Banda Aceh, Aktual.co —  Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh dan seluruh elit politik, harus mempertahankan bendera Aceh yang telah disahkan pada tahun 2013 lalu. Sampai kini polemik bendera itu belum rampung antara Aceh dan Jakarta.
 “Saya rasa tidak pantas kalau Jakarta bilang bendera bulan bintang sebagai bendera separatis. Pasalnya, setelah MoU Helsinki tidak dikenal lagi istilah separatis,”ungkap Ketua Komisi A DPRK Aceh Utara, Sulaiman, Sabtu (7/2).
 Ditambahkan, bendera bulan bintang itu harus dipertahankan oleh elit politik Aceh, pemerintah Aceh, DPR Aceh dan pihak terkait lainnya.
“Kita berharap Pemerintah Pusat  jangan mempersoalkan lagi tentang bendera Aceh. Kalau pun dipermasalahkan, berarti mereka tidak menghargai hasil kerja DPR Aceh selama ini,” tergasnya.
 Selama ini, wacana perubahan bendera bulan sabit bintang itu menguat berubah menjadi bendera berbentuk Alam Peudeung seperti bendera Kerajaan Aceh masa silam.
 “Aceh dulu dikenal sebagai negara yang merdeka, berdaulat serta berdiri sendiri. Al Quran, Hadits dan Ijima’ menjadi pegangan dan undang-undang negara saat itu,”katanya, seraya menambahkan, kalau bendera alam peudeng menjadi bendera Aceh, apakah Aceh siap berpedoman kepada Al Quran, Hadits dan Ijima’.
 Disebutkan, pemerintah pusat harus menghargai perjuangan rakyat Aceh yang begitu panjang, hingga menghasilkan perdamaian dari konflik Aceh. 
“Para petinggi Aceh dari tingkat Gubernur, Wakil Gubernur, DPR Aceh, partai politik dan semua pihak jangan mudah terpengaruh dengan  Jakarta. Kita semua sepakat bendera Aceh adalah bendera bulan bintang yang harus dikibarkan segera pada 15 Agustus mendatang,” pungkas politisi Partai Aceh itu.
 Sekadar informasi, pemerintah pusat mengembalikan persoalan Qanun Bendera dan Qanun Lambang Aceh ke Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh menyatakan akan membahas persoalan qanun itu dengan DPRA dalam waktu dekat ini. 

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co —  Relawan Jokowi yang tergabung dalam Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) meminta kepada elit dan pimpinan partai politik jangan merecoki Presiden Joko Widodo dengan memperuncing dan memperbesarkan konflik dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputeri. 
Hal itu menyusul polemik konflik interest penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Koordinator Humas dan Jaringan JNIB Khairul Fahmi menyatakan, pertentangan atau menciptakan konflik yang berkepanjangan antara elit dan pimpinan parpol berujung pada ‘akrobat politik’. Persoalan melantik atau tidak melantik seseorang menjadi Kapolri merupakan tugas dan wewenang konstitusi. 
“Melantik Komjen BG menjadi Kapolri itu urusan Presiden Jokowi. Jika ada kritik tajam secara langsung kepada Megawati merupakan tanggung jawab moral mencalonkan Jokowi sebagai Presiden,” ujar dia  dalam persiapan konsolidasi relawan Jokowi-JK di Jakarta dan kongres JNIB di Bandung, ditemui di Semarang, Sabtu (7/2).
Ia menegaskan, mandat ideologi yang diberikan Ketua Umum PDI-Perjuangan kepada Jokowi dalam rangka menegakkan ‘Nawacita’ dan ‘Tri Sakti Bung Karno’.
Pihaknya berharap kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tetap konsisten melaksanakan Nawacita dan Tri Sakti. Sikap itu sebagaimana yang tercantum dalam dokumen visi-misi calon Presiden dan Wakil Presiden yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum saat itu.
Sebaliknya, bila ada poin Nawacita yang tidak dijalankan sesuai janji politik keduanya saat pemilihan presiden (Pilpres) 2014 lalu, pihaknya akan melakukan gelombang aksi secara besar-besaran. 
“Kami siap turun jalan dan membangun panggung-panggung politik perlawanan. Bilamana hal ini tidak dijalankan oleh Presiden dan Wapres,”  ujar dia.
Dirinya meminta kepada para pimpinan Kompolnas tidak ribut dan terjebak pada persolan pelantikan Komjen BG menjadi Kapolri. Justru meminta kepada Kompolnas agar menyerahkan calon-calon kapolri yang bebas kepentingan konflik interest.
“Setidaknya Kompolnas minimal mengajukan tiga nama calon Kapolri. Agar betul-betul bebas dari hal-hal dikemudian hari,” pungkas dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Banda Aceh, Aktual.co — Masyarakat Kota Lhokseumawe meminta Kementerian Agama RI memberikan tambahan kuota jemaah Haji untuk kota tersebut. Pasalnya, waiting list (antrean) berangkat ke Tanah Suci untuk warga kota tersebut  menunggu hingga 17 tahun mendatang.
 Kasi Haji dan Umrah, Kemenag Kota Lhokseumawe, Hamdani Daud, Sabtu (7/2) menyebutkan data terakhir yang dimiliki pihaknya jumlah calon jemaah Haji di kota itu sebanyak 3.522 orang. 
“Sedangkan kuota Lhokseumawe untuk berangkat ke tanah suci hanya 222 orang per tahun. Bisa 17 tahun lagi baru berangkat semua calon jemaah haji ke tanah suci,” ujar Hamdani.
 Ditambahkan, setiap hari, pihaknya menerima lima sampai tujuh orang pendaftar calon jamaah Haji. Diprediksi, jumlah calon jamaah Haji yang telah mendaftar baru tuntas diberangkatkan pada tahun 2022 mendatang.
 Secara keseluruhan untuk Provinsi Aceh, waiting list mencapai 68.708 orang. Dengan jumlah itu, diprediksi baru bisa berangkat menunaikan ibadah haji seluruhnya pada tahun 2033 mendatang.
 Di tempat yang berbeda, warga Kota Lhokseumawe, Ramlah Daud, berharap Kementrian Agama RI memberikan kuota tambahan untuk provinsi Aceh. Sehingga, masyarakat bisa berangkat ke Tanah Suci tepat waktu. 
“Jangan sampai, ketika berangkat ke Tanah Suci, usia kita sudah uzur baru bisa berangkat,” pungkasnya. 

Artikel ini ditulis oleh: