Jakarta, Aktual.co — Calon petahana Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa meminta seluruh kader untuk tidak menghabiskan energinya semata-mata demi pemilihan Ketua Umum PAN periode selanjutnya.
“Janganlah energi kita dihabiskan hanya untuk semata-mata memilih ketua umum, walaupun itu penting,” kata Hatta melalui akun twitter-nya @hattarajasa, yang dikutip dari Batam, Jumat (6/2).
Hatta mengatakan pemilihan ketua umum yang akan dilakukan dalam Kongres PAN di Bali 28 Februari 2015 mendatang memang penting. Namun dia meminta pemilihan itu agar tidak sampai menghabiskan tenaga terlebih sampai muncul kampanye hitam, saling menyerang sesama kader dan melakukan fitnah.
“Itu semua bukanlah etika dan moralitas yang baik, dan bukan karakter partai kita,” kata Hatta.
Hatta mengajak keluarga besar PAN, terutama peserta kongres, untuk melakukan kajian kritis terhadap platform partai, yang lebih membumi dan mencerminkan partai modern, egaliter yang membawa semangat kebersamaan serta untuk memberikan jawaban terhadap tantangan bangsa, serta peradaban masa depan.
“Selain itu, kita pun harus mencermati perkembangan bangsa kita kini dan ke depan,” ujar dia.
Menurut Hatta, persoalan yang dihadapi bangsa tidak ringan, mulai dari memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan situasi perekonomian global yang masih belum stabil, yang dinilai akan memberikan dampak bagi perekonomian nasional.
Untuk itu dia berharap Kongres PAN dapat memberikan masukan-masukan konstruktif bagi pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut.
Dia juga mengajak seluruh kader PAN untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan yang lain, mengedepankan semangat persaudaraan, menghindarkan perpecahan, mengedepankan sikap rasionalitas, argumentatif, yang seluruhnya diarahkan untuk kebesaran partai.
“Saya yakin, Kongres di Bali nanti akan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik bagi kemajuan partai yang pada akhirnya kita dedikasikan untuk membangun bangsa yang kita cintai,” jelas dia.
Dalam akunnya Hatta juga menyematnya sebuah syair dari The Beatles, “The Long and Winding Road, That Lead to Your Door”.
“Jalan itu memang panjang sekali dan berliku, tapi jalan itulah yang memimpin kita untuk sampai ke depan rumah kita. Jangan pernah lelah untuk menempuh perjalanan yang panjang dan berliku, karena jalan itulah yang akan membimbing kita sampai pada tujuan,” kata dia.
Kongres PAN akan diselenggarakan di Bali pada 28 Februari-2 Maret 2015. Sejauh ini ada dua kandidat kuat calon ketua umum PAN yakni petahana Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mencecar Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar dengan 75 pertanyaan terkait dengan kasus yang menyeret Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (BW).
“Ada 17 pertanyaan, kalau tidak salah dikembangkan menjadi 75 pertanyaan,” kata Ujang usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2) dini hari.
Ujang menjalani pemeriksaan sejak Kamis (5/2) pukul 17.00 WIB hingga Jumat sekitar pukul 01.30 WIB.
Diketahui BW merupakan tim pembela hukum Ujang saat mengajukan gugatan sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, Kalimantan Selatan, di Mahkamah Konstitusi pada pertengahan 2010.
Ujang mengelak memiliki peran menyuruh saksi untuk memberikan keterangan palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat tersebut.
Ujang juga membantah pengakuan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang pernah bertemu BW membahas pengaturan saksi dan pemenangan sidang gugatan tersebut.
Tidak banyak jawaban yang disampaikan Ujang saat pewarta mengonfirmasi hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepolisian.
Ujang bergegas meninggalkan Gedung Bareskrim Mabes Polri dengan menumpang mobil warna hitam bernomor polisi B-1842-WFM.
Kasus yang menyeret BW itu berdasarkan laporan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sugianto Sabran Nomor: LP/67/I/ 2015/ Bareskrim tertanggal 19 Januari 2015.
Tersangka BW dijerat Pasal 242 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 Ayat ke-2 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Pers Muhammad Ridlo Eisy menegaskan tidak perlu disebutkan siapa instansi eksternal pemerintah yang melayangkan surat kepada Presiden Jokowi, karena suratnya pun bersifat rahasia. 
Kata dia, insan pers cukup mengkritisi materi atau isi dari surat tersebut, karena menyangkut kebebasan pers yang telah diatur undang-undang.
“Lagi pula kebebasan pers kita kalau dikatakan kebablasan saya kira tidak juga. Memangnya ada pers kita yang menghina Nabi Muhammad, kan itu dilarang,” kata dia di Batam, Kamis (5/2).
Sebelumnya Ketua Dewan Pers Bagir Manan juga bersuara tentang surat rahasia itu. Bagir menyatakan bahwa pelindung utama insan pers sejatinya adalah pribadi pers itu sendiri.
Menurut Bagir, insan pers di tanah air harus mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsinya, serta terus berpedoman pada kode etik jurnalistik dan UU Pers.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Semua upaya peningkatan pengawasan itu ditengarai bakal diatur melalui revisi UU Pers, yang selama ini telah menjadi pelindung bagi media dan insan pers di tanah air.
Demikian disampaikan anggota Dewan Pers Muhammad Ridlo Eisy yang hadir di sela-sela rangkaian perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015 di Batam, Kamis (5/2). 
Menurut Ridlo, sejauh ini pihaknya sama sekali tidak memiliki niat atau keinginan melakukan pembreidelan terhadap media-media di Indonesia, karena insan pers telah memiliki kode etik dan Undang-Undang Pers yang menjadi acuan.
“Kita tidak akan bertindak seperti itu (melakukan pembreidelan). Kita ini rezim etik,” kata Ridlo.
Dia menjelaskan, selama ini Dewan Pers telah menjalankan tugasnya mengawasi media massa sesuai aturan kode etik jurnalistik dan UU Pers. Di sisi lain KPI selama ini juga telah melakukan pengawasan terhadap media elektronik berbekal UU Penyiaran.
“Kalau ada yang salah dari media dan ada yang melaporkan kesalahannya kami akan melakukan proses pengecekan,” ujar dia.
Proses pengecekan itu dilakukan dari aspek administratif misalnya apakah media bersangkutan patuh terhadap kode etik jurnalistik dan UU Pers atau tidak, serta dilihat dari aspek teknis misalnya apakah media tersebut berbadan hukum atau tidak, memiliki alamat jelas atau tidak serta beritikad baik atau tidak.
“Dari aspek-aspek itu, akan bisa kita tentukan apakah media bersangkutan merupakan produk pers atau bukan. Jika bukan produk pers, maka akan menjadi kewenangan penegak hukum untuk menanganinya,” jelas dia.

Artikel ini ditulis oleh: