16 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38828

Amerika Mata-matai Wartawan Investigatif

Jakarta, Aktual.co —Sebuah survei terbaru menunjukkan sebagian besar jurnalis investigasi di Amerika Serikat percaya bahwa mereka dimata-matai oleh pemerintah. Sekitar dua pertiga anggota Investigative Reporters and Editors khawatir pemerintah mengumpulkan data panggilan telepon, email, atau komunikasi online para wartawan, menurut jajak pendapat yang dilakukan Pew Research Center/Columbia University, seperti yang dikutip dari Rimanews.com.

Menurut survey yang diikuti 671 wartawan, produser, editor, spesialis data, dan jurnalis foto investigasi kekhawatiran mengenai kegiatan mata-mata yang dilakukan pemerintah sangat tinggi di kalangan jurnalis yang membuat laporan tentang pemerintah federal atau keamanan nasional dan urusan luar negeri. Sebanyak 71 persen wartawan mengatakan pemerintah telah mengumpulkan data mereka. Sementara 62 persen wartawan investigasi lainnya menyetujui hal tersebut.

Hampir 50 persen wartawan investigasi mengatakan mereka telah mengubah cara mereka menyimpan dokumen karena masalah tersebut. Jumlah yang sama mengatakan bos mereka tidak memberi perlindungan yang cukup bagi mereka dan sumber-sumber mereka dari pengawasan dan hacking. Sebanyak 2 persen di antaranya bahkan mengatakan kegiatan mata-mata memaksa mereka untuk meninggalkan jurnalisme investigatif.

Mayoritas responden mengatakan mereka tidak terpengaruh oleh kegiatan mata-mata yang dilakukan pemerintah. Sementara 3 persen di antaranya mengatakan pengawasan tersebut akan mencegah mereka mengejar cerita tertentu. Survei ini dilakukan di tengah kekhawatiran tindakan keras pemerintah atas bocornya keamanan nasional. Kelompok HAM mengatakan kebijakan tindakan keras merupakan ancaman bagi kebebasan pers.

Mantan reporter CBS Sharyl Attkisson bersaksi di depan panel Senat pekan lalu dan mengatakan pejabat pemerintah memperlakukan jurnalis investigatif dan sumber mereka seperti “musuh negara”. “Tugas mendapatkan kebenaran tidak pernah sesulit ini,” katanya pada sidang konfirmasi calon Jaksa Agung, Loretta Lynch. Sebanyak, 13 persen wartawan mengatakan mata-mata atau hacking yang dilakukan pemerintah akan membuat mereka berpikir berkali-kali untuk menjangkau seorang atau sebuah sumber berita.

Janda Pelaku Teroris di Perancis Muncul dalam Video ISIS

Jakarta, Aktual.co —Seorang perempuan muda yang muncul dalam salah satu video propaganda Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) diduga adalah Hayat Boumeddiene, janda salah satu pelaku serangan teror di Paris bulan lalu. Video berjudul Blow Up France 2 atau Ledakkan Perancis 2 dirilis pada Selasa (3/2) oleh seorang pejuang ISIS yang menggunakan bahasa Perancis dan berisi ajakan untuk kembali melakukan serangan di negeri tersebut.

Seorang perempuan muda yang mengenakan cadar, pakaian khas militer, dan menenteng sepucuk senapan serbu AK-47 terlihat berdiri di samping sang juru bicara. “Pemerintah Perancis sedang melakukan penyelidikan kemungkinan bahwa perempuan tersebut adalah Hayat Boumeddiene,” kata seorang sumber aparat keamanan Perancis kepada CNN. Suami Hayat, Amedy Coulibaly, tewas pada 9 Januari lalu setelah dia membunuh empat orang sandera di sebuah toko serba ada Yahudi dan seorang polisi wanita di Paris.

Hayat, yang diyakini berada di Suriah, menikahi Amedy secara Islam, tetapi pernikahan mereka tak tercantum di kantor catatan sipil Perancis. Amedy menyandera sejumlah orang di toko Yahudi itu dua hari setelah Said dan Cherif Kouachi menyerang majalah satire Charlie Hebdo yang menewaskan 12 orang. Pada 2 Januari lalu, Hayat diketahui terbang dari Madrid, Spanyol, menuju Istanbul, Turki, setelah Amedy mengantarnya dengan mobil ke ibu kota Spanyol itu. Menurut Pemerintah Turki, Hayat kemudian menyeberangi perbatasan menuju Suriah pada 8 Januari, sehari setelah serangan Charlie Hebdo. Sejak itu, jejak Hayat Boumeddine tak dapat ditelusuri.

Pilkada Serentak, KPU Medan Tunggu Hasil Revisi UU Pilkada

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menunggu hasil revisi UU Pilkada terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di 14 kabupaten/kota.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Benget Manahan Silitonga mengatakan bahwa pihaknya memang telah menyiapkan sejumlah draf tahapan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak itu.
Namun tahapan tersebut dibuat dengan asumsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang dikeluarkan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu diterima sepenuhnya.
Setelah mengetahui adanya revisi, pihaknya harus menunggu pembahasan tersebut selesai agar ada kepastian aturan dalam penyelenggaraan pilkada di 14 daerah itu.
“Kemarin itu masih draf, belum menjadi PKPU. Jadi, kami menunggu revisi itu biar resmi kalau bergerak,” katanya, di Medan, Jumat (6/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Partai Liberal Berusaha Gulingkan PM Australia

Jakarta, Aktual.co — Partai Liberal Australia berusaha menggulingkan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri. Kepemimpinan Abbott dipertanyakan karena kerap kali melakukan beragam kebijakan kontroversial. Puncaknya terjadi saat Abbott menyerahkan gelar ksatria Australia ke Pangeran Philip asal Kerajaan Inggris. Partai Liberal pun bergolak, dan berencana segera menggelar voting untuk menentukan nasib Abbott.

Selama ini, banyak warga Australia yang ingin terlepas dari monarki Inggris dan menjadi negara republik. Tindakan Abbott terhadap Pangeran Philip dinilai sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan semangat masyarakat. “Saya rasa kita harus melakukan ini (voting) dan menguji dukungan terhadap kepemimpinan saat ini,” ujar Luke Simpkins, salah satu petinggi Partai Liberal, dalam surat elektronik pada semua anggota partai, Jumat (6/2).

“Kenyataannya adalah, orang-orang sudah berhenti mendengarkan perdana menteri,” kata Simpkins pada Sky News. Kamis kemarin, Tony Abbott mengaku “sangat percaya diri” akan tetap menjadi Perdana Menteri Australia, setelah munculnya isu dirinya mungkin akan digulingkan. “Saya mengenal, memercayai dan menghormati kolega saya (di Partai Liberal). Saya tahu semua kolega saya terpilih untuk mengakhiri kekacauan di Australia, dan saya yakin mereka akan tetap berkomitmen menjalankan pekerjaannya,” ungkap Abbott.

Raja Yordania: ISIS Wajib Bersiap

Jakarta, Aktual.co —Seorang pejabat Jordania membantah laporan yang beredar yang menyebut Raja Abdullah II siap memimpin langsung dan menerbangkan sendiri pesawat tempurnya untuk membalas dendam pada ISIS. Laporan tersebut beredar luas, lengkap dengan foto-foto Raja Abdullah mengenakan seragam militer, pada Kamis (5/2).

Namun seorang pengacara asal Amerika Serikat yang sempat bertemu Raja Jordania King Abdullah II, tak lama setelah pilot Jordania dibakar hidup-hidup oleh kelompok militan ISIS mengatakan, kelompok itu akan menyesali perbuatannya. Menurut pengacara ini, Raja Abdullah bukanlah Barack Obama.

Pengacara yang juga anggota Senat AS dari Partai Republik Duncan Hunter Jr dan mantan veteran Angkatan Laut AS yang pernah bertugas di Irak dan Afghanistan,  mengatakan kepada Fox News Channel, Raja Abdullah telah menonton film yang dibintangi Clint Eastwood sebagai referensinya untuk membalas dendam atas kematian pilot pesawat tempur Jordania.

Hunter, yang mengatakan dirinya ikut serta dalam pertemuan dengan raja-raja Arab, membandingkan kepempimpinan Raja Abdullah dengan Barack Obama dalam menghadapi perang melawan ISIS. Menurutnya, Raja Abdullah memiliki sikap dan ketegasan yang sangat kuat.

Pemerintah Akan Tingkatkan Perlindungan TKI

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah bertekad meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri termasuk di Malaysia.
“Kuncinya pada peningkatan perlindungan,” kata Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri di Putrajaya, Malaysia, Jumat (6/2).
Dia menyebutkan, saat ini realitas penempatan TKI ada dua channel yaitu official dan non official.
Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermanto mengatakan berdasar catatan Imigrasi Malaysia, saat ini terdapat 830.000 TKI legal atau dengan dukungan dokumen yang ditentukan di Malaysia.
Sementara untuk TKI tanpa dokumen diperkirakan sekitar 1,3 juta orang sehingga terdapat sekitar dua juta TKI di Malaysia.
“Tapi saya kira bisa lebih dari itu,” katanya di Kuala Lumpur.
Upaya perlindungan terhadap TKI yang legal lebih mudah dilakukan dibanding dengan yang ilegal.
Menurut dia, pekerjaan rumah utama dalam penyelesaian TKI ilegal harus diselesaikan secara bersama, tidak bisa diselesaikan hanya satu negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain