Jakarta, Aktual.co —Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) akan segera merealisasikan kredit tanpa agunan (KTA) bagi pedagang kaki lima (PKL) di seluruh Indonesia, agar modal dan daya saing usaha mereka terdongkrak. Demikian dinyatakan Ketua Umum DPP APKLI dr. Ali Mahsun, M. Biomed di Jakarta, Sabtu (7/2), dalam siaran pers yang diterima Aktual.co hari Minggu (8/2).

Menurut Ali Mahsun, sudah saatnya PKL diberi akses kredit modal usaha. Dan negara, dalam hal ini pemerintah, harus menyudahi memanjakan pengusaha besar. Diskriminasi dan ketidakadilan atas akses kredit modal usaha terhadap PKL, yang berlangsung sejak Indonesia Merdeka, harus segera dihentikan.

PKL itu mandiri, ulet dan tangguh dalam menjalankan usahanya. Mereka tak pernah meminta kebijakan berlebihan kepada negara, kecuali menuntut hak konstitusional mereka sebagai warga negara. Sungguh ironis dan pilu, sejak Indonesia merdeka, PKL sulit mengakses modal usaha akibat kebijakan diskriminatif pemerintah,” kata Ali Mahsun.

“Dengan dalih unbankable, unreliable, tak memiliki agunan kredit, dan hambatan administrasi, PKL selalu dipersulit mengakses kredit modal usaha. Negara harus hadir dalam setiap upaya mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, bukan sebaliknya. Kenyataan ini harus dihentikan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” tambah Ali.

Untuk itu, ujar Ali, APKLI segera merealisasikan KTA Modifikasi Grameen Bank bagi PKL dengan pola terseleksi dan tanggung renteng, berbasis komunitas dan pendampingan. Langkah ini adalah keharusan dalam upaya mendongkrak akses modal dan daya saing usaha PKL, di tengah dahsyatnya arus ekonomi kapitalis dan liberalis yang saat ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kita prihatin bahwa para pendidik masih terus menggunakan hukuman fisik dalam pendidikan. Padahal hukuman fisik sering berubah menjadi bentuk penyiksaan yang pasti rendah fungsi pendidikannya, juga tidak ada bukti akurat bahwa tindakan tersebut efektif untuk mendidik seorang siswa.

Demikian dikatakan Abdul Waidl, Koordinator Nasional Jaringan Pementau Pendidikan Indonesia (JPPI), dalam siaran pers yang diterima Aktual.co hari Minggu (8/2).

Pernyataan Abdul Waidl dilatarbelakangi berita seorang siswi SMPN di Kabupaten Majalengka, Lintang (13), yang akhirnya meninggal di Puskesmas, setelah jatuh karena tidak kuat mengelilingi lapangan sebagai hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR).

Abdul Waidl mengingatkan, guru selalu melarang anak-anak melakukan tawuran dan bullying. Larangan tersebut disebabkan kesadaran bahwa kekerasan sama sekali bukan jalan penyelesaian. Kekerasan menimbulkan dendam yang sulit usai, bahkan sering mereproduksi kekerasan baru dan berkelanjutan (terus-menerus).

Atas dasar tersebut, JPPI menyerukan, agar semua bentuk kekerasan atau hukuman fisik dihilangkan dari proses pendidikan. Semua pemangku kepentingan pendidikan bersama-sama mencari jalan keluar setiap kali ada masalah dalam proses belajar, termasuk ketika seorang anak tidak bersedia mengerjakan PR. Karena, bisa jadi hal tersebut disebabkan guru yang perlu lebih kreatif menjalankan proses belajar-mengajar, sehingga menjadi lebih menyenangkan dan anak tertarik untuk terlibat aktif.

Artikel ini ditulis oleh: