14 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38789

Prabowo Ingatkan Jauhi Korupsi

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingatkan kadernya untuk menjauhi korupsi dan menjaga kepercayaan rakyat selama menjalankan tugas.
“Kita tidak boleh menimbulkan kerusakan, misal korupsi berjamaah. Godaan akan banyak,” kata Prabowo, Minggu (8/2).
Dia meminta semua kader menjaga kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka dan jangan sampai menjadi pengkhianat bagi bangsa sendiri.
Korupsi, ujar dia, akan menjauhkan Gerindra dari rakyat dan menghilangkan kepercayaan yang selama ini telah membesarkan partai berlambang garuda itu.
“Kalau kita tinggalkan perjuangan kita, rakyat juga akan meninggalkan kita. Saudara harus mengejar mandat rakyat. Titipan rakyat, kalau tidak menjaga mandat berarti Saudara berkhianat pada rakyat,” tutur dia.
Semakin besar partai, godaan dan cobaan akan semakin besar sehingga diwanti semua kader untuk berhati-hati dan mawas diri karena rakyat memperhatikan kinerja yang baik.
“Semakin diharapkan oleh rakyat, kita harus mawas diri. Semakin dihormati semakin akan banyak godaan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Hatta Rajasa Disebut Suka Menolong

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto dan kader senior PAN Achmad Farhan Hamid menilai Hatta Rajasa adalah figur penolong yang menggolkan banyak kader partai itu menjadi pejabat publik dan pejabat politik.
“Pak Hatta Rajasa telah menolong saya sehingga menjadi wali kota Bogor,” kata Bima Arya Sugiarto pada deklarasi dukungan pengurus DPW dan DPD PAN se-Indonesia Timur kepada Hatta Rajasa untuk maju lagi sebagai calon ketua umum PAN periode 2015-2020, di Manado, Minggu (8/2).
Menurut Bima Arya, Hatta Rajasa figur yang kompeten sebagai pemimpin dengan melakukan regenerasi secara selektif.
Pada kesempatan tersebut, seluruh kader PAN yang memiliki hak suara diimbau untuk memilih Hatta Rajasa pada Kongres PAN yang akan diselenggarakan di Bali, tanggal 28 Februari-3 Maret 2015.
Kader senior PAN, Achmad Farhan Hamid, menambahkan, Hatta Rajasa figur politisi yang suka menolong.
Farhan menyatakan, dirinya sudah bersama Hatta Rajasa sejak 1998 dan mengenal banyak karakter Hatta. “Hatta memiliki banyak kelebihan dan kreativitas,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Jokowi Terlalu Cepat Berhentikan Sutarman

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Sigma Said Salahudin menyebut bahwa Presiden Joko Widodo terlalu cepat memberhentikan Sutarman selaku Kapolri.
Menurutnya, padahal Jokowi belum mau melantik Budi Gunawan pasca persetujuan DPR.
“Akibatnya, dalam institusi kepolisian terjadi ketidakjelasan kepemimpinan,” kata Said, Minggu (8/2).
Secara ketatanegaraan Budi Gunawan resmi diusulkan dan disetujui menjadi Kapolri oleh presiden dan DPR, sedangkan Badrodin Haiti hanyalah sebagai pelaksana tugas Kapolri.
Dia menambahkan, penundaan Jokowi dalam menyelesaikan konflik KPK-Polri, dengan pergi ke luar negeri, membuat permasalahan ini semakin ruwet.

Artikel ini ditulis oleh:

Program Mobil Nasional Menuai Kritik

Jakarta, Aktual.co — Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mempertanyakan  istilah mobil nasional (mobnas), karena sejak 1998 keberadaannya sudah tidak ada lagi.
“Selama ini (pemerintah) belum pernah mengajak bicara mobnas. Karena memang mobnas  semenjak 1998 tidak ada lagi. Dulu ada inpres nomor 2 1996. Tapi sejak itu tidak ada lagi,” kata Jongkie, Minggu (8/2).
Diceritakan, saat krisis 1998 Indonesia kalah di World Trade Organization (WTO), sehingga Indonesia diminta mencabut Inpres nomor 2 tahun 1996 tentang pengembangan mobil nasional.
Program mobil nasional menuai kontroversi terkait penandatanganan nota kesepahaman antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif Malaysia, Proton, pada Jumat (6/2). 

Artikel ini ditulis oleh:

Pemerintah Diminta Tegas Lindungi Perempuan

Jakarta, Aktual.co — Aktivis pemerhati perempuan dari lembaga advokasi Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) mengharapkan ketegasan pemerintah untuk melindungi perempuan di Indonesia.
“Kami harap presiden tegas dan serius untuk melindungi perempuan Indonesia salah satunya lewat perjuangan untuk mendesak DPR agar melahirkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang,” kata aktivis JKP3, Valentina Sagala, di Jakarta, Minggu (8/2).
Persoalan diskriminasi dan kekerasan seksual yang dialami perempuan merupakan pekerjaan rumah terdahulu, namun hingga saat ini dirinya melihat komitmen pemerintah untuk mendesak lahirnya kebijakan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) masih kurang.
“Hal tersebut terkait dengan model kepemimpinan Presiden Jokowi yang kurang tegas,” ucapnya.
Dia menambahkan, ketegasan Presiden Joko Widodo untuk membawa agenda rakyat yang termasuk nawacita saat kampanyenya tersebut untuk dimasukan ke dalam kabinet kerja dan memastikan mereka mampu menerjemahkannya dalam bentuk sistem dan kinerja adalah suatu keharusan.
“Jika hal tersebut dilakukan maka posisi tawar pemerintah terhadap DPR dalam hal ini jadi kuat dan masyarakat juga tidak akan jadi korban akibat ketiadaan payung hukum itu,” ujar pengajar Hukum di Universitas Parahyangan itu.
Dia juga mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 100 hari, dimana tidak melihat ada upaya untuk menyelesaikan hal tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Pola Rekrutmen Kepala Daerah Harus Terbuka

Jakarta, Aktual.co — Akademisi Universitas Tadulako Palu, Dr. Adam Malik, mengatakan pola rekrutmen dan penilaian calon kepala daerah yang dilakukan partai politik di daerahnya harus transparan sehingga setiap calon yang gugur mengetahui titik lemahnya.
“Misalnya, tes psikologi dan visi misi bakal calon sebaiknya dibuka. Sehingga nanti diketahui berapa persen hasil tes psikologi dan visi misi mempengaruhi kelulusannya,” katanya di Palu, Minggu (8/2).
Adam Malik yang mantan Ketua KPU Sulteng itu mengatakan pola rekrutmen calon kepala daerah yang diberlakukan partai politik tidak terlalu jauh berbeda dengan pola sebelumnya hanya saja cenderung sudah terbuka.
Paling penting diantara semua tahapan itu sejauh mana pengaruhnya terhadap lolos atau tidaknya bakal calon yang mendaftar di partai itu. Dikhawatirkan tahapan yang dilalui bakal calon tidak memberi pengaruh jika nantinya penilaian akhir ditentukan oleh popularitas dan elektabilitas calon.
“Kalau hanya itu yang menjadi penilaian, maka walaupun visi misinya tidak bagus, atau tes psikologinya kurang mendukung maka bisa lolos,” katanya.
Oleh sebab itu, perlu dipadukan antara kemampuan sumber daya manusia, popularitas dan elektabilitas seorang bakal calon.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain