Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Yordania membebaskan pemimpin spiritual Al-Qaeda, Sheikh Abu Mohammad al-Maqdisi, dari terali besi. Keterangan tersebut disampaikan seorang sumber keamanan, Kamis, (5/2). Tidak ada alasan jelas yang disampaikan kepada media massa mengenai pembebasan Al-Maqdisi yang dilakukan dua hari setelah Al-Qaeda cabang Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) membakar hidup-hidup pilot tempur Yordania.

Namun sumber keamanan lainnya menerangkan kepada Reuters bahwa Maqdisi diharapkan mengecam eksekusi terhadap pilot Yordania, Moaz al-Kassasbeh, karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maqdisi yang dijatuhi hukuman selama beberapa tahun pernah dibebaskan dari penjara pada Oktober 2014 setelah mengecam pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. “Dia dibebaskan pada Kamis atas perintah kejaksaan agung,” kata sumber keamanan kepada Reuters.

Ulama berpengaruh dan mentor Al-Qaeda ini lahir di Nablus, Palestina, pada 1959. Ketika dia masih belia, keluarganya pindah ke Kuwait. Selanjutnya, pemuda ini melanjutkan studi di Universitas Mosul, Irak. Dari pendidikan inilah Maqdisi mempelajari dunia Islam

Jakarta, Aktual.co —Sebuah survei terbaru menunjukkan sebagian besar jurnalis investigasi di Amerika Serikat percaya bahwa mereka dimata-matai oleh pemerintah. Sekitar dua pertiga anggota Investigative Reporters and Editors khawatir pemerintah mengumpulkan data panggilan telepon, email, atau komunikasi online para wartawan, menurut jajak pendapat yang dilakukan Pew Research Center/Columbia University, seperti yang dikutip dari Rimanews.com.

Menurut survey yang diikuti 671 wartawan, produser, editor, spesialis data, dan jurnalis foto investigasi kekhawatiran mengenai kegiatan mata-mata yang dilakukan pemerintah sangat tinggi di kalangan jurnalis yang membuat laporan tentang pemerintah federal atau keamanan nasional dan urusan luar negeri. Sebanyak 71 persen wartawan mengatakan pemerintah telah mengumpulkan data mereka. Sementara 62 persen wartawan investigasi lainnya menyetujui hal tersebut.

Hampir 50 persen wartawan investigasi mengatakan mereka telah mengubah cara mereka menyimpan dokumen karena masalah tersebut. Jumlah yang sama mengatakan bos mereka tidak memberi perlindungan yang cukup bagi mereka dan sumber-sumber mereka dari pengawasan dan hacking. Sebanyak 2 persen di antaranya bahkan mengatakan kegiatan mata-mata memaksa mereka untuk meninggalkan jurnalisme investigatif.

Mayoritas responden mengatakan mereka tidak terpengaruh oleh kegiatan mata-mata yang dilakukan pemerintah. Sementara 3 persen di antaranya mengatakan pengawasan tersebut akan mencegah mereka mengejar cerita tertentu. Survei ini dilakukan di tengah kekhawatiran tindakan keras pemerintah atas bocornya keamanan nasional. Kelompok HAM mengatakan kebijakan tindakan keras merupakan ancaman bagi kebebasan pers.

Mantan reporter CBS Sharyl Attkisson bersaksi di depan panel Senat pekan lalu dan mengatakan pejabat pemerintah memperlakukan jurnalis investigatif dan sumber mereka seperti “musuh negara”. “Tugas mendapatkan kebenaran tidak pernah sesulit ini,” katanya pada sidang konfirmasi calon Jaksa Agung, Loretta Lynch. Sebanyak, 13 persen wartawan mengatakan mata-mata atau hacking yang dilakukan pemerintah akan membuat mereka berpikir berkali-kali untuk menjangkau seorang atau sebuah sumber berita.

Jakarta, Aktual.co —Seorang perempuan muda yang muncul dalam salah satu video propaganda Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) diduga adalah Hayat Boumeddiene, janda salah satu pelaku serangan teror di Paris bulan lalu. Video berjudul Blow Up France 2 atau Ledakkan Perancis 2 dirilis pada Selasa (3/2) oleh seorang pejuang ISIS yang menggunakan bahasa Perancis dan berisi ajakan untuk kembali melakukan serangan di negeri tersebut.

Seorang perempuan muda yang mengenakan cadar, pakaian khas militer, dan menenteng sepucuk senapan serbu AK-47 terlihat berdiri di samping sang juru bicara. “Pemerintah Perancis sedang melakukan penyelidikan kemungkinan bahwa perempuan tersebut adalah Hayat Boumeddiene,” kata seorang sumber aparat keamanan Perancis kepada CNN. Suami Hayat, Amedy Coulibaly, tewas pada 9 Januari lalu setelah dia membunuh empat orang sandera di sebuah toko serba ada Yahudi dan seorang polisi wanita di Paris.

Hayat, yang diyakini berada di Suriah, menikahi Amedy secara Islam, tetapi pernikahan mereka tak tercantum di kantor catatan sipil Perancis. Amedy menyandera sejumlah orang di toko Yahudi itu dua hari setelah Said dan Cherif Kouachi menyerang majalah satire Charlie Hebdo yang menewaskan 12 orang. Pada 2 Januari lalu, Hayat diketahui terbang dari Madrid, Spanyol, menuju Istanbul, Turki, setelah Amedy mengantarnya dengan mobil ke ibu kota Spanyol itu. Menurut Pemerintah Turki, Hayat kemudian menyeberangi perbatasan menuju Suriah pada 8 Januari, sehari setelah serangan Charlie Hebdo. Sejak itu, jejak Hayat Boumeddine tak dapat ditelusuri.

Jakarta, Aktual.co — Partai Liberal Australia berusaha menggulingkan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri. Kepemimpinan Abbott dipertanyakan karena kerap kali melakukan beragam kebijakan kontroversial. Puncaknya terjadi saat Abbott menyerahkan gelar ksatria Australia ke Pangeran Philip asal Kerajaan Inggris. Partai Liberal pun bergolak, dan berencana segera menggelar voting untuk menentukan nasib Abbott.

Selama ini, banyak warga Australia yang ingin terlepas dari monarki Inggris dan menjadi negara republik. Tindakan Abbott terhadap Pangeran Philip dinilai sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan semangat masyarakat. “Saya rasa kita harus melakukan ini (voting) dan menguji dukungan terhadap kepemimpinan saat ini,” ujar Luke Simpkins, salah satu petinggi Partai Liberal, dalam surat elektronik pada semua anggota partai, Jumat (6/2).

“Kenyataannya adalah, orang-orang sudah berhenti mendengarkan perdana menteri,” kata Simpkins pada Sky News. Kamis kemarin, Tony Abbott mengaku “sangat percaya diri” akan tetap menjadi Perdana Menteri Australia, setelah munculnya isu dirinya mungkin akan digulingkan. “Saya mengenal, memercayai dan menghormati kolega saya (di Partai Liberal). Saya tahu semua kolega saya terpilih untuk mengakhiri kekacauan di Australia, dan saya yakin mereka akan tetap berkomitmen menjalankan pekerjaannya,” ungkap Abbott.