari setelah disetujui rakyat melalui DPR, maka Budi Gunawan otomatis menjadi kapolri. Walau tak dilantik presiden. Setelah batas waktu itu, DPR sudah bisa berhubungan dan meposisikan BG sebagai kapolri.
“Karena dia otomatis Kapolri setelah 30 hari (sejak disetujui DPR),” imbuhnya.
Menurut Irman, pelantikan BG sebagai calon Kapolri tak ada kaitannya dengan proses praperadilan yang diajukannya ke PN Jakarta Selatan terkait status tersangka yang disematkan KPK.
“Soal praperadilan itu masalah pribadi BG untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya terkait penetapan sebagai tersangka. Tapi itu tak ada kaitannya dengan masalah pelantikan dirinya sebagai Kapolri,” 
“Itu berarti, apapun hasil praperadilan, Budi Gunawan tetap harus dilantik sebagai Kapolri sesuai aturan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi melayangkan surat kepada politisi PDIP Hasto Kristiyanto terkait penyerahan bukti dalam kasus dugaan pelanggaran Etik Ketua KPK Abraham Samad.
Hal ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan pengawas internal lembaga anti rasuah tersebut.
Komisioner KPK Bambang Widjojanto mengatakan Pengawasan Internal KPK sudah bekerja sejak minggu lalu untuk mengusut kasus dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh ketua lembaga antirasuah tersebut.
“Pengawas internal KPK sudah bekerja mulai minggu lalu,” Kata Bambang, di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (8/2).
Bambang mempercayakan kasus dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan AS kepada mabes polri. Diketahui, Mabes Polri sudah mengeluarkan surat penyidikan untuk AS atas laporan masyarakat, diantaranya Feriyani Liem dan Hasto Kristiyanto
“Kami percaya kepada Plt. Kapolri dan Kabareskrim dalam penanganan kasus Pak AS,” ucap Bambang.

Artikel ini ditulis oleh: