Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembesi mengatakan perempuan di Indonesia bagian timur khususnya Papua acap mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Kondisi perempuan di Papua sangat memprihatinkan karena masih banyak yang mengalami KDRT,” ujar Yohana dalam acara silaturahim dengan Kowani di Jakarta, Jumat (6/2).

Penyebab utama dari KDRT tersebut, lanjut dia, disebabkan minuman keras.

Selain itu, juga perempuan di Indonesia bagian timur kerap menjadi perdagangan perempuan. Kondisi itu disebabkan pendidikan yang masih rendah.

“Kami mendekati pemuka agama, meminta agar dalam setiap khotbahnya disampaikan mengenai perlindungan perempuan dan anak,” jelas dia.

Tak hanya di Papua, Yohana juga melakukan pendekatan melalui agama di wilayah Jabodetabek.

“Ke depan, kami merancang program strategis untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” papar dia.

Yohana ingin perempuan di Tanah Air khususnya di wilayah timur tidak lagi minder atau berkecil hati dengan program strategis tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memerhatikan keberadaan desa adat yang selama ini acap tersingkirkan karena kepentingan industri.
“Desa adat harus dilindungi dan disejahterakan masyarakatnya. Pemerintah pusat dan daerah, harus lebih bijaksana dalam memberikan izin-izin kegiatan industri yang bersinggungan dengan wilayah desa adat,” ujar Marwan, di Jakarta, Jumat (6/2).
Penetapan desa adat akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
“Saya inisiatif untuk mendorong dilakukan revisi PP itu. Tentu ini akan melibatkan sejumlah kementerian terkait,” tambah dia.
Menteri Marwan mengatakan desa adat memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan wilayahnya sendiri.
“Justru keberadaannya harus diperkuat dan lebih mandiri membangun desanya, karena merupakan tanah leluhur yang sudah ratusan tahun ditempati masyarakat tersebut,” terang dia.
Dalam undang-undang, desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Misalnya, kata pria kelahiran Pati, Jawa Tengah ini, Huta atau Nagori di Sumatera Utara, Gampong di Aceh, kemudian Nagari di Sumatera Barat, Tiuh atau Pekon di Lampung, Desa Pakraman/desa adat di Bali, Lembang di Toraja, Banua dan Wanua di Kalimantan, dan Negeri di Maluku.
“Seperti budaya sosial desa, sidang perdamaian adat, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan lainnya yang berlaku secara adat desa, negara harus membantu memperkuatnya. Jangan diremehkan, apalagi mau disamakan dengan sistem desa lainnya. Yang penting mereka mampu mensejahterakan warganya,” imbuh Marwan.
Jika keberadaan desa adat akhirnya terganggu oleh maraknya industri yang memangkas tanah tinggalnya, maka tidak aneh kecenderungan kemiskinan di perdesaan akan semakin tinggi. Bahkan konflik akan sulit dihindari.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid