17 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38838

Menpora Tak Bisa Pastikan Kapan Penerbitan Keppres AS Keluar

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi belum bisa memastikan kapan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan Asian Games 2018, karena draf keputusan tersebut sudah di tangan Sekretariat Negara.

“Belum bisa dipastikan kapan keppres keluar. Itu domainnya setneg,” kata Menpora Imam Nahrawi di gedung Kemenpora Jakarta, Jumat (6/2).

Imam Nahrawi menjelaskan, meski keppres belum keluar, pihaknya telah mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Bahkan, pihaknya juga melakukan audiensi dengan Komisi X DPR RI serta stakeholder olahraga lainnya seperti KONI dan KOI.

“Ini gawe besar. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Kami ingin memberikan rasa sama ke tamu kita. Yang jelas semangat untuk mensukseskan Asian Games 2018 sudah ada,” katanya.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, untuk menerbitkan keppres membutuhkan proses yang panjang karena harus melibatkan banyak pihak dan lintas kementerian. Hal ini dilakukan agar tidak ada masalah dikemudian hari.

Tahapan demi tahapan, kata dia, sudah berjalan sesuai dengan rencana dan saat ini tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Joko Widodo. Sebagai persiapan untuk menghadapi kejuaraan empat tahunan ini juga sudah berjalan.

“Akan terus dibahas termasuk dimana lokasi pembukaan dan penutupan. Selain itu juga finalisasi pembagian cabang olahraga. September semuanya akan tuntas,” kata Imam Nahrawi.

Sesuai dengan rencana, Asian Games 2018 akan digelar dua kota yaitu Jakarta dan Palembang Sumatra Selatan. Namun, dalam perkembangannya kejuaraan itu juga ada dipertandingkan di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Dari beberapa daerah tersebut, Palembang mengaku paling siap untuk menggelar kejuaraan. Hal ini terjadi karena kota yang dikenal dengan Pempeknya itu memiliki Jakabaring Sport City dengan 18 lokasi pertandingan dan lima diantarannya bersertifikasi induk cabang olahraga internasional.

Namun hal ini bisa menjadi sia-sia, karena adanya ancaman dari Induk Olahraga Dunia dan Asia (IOC dan OCA), untuk menggagalkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games. Ini karena penggunaan logo lima ring yang disematkan dalam logo Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Artikel ini ditulis oleh:

Sebut Jakarta Paling Macet se-Dunia, Kadishub: Castrol Siapa?

Jakarta, Aktual.co —Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Benjamin Bukit tak mau ambil pusing dengan hasil survei Castrol Magnatec yang menyebut Jakarta sebagai kota paling macet se-dunia. 
Dia justru balik mempertanyakan survei yang dianggapnya tidak jelas parameter penilaiannya.
“Survei Castrol mengatakan begitu berarti dia punya penilaian sendiri. Tapi saya sendiri ngga tau castrol itu siapa,” kata Benjamin, saat dihubungi lewat telepon, Jumat (6/2).
Lanjut dia, “Artinya perlu tahu dulu Castrol itu apa, siapa dia, gitu.” 
Sebelumnya, survei castrol magnatec menempatkan Jakarta sebagai kota dengan kemacetan paling parah se-dunia. Kata Indeks Stop-Start Magnatec Castrol, pengemudi di Jakarta melakukan berhenti dan kembali berjalan dengan kendaraannya sebanyak 33.240 kali setahun. Atau jauh melebihi rata-rata pengemudi pada umumnya yaitu 18 ribu kali berhenti-jalan.
Dengan kata lain, dalam satu hari, pengemudi di Jakarta bisa melakukan ‘stop-start’ hingga 91 kali. 
Angka ini didapat dari pengguna navigasi TomTom yang dapat menghitung jumlah berhenti dan kembali berjalan, per kilometer.
Untuk kota di Indonesia, Jakarta tak sendiri. Ada Surabaya, Jawa Timur yang duduk di peringkat ke empat. Dengan angka stop-start 29.880 kali setahun. 
Hasil lengkap survei castrol sebagai berikut: 1. Jakarta, Indonesia – 33.2402. Istanbul, Turki – 32.5203. Mexico City, Meksiko – 30.8404. Surabaya, Indonesia – 29.8805. St. Petersburg, Rusia – 29.0406. Moskow, Rusia – 28.6807. Roma, Italia – 28.6808. Bangkok, Thailand – 27.4809. Guadalajara, Meksiko – 24.84010. Buenos Aires, Argentina – 23760.

Artikel ini ditulis oleh:

April, Pemerintah Kucurkan Dana Desa Sebesar Rp240 Juta

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan mengucurkan dana sebesar Rp240 juta ke 74 ribu desa di seluruh Indonesia, pada April 2015.
Demikian disampaikan Mendes PDTT, Marwan Jafar, dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR, di gedung DPR, Senayan, Jumat (6/2).
Jumlah tersebut merupakan bagian dari total dana sebesar Rp1,4 Miliar yang akan dialirkan secara bertahap, selama lima tahun.
“Dari pusat saja kurang lebih Rp240 juta. Jadi Rp20 triliun dibagi 74.000 desa di Indonesia. Kurang lebih di tiap desa Rp240 jutaan. Bisa kurang, bisa tambah sesuai empat indikator,” ujar dia.
Dijelaskan, indikator pertama yakni berdasarkan jumlah penduduk. Kedua luas wilayah, ketiga tingkat kemiskinan dan terakhir letak geografis suatu desa.
Tak hanya itu, sesuai dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, dana desa tersebut di antaranya akan dipergunakan untuk pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Tentunya yang penting adalah disesuaikan dengan hasil musyawarah desa peruntukannya untuk apa. Makanya, kemarin saya bicara soal Badan Usaha Milik Desa itu salah satunya adalah bahwa dana desa ini untuk buat BUMDes,” kata Marwan.
Dana BUMDes guna mempercepat sektor perekonomian di pedesaan tanpa mengurangi dana pembangunan jalan dan irigasi desa.
“Tentu semua itu berdasarkan pada hasil musyawarah desa yang telah ditelurkan dalam RPJM Desa.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Kunjungi Kepulauan Seribu, Djarot Kritik Sejumlah Proyek Lama

Jakarta, Aktual.co —Beberapa proyek peninggalan pemerintahan lama di Kepulauan Seribu dianggap sebagai pemborosan oleh Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidajat.
Saat berkunjung ke Kepulauan Seribu, salah satu proyek yang dikritiknya adalah Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) di Pulau Untung Jawa. Bangunan yang dibangun 2008 itu kondisinya kini terbengkalai tak terawat. Padahal hingga selesai pembangunannya di 2010, total anggaran pembangunannya mencapai 6 miliar. Sayangnya, hingga kini bangunan itu tak juga digunakan. Berbagai bagiannya juga mengalami kerusakan. 
“Ini pelajaran bagus. Ini lah kita ingin tunjukan amburadulnya perencanaan masa lalu. Tahun depan tidak boleh lagi perencanaan seperti ini. Namanya pemborosan luar biasa,” ujar Djarot, seperti dilansir dari Beritajakarta, Jumat (6/2).
Menurutnya, proyek terbengkalai seperti itu merupakan akibat perencanaan yang tak libatkan masyarakat sehingga tidak tepat sasaran. “Sebesar apapun anggaran DKI, kalau perencanaan dan pelaksanaan tidak bagus maka tidak akan maksimal,” kata dia.
Proyek lain yang dinilai Djarot pemborosan adalah pemecah ombak di Pulau Karya. Padahal ombak di sana tidak terlalu tinggi karena dangkal. Bukannya pemecah ombak, yang dibuat di sana malah tanggul. “Kalau pemecah ombak itu bentuknya menjorok ke laut atau vertikal bukan horizontal seperti itu. Kalau itu seperti tanggul,” ujar Djarot.
Di lokasi yang sama, Djarot juga menemukan 33 unit sepeda pemadam kebakaran yang baru tiba Jumat (6/2) pagi. Sepeda itu pun tak luput dari kritiknya. Dia anggap jumlahnya terlalu banyak. Karena di Kepulauan Seribu hanya sedikit pulau yang jumlah penduduknya cukup padat. Seperti Pulau Panggang, Pulau Harapan, Pulau Pramuka dan Pulau Tidung.
“Satu pulau satu saja, karena kan banyak air di sini. Jadi tidak terlalu memerlukan ini (sepeda pemadam). Justru yang membutuhkan yang ada di daratan, seperti Tambora yang penduduknya padat. Nanti dikembalikan ini,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

BI: Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Konsekuensi dari Kebijakan Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2014 sebesar 5,02 persen relatif tidak terlalu buruk dan masih cukup bagus dibandingkan negara kawasan lainnya.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2014 5,02 persen memang tidak jauh berbeda dari perkiraan BI (5,1 persen). Kalau dilihat dari 5 tahun terakhir memang terendah,” ujar Perry di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Jumat (6/2).

Perry mengatakan penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut memang merupakan konsekuensi dari kebijakan stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah.

“Sejak 2013 sampai 2014 kita memang menghadapi tekanan besar dari luar negeri. Jadi dengan stabilisasi yang kita lakukan dan capaian kinerja 5 persen itu sebetulnya masih sesuai dengan perkiraan BI,” kata Perry.

Namun, untuk 2015, Perry optimistis pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi di kisaran 5,4-5,8 persen atau secara moderatnya 5,6 persen.

Menurut Perry, pada tahun lalu daya dukung pemerintah sangat minim karena ruang fiskal relatif terbatas di mana besaran subsidi cukup besar dan di satu sisi harus menjaga defisit transaksi berjalan tidak tambah melebar.

“Tahun ini ruang fiskalnya sangat besar dan dari sisi fiskal untuk dorong pertumbuhan itu akan jauh lebih tinggi, sehingga kita akan confident (percaya diri) untuk pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan ini akan mendorong kegiatan ekonomi,” ujar Perry.

Ia menambahkan, adapun untuk sumber-sumber pendorong pertumbuhan ekonomi bisa didapatkan dari investasi dan konsumsi pemerintah dan swasta yang dinilai masih cukup baik.

“Ini yang akan mendorong kegiatan ekonomi kita,” kata Perry.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kemenpora Akan Telusuri Sejarah Penggunaan Logo Lima Ring oleh KONI

Jakarta, Aktual.co — Terkait dengan acaman sanksi dari Induk Olahraga Dunia dan Asia (IOC dan OCA), yang akan menggalkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Menpora Imam Nahrawi akan melakukan penelusuran sejarah.

Hal ini dilakukan terhadap penggunaan logo lima ring yang dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yang dipermasalahkan oleh kedua lembaga olimpiade tersebut.

“Kita harus kembali ke semangat awal. KONI kembali ke ring tiga dan KOI ke ring lima. Yang jelas semuanya harus diselesaikan dan mementingkan masalah prestasi. Jika dikaitkan dengan ego masing-masing ya susah,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (6/2).

Menurut dia, permasalahan KOI dan KONI sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat. Apalagi Menpora sebelumnya sudah mengeluarkan peraturan menteri (permen) untuk masalah ini. Jika dilaksanakan semuanya akan tuntas.

“Yang jelas kami akan memerintahkan ke tim hukum Kemenpora untuk mengkaji permasalahan ini. Setelah itu semuanya akan kami kumpulkan,” kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain