Jakarta, Aktual.co — Nama Menteri BUMN Rini Soemarmo dan Menteri ESDM Sudirman Said masuk dalam daftar Menteri yang bakal di-reshuflle oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu menyusul ‘ulah’ keduanya yang dianggap tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Direktur Polltracking, Hanta Yudha mencontohkan, sebagai pembantu Presiden, setiap Menteri haruslah mengikuti aturan Presiden.
“Ada tiga indikator penilaian,  kinerja, loyalitas, acseptabilitas,” kata Hanta, dalam diskusi Warung Daun, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).
Soal kinerja, selama 100 hari kepempinan Jokowi-JK, Hanta melihat publik sudah memberi penilaian atas kinerja Menteri masing-masing.
“Selanjutnya, Menteri harus loyal hanya kepada Presiden. Sebelum jadi Menteri boleh dia bukan orang Jokowi, tapi kalau sudah jadi Menteri nggak ada lagi dualisme, triisme, hanya loyal ke Presiden,” ungkapnya.
Tapi, Hanta memang tidak menyebut jelas nama-nama Menteri yang patut diganti. “Hal itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, nama Rini Soemarno dan Sudirman Said menjadi dua dari sekian nama Menteri yang patut diganti.
Desakan pergantian terhadap Rini bukan hanya muncul dari kalangan sipil. PDI-Perjuangan, partai pengusung dan pendukung utama Presiden Jokowi juga terus merongrong agar Rini segera diganti. Rini dinilai banyak menempatkan pihak-pihak asing dalam mengelola sumber daya tanah air.
Sementara itu, Sudirman Said dinilai melakukan kesalahan dengan menunjuk atau mengangkat Widyawan Prawiraatmaja sebagai staf Khusus Kementerian ESDM dan Naryanto Wagimin sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirjen Migas tanpa melalui tes intregitas di KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Populi Center,  Nico Harjanto mengatakan, kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo masih cukup baik. Pasalnya, kepercayaan masyarakat akan menurun jika Jokowi tidak bisa mengatasi konflik KPK-Polri.
“Kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih 58 persen dan Jusuf Kalla 49 persen tapi kalau kita meminta masyarakat memberikan rapor kepemimpinan kepada pemerintahan Jokowi,  70 persen masih memberikan nilai 6 sampai 10, artinya masih bagus,” ujar Nico, di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).
Nico menerangkan, bila Presiden tidak bisa menyelesaikan masalah KPK dengan Polri, maka tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan  dan kinerja Jokowi akan menurun drastis. Selain itu, akan membahayakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi. 
“Saya kira Presiden itu sudah harus diselamatkan, dalam konteks ini supaya jangan sampai disebut ‘Presiden Boneka’ dari kekuatan politik di belakang layar atau tersandera oleh kekuatan politik,” katanya lagi. 
Sementara itu, terkait dengan reshuffle kabinet,  kata Nico, dimungkinkan Jokowi terjun dengan mengajak partai baru berkaitan dengan munculnya desakan untuk me-reshuffle.
“PDIP sudah mendesak adanya reshuffle apalagi ada dukungan politik yang lebih kuat, reshuffle sangat mungkin apalagi Presiden telah menyampaikan akan mengevaluasi kinerja Menteri secara rutin jika tidak mencapai target akan mengganti Menterinya,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Demam Berdarah Dengue (atau disingkat DBD) disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes Aegipty atau Aedes Albopictus berkelamin betina. Nyamuk berkaki belang-belang putih ini menggigit manusia di siang hari.
Biasanya, penyakit demam berdarah mewabah ketika pergantian musim dari musim penghujan ke musim kemarau atau sebaliknya.
Gejala penyakit DBD sampai sekarang memang tidak terduga. Namun secara umum, penyakit ini memiliki ciri seperti panas tinggi, pusing, bahkan muntah darah. Namun sayangnya, gejala yang sama sering ditemukan pada penyakit lain. Akibatnya, sampai sekarang sering terjadi salah diagnosis. Oleh sebab itu, Anda harus lebih waspada dan mengenali gejala lainnya.
Berikut, gejala demam berdarah dengue1. Mendadak panas tinggi selama 2 – 7 hari, tampak lemah lesu suhu badan antara 38ºC sampai 40ºC atau lebih.2. Tampak binti-bintik merah pada kulit dan jika kulit direnggangkan bintik merah itu tidak hilang.3. Kadang-kadang perdarahan di hidung (mimisan).4. Mungkin terjadi muntah darah atau buang air besar darah5. Tes Torniquet positif6. Adanya perdarahan yang petekia, akimosis atau purpura7. Kadang-kadang nyeri ulu hati, karena terjadi perdarahan di lumbung8. Bila sudah parah, penderita gelisah, ujung tangan dan kaki dingin Berkeringat Perdarahan selaput lendir mukosa, alat cerna gastrointestinal, tempat suntikan atau ditempat lainnya9. Hematemesis atau melena10. Trombositopenia ( =100.000 per mm3)11. Pembesaran plasma yang erat hubungannya dengan kenaikan permeabilitas dinding pembuluh darah, yang ditandai dengan munculnya satu atau lebih dari, kenaikan nilai 20% hematokrit atau lebih tergantung umur dan jenis kelamin
Lalu, menurunnya nilai hematokrit dari nilai dasar 20 persen atau lebih sesudah pengobatanTanda-tanda pembesaran plasma yaitu efusi pleura, asites, hipo -proteinaemia
Pertolongan Pertama Penderita Demam BerdarahDokter menjelaskan dalam menangani kasus demam berdarah hanya perlu bermain dengan cairan, saat terjadi kebocoran harus banyak minum, tapi saat kebocorannya sudah selesai maka dalam waktu 2×24 jam asupan cairan harus dikurangi.
Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk pertolongan pertama terhadap penderita demam berdarah yaitu:
1. Memberikan minum sebanyak mungkin.2. Kompres agar panasnya turun.3. Memberikan obat penurun panas.4. Jika dalam waktu 3 hari demam tidak turun atau malah naik segera bawa ke rumah sakit atau puskesmas.5. Jika tidak bisa minum atau muntah terus menerus, kondiai bertambah parah, kesadaran menurun atau hilang maka harus dirawat di rumah sakit.
Sekarang ini merupakan masa peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau, dimana nyamuk demam berdarah sedang berkembang biak. Karena itu, semoga pemahaman mengenai gejala demam berdarah ini bermanfaat untuk mencegah wabah penyakit yang satu ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Berbeda dengan Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memliki peran besar di partai pengusungnya, Presiden RI saat ini Joko Widodo justru tidak memiliki kuasa apapun di PDIP. Sehingga wajar jika intervensi politik dari partai pengusungnya itu sulit diredam oleh Jokowi.
Namun demikian, tekanan dalam sistem politik merupakan hal yang wajar dan pasti selalu ada serta bukan juga merupakan hal yang negatif atau aib dalam dunia politik. Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik, Hanta Yudha.
“Yang membedakan Jokowi dengan pak SBY, yaitu tekanan dari partainya sendiri. Kalau SBY saat itu di partainya memiliki hak veto player, karena dia pemimpin partainya sendiri. Jadi setiap intervensi dari dalam partainya bisa diredam langsung oleh SBY,” kata Yudha di Jakarta, Sabtu (7/2).
Kata ia, juga tidak menutup kemungkinan jika opini-opini publik yang sedang mencuat menginginkan agar Jokowi menarik diri dari partai pengusungnya, dalam hal ini PDIP, bisa saja terjadi. Pasalnya, tidak ada hal yang mustahil dalam dunia politik.
“Tidak akan ada yang tidak mungkin dalam politik. Pendapat publik itu bebas saja. Tapi harus diketahui juga, Jokowi itu bukan Gusdur, Jokowi bukan Ahok,” imbuhnya.
Meski begitu, ia juga menegaskan kembali, bukanlah hal yang mustahil seorang Jokowi keluar dari partai mengingat ini adalah politik.
“Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik,” katanya lagi. 
Dia menilai, justru sinyal-sinyal yang sejauh ini telah ditunjukan Jokowi adalah kode bahwa dirinya juga bisa memilih jalannya sendiri.
“Poinnya itu bukan Jokowi akan pindah, tapi kode. Ini kode kalau jokowi mencoba menunjukan kalau dirinya juga bisa pindah, bisa manuver, bisa bermain catur, bisa bersilat lidah dengan pak Prabowo. Seperti itu. Kode itu sangat jelas,” terangnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Presiden RI,  Joko Widodo sedang dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat sulit. Hal ini juga tidak terlepas dari intervensi dan lobi-lobi politik baik dari internal partai pengusung Jokowi atau pun eksternal partainya.
Meski begitu, tekanan dalam sistem politik merupakan hal yang wajar dan pasti selalu ada. Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik, Hanta Yudha.
“Kebetulan saya melakukan riset atau suatu kajian terhadap lima tahun pertama mulai dari periode kedua pak SBY, jadi ada penekanan sistem meskipun ada perbedaan leadership skill dan style kepemimpinan antara presiden ke presiden. Dari hasil riset, sulit mengungkiri kalau dalam sistem kita ini mau tidak mau ada intervensi akomodatif, dalam bahasa akademiknya, ada pola intervensi dari berbagai macam kepentingan politik dan itu wajar-wajar saja,” paparnya, di Jakarta, Sabtu (7/2).
Menurutnya, hal itu bukanlah hal yang negatif dan bukan juga aib dalam dunia politik. Maka dari itu wajar jika kemudian setiap parpol memiliki aspirasi.
“Di saat yang sama Presiden terpaksa atau dipaksa harus mengakomodir, jadi sulit kalau kita memimpikan kampanye Jokowi yang menyebut koalisi tanpa syarat, Kabinet ramping tanpa lelang-lelang jabatan. Saya pikir itu hal hal yang sangat sulit dilakukan. Meskipun itu niatnya baik namun realitasnya sangat sulit dilakukan,” ujarnya.
Berikut, lima kelompok yang berperan dalam intervensi tersebut. 
Lebih jauh, Yudha menjelaskan, bahwa dirinya mencoba membuat diagram untuk mengelompokan intervensi yang hadir.
“Pertama dari segi partai-partai. Kalau KIH tentu ada beberapa partai selain PDIP, ada Nasdem, Hanura, PPP dan PKPI, itu cukup kuat tekanannya. Itu satu kelompok. Kedua, kelompok bisnis, itu juga memiliki kepentingan,” ujarnya.
Kemudian, lanjutnya, yang ketiga adalah organisasi masyarakat (Ormas), kelompok kepentingan termasuk Projo, itu termasuk jika dipetakan. Lalu yang keempat, adalah Koalisi Merah Putih (KMP) tapi dengan pola yang berbeda.
“Karena dia oposisi tentu tidak seperti dia minta Menteri misalnya, tetapi menghiasi dinamika. Yang kelima ini yang membedakan Jokowi dengan pak SBY, yaitu tekanan dari partainya sendiri. Kalau SBY saat itu dipartainya memiliki hak veto player, karena dia pemimpin partainya sendiri. Jadi setiap intervensi dari dalam partainya sendiri bisa diredam sendiri oleh SBY,” ungkapnya.
“Nah lima hal ini terus berputar dan berayun dan tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa juga dihindari. Ini akan selalu ada. kalau bicara keputusan politik itu tidak ada yang tanpa resiko. Sehingga dibutuhkan keberanian dan harus keterampilan membangun komunikasi dengan lima kelompok tadi disaat yang sama juga harus mendengarkan aspirasi publik,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh: